ACHMAD BINTORO

Ketika Dewan Membeli Sebuah Prestise

2012-02-08T20:49:00.000+07:00

SEORANG Dahlan Iskan tidak jatuh gengsi saat ia memutuskan naik kereta rel listrik ekonomi dari Jakarta, dilanjutkan naik ojek, agar bisa tepat waktu menghadiri rapat kabinet di Istana Bogor. Joko Widodo, Walikota Solo, juga tidak merosot wibawanya di depan rakyat maupun koleganya di DPRD ketika memutuskan untuk tetap menggunakan mobil Camry lama peninggalan walikota terdahulu, meski beberapa kali mobilnya mogok di tengah jalan.

ACHMAD BINTORO

Tapi di sini, sejumlah anggota DPRD Kaltim, menganggap wajar-wajar saja ketika ketua mereka, Mukmin Faisyal HP, mendapat fasilitas lima mobil mewah dinas. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah Hadi Mulyadi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pdt Yepta Berto dari fraksi Partai Damai Sejahtera, dan Siti Qomariah dari fraksi Partai Amanat Nasional.

Menurut mereka, ketua DPRD adalah jabatan prestise setingkat gubernur. Demi menjaga prestise itu, maka semua fasilitas yang diberikan kepada ketua dewan pun sepatutnya sama dengan yang dinikamti oleh gubernur. Maka ketika gubernur mendapat fasilitas Land Cruiser (LC), ketua dewan pun merasa harus mendapatkan yang sama.

Sebenarnya sudah ada LC lama, peninggalan ketua terdahulu. Tapi dianggap tidak layak, kurang pas untuk ketua dewan yang terhormat. Ada kekhawatiran barangkali, kalau mobil LC lama -- yang itu juga mobil mewah dan secara teknis masih sangat layak pakai -- bisa menjatuhkan kehormatan ketua dewan.

Salahkah kalau saya selaku rakyat kecil menjadi prihatin dengan cara pandang wakil kita di DPRD terhadap sebuah fasilitas dinas. Sebuah mobil dinas diadakan ternyata tidak didasarkan pada fungsi dan manfaatnya, melainkan lebih untuk menjaga sebuah gengsi dan wibawa. Simaklah apa kata Hadi Mulyadi: "Yang memulai gubernur dan wagub juga, mereka pakai LC. Kan jadi tak sesuai kalau gubernur dan wagubnya pakai LC sebagus dan secanggih itu, sementara mobdin ketua DPRD biasa- biasa saja."

Simak pula bagaimana reaksi Jokowi ketika mobil Camry yang ia kendarai mogok beberapa kali di tengah jalan. "Kalau mogok ya didorong sedikit saja kan hidup lagi, kanapa harus repot. Mobil dinas itu (Camry seri lama, lungsuran tahun 2002) sebenarnya masih sangat layak, jadi tak perlu harus beli yang baru," kata Jokowi yang kini mengandangkan mobil esemka-nya, dan kembali dengan mobil Camry-nya.

Ia mengandangkan mobil esemka semata-mata karena taat aturan. "Kalau semua syaratnya (lulus uji kelayakan dan dilengkapi surat-surat kendaraan) sudah ada, saya pasti pakai mobil esemka itu lagi," jelasnya. Sikap yang sama ditunjukkan wakilnya, FX Hadi Rudyatmo. Sementara menunggu surat mobil esemka dilengkapi, ia kembali dengan mobil dinasnya yang lama Nissan X-Trail.

Seorang Jokowi dan wakilnya dihormati rakyatnya bukan karena keduanya menyandang label "yang terhormat" sebagaimana wakil kita di DPRD Kaltim. Mereka ternyata tetap dihormati dan tak jatuh prestisenya hanya karena mobil dinas yang menurut ukuran wakil rakyat kita tergolong "biasa-biasa saja." Jokowi justru mendapat penghormatan tulus dari rakyat dan koleganya. Bukan penghormatan semu yang bisa dibeli dengan uang.

Sejak republik ini berdiri, rakyat sebenarnya tidak pernah mengukur kinerja pemimpinnya dan para wakil mereka di dewan berdasar jenis kendaraan yang mereka tunggangi. Kalau pun ada warga yang memuji kendaraan LC Sahara V8-6 AT King yang harganya konon mencapai kisaran Rp 2 miliar itu, yakinlah itu hanya sebuah decakan spontan: "Wow... keren!" Tapi lihatlah sikap mereka setelah kendaraan mewah itu melewati mereka, dan meninggalkan debu jalanan yang menyapu wajah mereka, hanya sinisme yang terucap. Bahwa APBD Kaltim ternyata banyak dipakai untuk memanjakan dan membeli gengsi para wakil mereka.

Syahdan, saking asyiknya melahap dua mangkok soto campur di sebuah warung soto di area stasiun Bogor, Dahlan Iskan sampai tidak menyadari bila jarum jam hampir menunjuk angka 09.00. Rapat kabinet di Istana Bohor akan dimulai.

"Mobil mana, mobil mana?" sambil celingukan mencari di mana mobil pribadinya. Dari Jakarta dia terpisah dari mobilnya karena menggunakan kereta rel listrik dari Stasiun Manggarai. Tiba di stasiun Bogor pukul 07.40 dan langsung sarapan di warung soto. Sang ajudan juga tidak tahu persis parkir di mana mobil tersebut. Ia bingung dan ikutan panik.

Tidak ingin datang terlambat, Dahlan pun langsung berkata: "Ya sudah ojek saja-ojek saja." Maka kurang beberapa menit ia tiba di Istana Bogor.

Di depan pintu gerbang istana, sejumlah petugas Pasukan Pengaman Presiden menahan. "Bapak mau kemana?" Dahlan menjawab spontan bahwa dia mau mengikuti rapat kabinet bersama-sama teman-temannya di dalam Istana. Agaknya penampilan Dahlan Iskan yang hanya berkemeja putih, tidak dimasukkan, celana hitam dan sepatu kets rupanya tidak mampu meyakinkan petugas bahwa dia seorang Meneteri Negara BUMN.

"Oh..tidak bisa pak... ini rapat khusus menteri..." Beruntung seorang warga yang melihat kejadian itu langsung berteriak dari kejauhan. "Woiii dia itu menteri.." Dahlan hanya tersenyum saja. Ia tidak lantas menjadi naik darah atau memamerkan jati dirinya.

Dahlan dan Jokowi hanyalah contoh nyata bahwa dengan naik ojek dan menggunakan mobil lama, ternyata tidak membuat harga diri, prestise dan wibawa mereka jatuh di mata rakyat. Sebaliknya pujian tulus dan kekaguman mengalir tiada henti. Sekali kehormatan dan prestise dibeli dengan uang, dengan fasilitas yang mewah, maka kehormatan dan prestise yang didapat akan bersifat semu serta berumur pendek.

Apakah kini seorang Mukmin Fasiyal bisa tidur lebih lelap dalam perjalan dengan mobil dinas LC V8-6 AT King itu? Apakah dia kini merasa lebih nyaman duduk di mobil yang dilengkapi dengan kulkas kecil dan kursinya dibalut kulit asli? Kalau iya jawabannya, mudah-mudahan dia tidak lupa bahwa masih banyak rakyat yang ia wakili yang sulit tidur dan tidak pernah nyaman berkendara akibat jalan yang mereka lewati berlubang dan selalu rusak dari tahun ke tahun.

Apakah dengan mobil itu lantas ia merasa prestise dan wibawanya sekarang sudah menjadi lebih tinggi, setara gubernur, dan membuat rakyat menjadi lebih hormat dan kagum terhadapnya? Mukmin tidak menjawab pertanyaan. Ia hanya menyatakan bahwa dirinya hanya pemakaian. "Itu tanggung jawab Sekwan," katanya. Sekwan dimaksud adalah Sekretaris DPRD Kaltim Fachruddin Djaprie. Tetapi Djaprie bungkam. Ia memilih untuk tidak berkomentar meski disalahkan oleh sang ketua.(*)

Pelajaran Karakter dari Kepala SMPN 4 Samarinda

2012-02-06T08:21:00.001+07:00

ACHMAD BINTORO

JARUM jam dinding di aula SMPN 4 Samarinda menunjuk angka 06.27 ketika saya tiba di ruang pertemuan tersebut. Hampir seluruh kursi telah terisi. Sebagian besar perempuan. Saya bergegas mengambil tempat duduk yang tersisa, di deret belakang. "Syukurlah, rupanya masih pagi," kata saya dalam hati, tersenyum mengibur diri, menutupi rasa bersalah karena datang terlambat.

Seharusnya saya datang pukul 09.00, sesuai undangan. Jam digital di telepon seluler saya menunjuk angka 09.27. Acara sudah dimulai. Kepala Sekolah Ike Padmawatie sedang berbicara mengenai kedisiplinan, dan pentingnya pendidikan karakter. Sekolah yang sudah empat tahun ia pimpin ini adalah satu dari empat sekolah di Samarinda yang terpilih sebagai sekolah Rintisan Berbasis Budaya dan Karakter Bangsa. Ia juga menekankan soal kejujuran.

Ini kali pertama saya dipanggil kepala sekolah. Anak saya dinilai terlambat tiba di sekolah sehingga tidak mengikuti upacara bendera. Saya bersama 88 orang tua siswa lainnya pun dikumpulkan. "Agar bapak ibu lebih memahami visi sekolah," kata Ike.

Sebenarnya saya sangat yakin telah mengantarkan anak saya dan tiba sebelum pukul 07.00. Tapi tak apa. Justru saya harus acungi jempol terhadap respon kepala sekolah yang begitu cepat. Selama ini, kalau pun ada yang terlambat, menurutnya, tak lebih dari 10 orang. Kali ini mencapai 89 orang. Ada apa ini?

Menurut dia, mendidik anak disiplin tidak bisa dilakukan sepihak. Sebagian besar waktu anak justru dihabiskan di rumah, sehingga orang tua harus dilibatkan. Percuma meminta anak untuk selalu tiba sebelum lonceng sekolah berbunyi, kalau faktor keterlambatan ternyata ada pada orang tua yang kurang cakap mengelola waktu.

Ya, bukankah kita acapkali mengabaikan hal-hal kecil seperti ini. Acapkali menganggap biasa jam karet. Bernaulus Saragih, Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul, pernah dibuat kesal. Sudah satu jam lebih ia menunggu, ternyata rapat dengar pendapat tidak kunjung dimulai.

Ahli ekonomi lingkungan ini tiba lima menit sebelum pukul 10.30 sesuai undangan yang ia terima dari sekretaris Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu Rudi Djailani. Ia kesal karena para wakil rakyat tidak menghargai waktu. Sepuluh menit berlalu. Tapi wakil rakyat yang ditunggunya belum juga datang. Siang itu, selaku anggota tim ahli, ia diundang DPRD untuk membahas kesiapan tim judicial review UU No 33/2004 yang akan memasuki sidang kelima.

Bernaulus nyaris akan meninggalkan ruang. Namun berhasil dicegah Rudi. Usut punya usut ternyata pertemuan resmi baru akan digelar pukul 11.00. "Saya sengaja menginformasikan ke teman-teman pukul 10.30 agar kalaupun mereka terlambat setengah jam, masih bisa mengikuti pertemuan pukul 11.00. Habis kebanyakan kita kan tidak on time. Gak nyaman kan kalau kita terlambat dalam rapat dengan anggota dewan," jelas Rudi.

Mendapat alasan demikian, Bernaulus makin kesal. "Bagaimana mau maju bangsa ini kalau sudah tidak menghargai waktunya sendiri." Kekesalan ahli ekonomi lingkungan lulusan universitas di Jerman dan Belanda ini makin menjadi saat waktu menunjuk angka 11.00. Ternyata belum satu pun anggota dewan yang datang. Ketua Komisi I Dahri Yasin, Ketua Komisi II Rusman Yaqub serta sejumlah anggota dewan baru masuk ruang jelang pukul 12.00. Alamak!

Disiplin hanyalah salah satu alat yang dikembangkan di SMPN 4 untuk menanamkan karakter dan budaya bangsa kepada anak didik. Caranya bisa bermacam-macam. Ike membuat aturan denda Rp 50 ribu bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Dana dari hasil denda itu dikelola oleh guru Bimbingan Konseling dan dilaporkan terbuka setiap tiga bulan.

Ia juga melarang para siswa membawa HP di sekolah. Ini dilakukan untuk menjaga moral anak. Ini bermula saat ia mendapati seorang siswanya yang menonton film-film tidak senonoh di HP-nya. Mau film Jepang ada, kata anak itu. Hongkong dan Barat apalagi. Ike syok. "Kalau gara-gara aturan ini saya kemudian dipecat, saya siap," kata Ike yang setiap kali masuk kelas tidak bosan untuk bertanya pada muridnya yang muslim: siapa yang sudah melaksanakan salat Subuh.

Bukan cuma terhadap siswa. Ike memasang mesin absensi sidik jari untuk mengecek kedisiplinan para guru. Guru menurutnya sekarang sudah lebih enak. Mereka menerima tunjangan profesi yang cukup. Itu pun masih ditambah insentif dari pemda Rp 1 juta. Jadi mestinya, waktu guru benar-benar diabdikan untuk mendidik dan membangun karakter siswa, sesuai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

Ini tentu tidak mudah. Apalagi tidak sedikit yang kini menomorduakan pendidikan karakter. Para orang tua tidak jarang orientasinya hanya satu: bagaimana supaya anaknya jadi pinter. Rame-rame bergerilya agar anak-anak mereka bisa masuk sekolah favorit berbasis RSBI. Jarang kita mendengar ungkapan orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang yang berkarakter.

Orang berkarakter kerap lebih mengesankan dan mengundang rasa ingin tahu. Kita pernah mengenal karakter-karakter yang menggugah dunia. Sebutlah Mahatma Gandhi, si anak canggung dan pemalu yang kemudian menjadi tokoh besar karena kebesaran jiwanya. Ia sulit menyakiti siapa pun. Tapi hatinya menolak tunduk pada kekuasaan dan menang melawan kekuasaan besar yang melawannya saat itu.

Kita juga mengenal Thomas More dari Inggris, yang akhirnya dihukum mati untuk kesalahan karena bersikap jujur. Tahun lalu, kita semua dibuat terkesan oleh ibu Siami. Dia mungkin tidak pernah membayangkan niat tulus mengajarkan kejujuran kepada anaknya malah menuai petaka. Ia diusir oleh ratusan warga setelah ia melaporkan guru SDN Gadel 2 Surabaya yang memaksa anaknya, Al, memberi contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional pada 10-12 Mei 2011 lalu.

Bertindak jujur malah ajur!

Salah satu kalimat yang paling sering dikutip dan menjadi tema banyak pidato kelulusan dan esai pengembangan diri diambil dari Hamlet karya William Shakeaspeare. Penulis besar itu menuliskan pada seorang tokoh bernama Polonius: This above all: to thine ownself be true, and it must follow, as the night the day, thou cannot then be false to any man.

Banyak orang hanya mengingatnya pada bagian pertama kalimat itu - jujurlah pada diri sendiri. Jhon McCain, senator terkemuka AS, mengartikannya bahwa kita harus jujur serta setia pada hati nurani. Dan jika itu dilakukan, "Anda mustahil berbohong pada orang lain." Dengan kata lain kesetiaan pada nurani, kejujuran pada diri sendiri, akan menentukan karakter relasi kita dengan orang lain.

Di dalam negeri kita juga banyak mengenal tokoh seperti Soekarno, M Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan Gajah Mada. Sayangnya, pelajaran sejarah kita cenderung cuma hapalan. Menghapal angka dan kejadian. Tidak pernah memberi ruang diskusi untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi.

Peristiwa sejarah Ken Arok misalnya hanya diajarkan sebagai peristiwa pembunuhan Ametung dari singgasana Tumapel. Tidak pernah kepada siswa diberikan pemahaman bahwa inilah kudeta pertama di bumi Nusantara. Kudeta ala Jawa. Kudeta yang licik tapi cerdik. Berdarah, tapi para pembunuh yang sejati bertepuk dada mendapati penghormatan yang tinggi. Ia melibatkan gerakan militer (gerakan Gandring), menyebarkan syak wasangka dari dalam, memperhadapkan antarkawan, dan memanasi perkubuan. Saya menjadi ngeh justru setelah membaca roman Pramoedya Ananta Toer. Bukan dari bangku sekolah.

"Berat memang. Anak dituntut tak cuma hapal Pancasila. Masalahnya, pelajaran sejarah pun kini sudah dikurangi," jelas Ike. Tetapi meski berat, Ike bertekad untuk mewujudkannya. "Saya ingin ada perubahan di sekolah ini. Tapi perubahan sulit tanpa dukungan orang tua." Inilah sedikit pelajaran yang saya timba dari SMPN 4 Samarinda.(*)

Ulang Tahun Tanpa Rakyat

2012-01-08T20:58:00.001+07:00

ACHMAD BINTORO

HARI ini, Senin, 9 Januari 2012, Pemprov Kaltim genap berusia 55 tahun. Pada bulan yang sama, Kota Samarinda juga memperingati ulang tahunnya yang ke-344. Layaknya sebuah ulang tahun, semua pihak mestinya bersuka cita. Apakah publik ikut bersuka cita? Entahlah. Yang pasti saya agak bingung memilih kado apa yang tepat dan patut untuk saya persembahkan kepada pemerintah. Sekedar kado berisi "Ucapan Terimakasih" pun rasanya belum pantas.

Sepanjang Minggu (8/1) kemarin, dan beberapa hari sebelumnya, saya rajin mengelilingi kota Samarinda. Tujuan saya satu: mencari ada tidaknya penanda atau aksi oleh warga terkait dengan ulang tahun Pemprov Kaltim dan Kota Samarinda. Ya, keduanya merayakan ulang tahun pada bulan yang sama. Mestinya kota ini menjadi lebih meriah oleh suka cita segenap warganya.

Saya melewati simpang empat Mal Lembuswana. Lalu bergerak menuju Balaikota dan Gubernuran. Saya juga blusukan ke kampus-kampus di Gunung Kelua dan Jalan Juanda. Tapi tidak menemukan sesuatu pun. Semua berjalan datar saja. Tidak ada kemacetan. Tidak ada konsentrasi massa. Jalanan sedikit lengang karena hari libur. Tidak ada demo.

Tidak terlihat satu pun poster atau spanduk berisi ucapan "Selamat Ulang Tahun." Yang ada hanya poster kecil pada kotak sumbangan untuk Karen. Kota itu dijajakan sejumlah anak muda kepada pengguna jalan. Karen Nafisah, bayi mungil berusia 14 bulan, menderita Atresia Billier alias saluran empedu. Ketiadaan biaya membuatnya gagal menjalani operasi cangkok hati di RSCM Jakarta.

Kartu Asmara ternyata tidak mampu menuntaskan pengobatan Karen. Saya mengurut dada melihat foto anak itu dengan kondisi perut yang membesar, kulit menghitam dan matanya kekuningan. Tidak adakah lagi yang bisa diperbuat pemprov dan pemkot yang katanya kaya raya ini untuk membantu kesembuhan Karen?

Simpang empat Mal Lembuswana ini biasa menjadi tempat para aktivis menyuarakan aspirasinya, termasuk ketika memperingati hari jadi. Hari Bumi pada 22 April lalu misalnya, mereka peringati dengan demo. Tak puas cuma berteriak-teriak di simpang empat, massa bergerak menuju gubernuran. "Jangan jadikan Kaltim sebagai toilet tambang," teriak Azman Aziz dalam orasinya.

Momen ulang tahun acapkali dijadikan wahana untuk introspeksi dan saling mengingatkan. Koordinator Forum Pelangi ini lantang menyuarakan keprihatinan mereka bersama para aktivis lain seperti Jatam Kaltim, Pokja 30, PMII, Imapa Unmul dan Keuskupan Katolik tentang carut marut pengelolaan tambang batu bara di Kaltim.

Ribuan izin diberikan. Ribuan lubang digali. Tapi ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi. Banjir sudah terjadi berulang kali dan kondisinya kian parah tapi pejabat Bappeda SamarindaLutvi Fadli, dalam sebuah diskusi di PPHT Unmul, masih saja bermain kata-kata. Menganggap yang terjadi selama ini bukan banjir, melainkan cuma air yang menggenang.

Tentu, penanda itu tidaklah harus semeriah sambutan warga ibukota tatkala mereka menyambut ulang tahun kotanya, Jakarta. Tapi saya kira bukanlah berlebihan kalau saya berharap di sini sedikitnya ada kemeriahan dengan umbul-umbul, bendera atau kegiatan lain yang bersifat suka cita spontan oleh rakyat. Itu pun tidak terlihat.

Carolus Tuah, Direktur Pokja 30 Samarinda dan Bambang Prayitno, Direktur Pusat Kajian Kebijakan dan Perencanaan Sosial (PKPS) Kaltim, Minggu (8/1), agak tidak bersemangat ketika saya pancing akan beri kado apa untuk Pemprov Kaltim.

"Saya akan persembahkan jerit kemarahan rakyat yang menganggur dan butuh pekerjaan. Juga kado tangis warga yang miskin. Teriakan dan makian warga yang bertahun-tahun harus melewati jalan-jalan Trans yang rusak," kata Bambang.

Ia menambahkan dulu, The Tree Muskeeters bilang: "Semua untuk Satu, Satu untuk Semua." Atas inspirasi itu, Kaltim yang sekarang berslogan "Membangun Kaltim untuk Semua" harus diubah menjadi "(Semua) Membangun Kaltim untuk Satu."

Maka yang terjadi adalah membangun untuk diri sendiri. Ruang kerja yang sebenarnya masih bagus, masih wah pun tidak merasa sungkan untuk dipoles kembali. Ruang kerja Gubernur dipoles dengan dana miliaran rupiah. Kabarnya mencapai Rp 8 miliar. Setahun berikutnya, giliran ruang kerja Wagub Farid Wadjdy dan Sekprov Irianto Lambrie dengan dana Rp 7,6 miliar. Begitu pula ruang kerja Kepala Bappeda Kaltim Dr Rusmadi, tak luput dipoles.

Tuah saya tanya adakah harapan yang ingin ia sampaikan saat ulang tahun Pemprov? "Ah, capek rasanya berharap terus kepada Pemprov. Sudah tiga tahun warga Kaltim diminta untuk percaya terhadap Pemprov dengan berbagai programnya. Tapi Pemprov gak mau transparan. Nah, ketika diingatkan agar transparan, kok malah marah-marah," jawab Tuah.

Ia lalu mengisahkan harapan menahun warga Kutai Barat, pengalaman pahit ibu dan keluarganya melewati jalan poros tengah Trans Kaltim yang rusak parah. "Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bolak-balik dari kampung ibu saya di pedalaman Kubar ke Samarinda. Juga butuh dana yang tidak sedikit. Bayangkan jalan yang rusak begitu parah di hampir semua titik," ucapnya saat menceritakan pengalaman ibunya saat mencoba merayakan Natal di Samarinda.

Apakah keduanya dan warga lain menganggap ulang tahun ini bukan ulang tahun mereka? Mestinya tak perlu muncul perasaan demikian. Kebahagiaan gubernur, para pegawai dan pejabat -- pengelola Pemprov Kaltim -- yang tengah merayakan ulang tahun Pemprov Kaltim, mestinya juga menjadi kebahagiaan rakyat. Sebaliknya duka Karen, mestinya pula menjadi duka Gubernur Kaltim dan Walikota Samarinda.

Terlebih tema ulang tahun kali ini adalah "Kebersamaan Membangun Kaltim untuk Semua" dan "Sukses Prestasi PON XVIII Tahun 2012." Saya kira gubernur benar-benar ingin mengajak seluruh rakyatnya, di kota maupun desa, dan mereka yang ada di pedalaman dan perbatasan, untuk ikut merasakan kebahagiaan ini.

Tetapi soal rasa memang tidak bisa dipaksakan. Bagaimana mungkin mereka kita suruh memberikan kado yang indah untuk ulang tahun pemprov kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kembang kempis. Jalan yang mereka lewati masih hancur. Masyarakat perbatasan masih saja dalam kondisi terisolir. Bahkan, sekedar kado kecil berisi secarik kertas bertuliskan "Terimakasih Pemprov" pun dianggap masih terlalu mahal.(*)

Kepala Daerah Abai Rakyat Jadi Korban

2011-12-29T21:39:00.001+07:00

ACHMAD BINTORO

Duka keluarga korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, 26 November lalu, belum lagi sirna. Belum semua kendaraan mampu diderek keluar dari dasar Sungai Mahakam. Evakuasi para korban pun belum seluruhnya kelar. Sabtu, empat pekan kemudian, tragedi kembali terjadi. Sebuah kapal kelotok penyeberang terbelah dua setelah dihantam kapal ikan troll Berkat Usaha-02.

Jembatan Kukar Sebelum Runtuh

Jembatan Kukar Diadopsi dari Golden Gate San Frasisco.

Kapal kelotok menjadi sarana penyeberangan alternatif setelah jembatan Kukar runtuh. Malam itu, kapal tengah menyeberangkan belasan warga berikut motor mereka dari Kampung Baru, Tenggarong menuju Loa Raya di Tenggarong Seberang.

Beruntung 17 orang selamat. "Hanya" satu tewas, Juli Setiawan (21) yang tenggelam berikut delapan motor di dasar Mahakam. Pemuda asal Nganjuk (Jatim) itu menambah daftar korban pasca-runtuh jembatan Kukar. Hingga Selasa (27/12) kemarin, baru 23 jasad korban ditambah jasad Juli yang berhasil diangkat. Masih sekitar 12 korban lain yang diperkirakan terperangkap di dalam bus.

Tiga jam sebelumnya, di Samarinda, Eja Zulfan (6) dan Emalia Raya Dinata alias Ema (5) harus meregang nyawa di sebuah kolam bekas galian tambang batu bara PT Panca Prima Mining di Pelita 7 Sambutan. Ini kali kedua bocah-bocah tidak berdosa menjadi korban akibat eksploitasi tambang. Lima bulan lalu, tiga bocah mati sia-sia di kolam bekas galian tambang PT Himco Coal di Pelita 3 Sambutan.

Gubernur Kaltim tinjau kolam bekas galian tambang di Pelita 7

Satu hal yang menyamakan dari peristiwa di dua wilayah kabupaten dan kota itu adalah bahwa pemerintah telah abai. Kalau saja lima bulan lalu Walikota Samarinda Syaharie Jaang segera memerintahkan penutupan dan audit menyeluruh seluruh kegiatan tambang berikut kolam bekas galiannya, mungkin tidak ada orang tua lagi yang harus kehilangan anak-anaknya.

Dua pekan sebelum musibah terjadi, saya ngobrol dengan Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Ia mengkritisi sikap mental aparat pengawas terkait yang selama ini datang ke lokasi tambang sekedar hanya sebagai pemberi punishment, bukan pembina. "Tapi kekuasaan untuk memberi sanksi itu cuma dijadikan alat bargaining. Mereka tutup sebentar. Dua tiga hari kemudian mereka buka lagi setelah bertemu pemilik tambang."

Carut marut pengelolaan tambang batu bara yang menahun seketika menguap begitu aparat dan pemilik tambang bertemu. Tangis pilu orang tua dan keluarga yang harus kehilangan anak-anak mereka, teriakan warga yang rumah dan lingkungannya kebanjiran saban hujan tidak lagi didengar. Kematian dianggap cuma data statistik. Kenginan untuk melakukan pengusutan tuntas, investigasi dan audit menyeluruh pun redup bersama santunan dan tali asih.

Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan: "Perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan mengabaikan lingkungan akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kita tidak main-main lagi." Di matanya, yang salah selalu saja penambang.

Lalu sanksi apa yang bisa ia jatuhkan kepada pemimpin yang telah abai? Tidakkah disebut abai saat aparat pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan sebuah kolam galian bekas tambang tidak direklamasi, tanpa penjagaan dan pagar pengamanan? Tidakkah disebut abai ketika sudah banyak protes warga, tapi walikota tidak kunjung mereduksi luasan tambang dan menghentikan tambang di sekitar pemukiman?

Kemana pula sosok dan suara walikota dalam setiap heboh tambang batu bara? Dengan dalih pembagian tugas, Nusyirwan mau tidak mau harus menyelesaikan pekerjaan rumah walikota. Puluhan izin KP/IUP rame-rame diobral walikota, bukan oleh wawali. Anehnya, intensitas pemberian izin melonjak pada 2006- 2008, jelang pilkada, hingga 38 izin. Sehingga Nusyirwan kini sebenarnya tidak lebih sebagai pemadam kebakaran.****

SIKAP abai juga dilakukan Bupati Kukar. Dua kepala daerah itu telah gagal melindungi warganya. Sebuah jembatan gantung yang mestinya dirawat rutin, dibiarkan begitu saja. Kapal kelotok yang dipaksa menjadi sarana penyeberangan -- karena tiadanya alternatif sarana penyeberangan lain -- ternyata tidak difasilitasi sedemikian rupa dan dijaga jalurnya agar aman bagi warga.

Jembatan yang jadi ikon kekayaan Kukar itu runtuh dalam usia sangat belia. Selama 10 tahun (2001-2010) beroperasi, pekerjaan perawatan ternyata dilakukan hanya sekali, tahun 2007 senilai Rp 1,6 miliar. Sudah beberapa kali usulan biaya perawatan diajukan, tapi selalu mentok di dewan. Bupati juga tidak pernah fight memperjuangkannya. Mereka lebih mendahulukan pembangunan baru.

Padahal blok angkur sudah bergeser 10 sentimeter ketika belum satu tahun diresmikan. Tahun 2006 Dinas PU dan PT Indenes Utama Engineering Consultant pernah menemukan gelegarnya turun 50 cm. Tahun 2011 menjadi 75 cm, dan tiang jembatan bergeser menjadi 18 cm. Kalau saja perawatan rutin dilakukan barangkali tidak perlu ada sad ending.

Bambang Prayitno, mantan Ketua KAMMI Kaltim yang tinggal di Tenggarong mempertanyakan kenapa setelah satu bulan tak kunjung ada punishment terhadap seorang pun pejabat pemegang tender dan kegiatan, PPTK atau Kasubdin yang menangani masalah itu. "Kan masih (harus) menunggu hasil investigasi (oleh tim independen)," jawab Bupati Kukar Rita Widyasari singkat.

Sejumlah aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Tenggarong menilai pemda bukan saja telah abai dalam menjaga keamanan fasilitas publik tapi juga kurang peduli terhadap nasib keluarga korban. Keluarga korban diberikan santunan Rp 40 juta. Uang sebesar itu tentu tidak akan cukup untuk membiayai seumur hidup istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan.

"Harusnya pemerintah menannggung semua biaya hidup dan kuliah, kalau ada anak mereka yang bapaknya meninggal. Setidaknya sampai anak-anak itu bisa bekerja. Kalau istrinya ditinggal mati suami, harusnya ditanggung hingga dia menikah lagi. Atau kalau sudah tua, ditanggung biaya hidupnya sampai meninggal," kata Bambang. Setidaknya itu bisa sedikit menebus kelalaian dan abainya pemerintah.

Terkait sikap abai ini, sejumlah aktivis kini tengah menyusun gugatan hukum terhadap Bupati Kukar. "Saat kondisi jalan rusak saja dan ternyata itu mengakibatkan celaka pengendara, pemerintah dapat dituntut. Apa lagi ini sebuah jembatan yang baru berumur 10 tahun, dan tidak pernah dialokasikan biaya perawatannya secara memadai," ujar seorang aktivis asal Tenggarong saat ngobrol di kafe Zupa-zupa Samarinda.****

KINI, 71 persen wilayah kota Samarinda sudah dikepung oleh tambang. Eskavator bergerak tiada henti menggali tanah. Mungkin lima atau 10 tahun lagi, ketika batu bara itu akhirnya habis, tinggal kolam-kolam menganga bekas galian tambang yang mengepung kota. Saat yang sama jalan-jalan di seluruh kota rusak digerus banjir dan dilindas truk-truk pengangkut batu bara.

Pendapatan Pemkot Samarinda dari tambang batu bara hanya Rp 39 miliar. Kontribusinya di urutan enam pada pembentukan PDRB, lalu melorot peringkat 10 pada tahun 2010. Pendapatan batu bara jelas tidak akan cukup untuk membiayai proyek pengendalian banjir yang usulannya mencapai Rp 150 miliar. Belum lagi memperbaiki jalan-jalan kota.

Jika masih begini kebijakan pengelolaan tambang dan model pengawasan pemkot, di mana hampir semua dilakukan secara transaksional, maka bahaya masih akan mengancam warga.

Izin tambang dan proyek mestinya tak harus selalu berkonotasi negatip. Tapi saat segala sesuatu "diproyekkan", ditransaksionalkan, dampaknya bisa fatal bagi warga. Inikah yang terjadi pada jembatan Kukar? Inikah yang terjadi pada pembiaran kolam-kolam bekas galian tambang di Samarinda? (***)

Kaltim Airku (Sayang) Malang

2011-12-20T17:40:00.003+07:00

ACHMAD BINTORO

Hari ini, 17 Desember 2011, genap empat bulan Kaltim Air resmi diluncurkan. Meski sejak awal sudah menyangsikan kemampuan Kaltim Air, tapi saya tidak pernah menyangka kondisinya akan lebih parah dari maskapai-maskapai daerah lain yang sudah lebih dulu mencoba. Saya kira direksi Kaltim Air sudah belajar dari pengalaman mereka.

Dalam sebuah dialog interaktif di TVRI Kaltim, sekitar dua bulan sebelum acara peluncuran 17 Agustus, selaku pemandu, saya sempat sampaikan review mengenai kondisi maskapai-maskapai daerah lain. Narasumber yang hadir Wakil Ketua Kadin Kaltim HR Daeng Naja, Kepala Badan Perbatasan Kaltim Adri Patton, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Rusman Ya'qub, dan Sekjen Kampper (alm) Rahmadi A Rachim.

Saya katakan saat itu bahwa Kaltim bukanlah pemda pertama yang menerjuni bisnis dirgantara. Pada 2002 silam, Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Seulawah NAD Air yang diresmikian Presiden Megawati. Tak sampai setahun sudah terseok. Tidak mampu terbang lagi dan meninggalkan utang besar.
Enam tahun kemudian, Pemkab Aceh Utara membangun North Aceh Utara dengan menyewa Fokker 28. Nasibnya lebih tragis. Hanya sekali terbang lalu padam. Pemprov Sumatra Selatan pernah memiliki airlines Serunting Sakti. Sepuluh tahun terseok-seok. Hidup segan mati enggan. Puncaknya, tahun 2006, DPRD setempat merekomendasikan pesawat Cassa yang dimilikinya untuk dijual guna menutupi utang operasional.

Masih di Sumatra, Pemprov Riau membangun maskapai bernama Riau Airlines (RAL) pada 2002. RAL didesain Samudra Sukardi, konsultan yang disewa gubernur untuk membidani Kaltim Air. Tapi selama perjalannya tidak pernah berhenti dihembus badai. Hidupnya megap-megap, hingga sempat ditutup oleh ororitas penerbangan.

Bermimpi tidak dilarang. Bahkan sangat dianjurkan bermimpi setinggi mungkin. Kaltim Air berawal dari mimpi. Mimpi seorang Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim, yang ingin mengatasi bottle neck isolasi wilayah pedalaman dan perbatasan.

Menunggu jalur darat entah kapan akan terhubung. Menunggu jalan Trans Kaltim juga entah kapan bakal terbebas dari lubang-lubang menganga dan kubangan kerbau. Duit puluhan triliun rupiah di APBD katanya tidak cukup untuk mengkaver itu semua. Lagi pula pemda beralasan, jalur itu merupakan tanggung jawab dan domainnya pemerintah Pusat. Semua itu, bagi rakyat pedalaman dan perbatasan, juga masih sebatas mimpi-mimpi yang menghiasi selama 66 tahun Indonesia merdeka.

Entah karena mimpi yang terlalu di awang-awang -- sehingga enggan turun ke bumi, atau karena faktor lain, Kaltim Air justru cuma sekali terbang. Sebuah pesawat Cessna Grand Caravan B208 mengantar pulang Gubernur Awang Faroek Ishak yang sedang kecewa karena pesawat lain yang ditunggu-tunggu - Superjet Bae 146-100 tak kunjung datang di Bandara Sepinggan Balikpapan.

Pesawat Superjet BAE 146-100 Tidak Jadi Datang

Esoknya tak pernah ada lagi kabar. Bahkan setelah empat bulan. Komisaris Utama KAH Sabri Ramdhani tidak mau berkomentar. Keinginan saya untuk mengorek keterangan darinya tak bersambut. Dirut Marthin Billa pun sama pelitnya bicara kepada pers. Loket penjualan tiket Kaltim Air tak pernah buka. Kemana Kaltim Airku? Satu-satunya penanda bahwa Kaltim Air masih "hidup" hanyalah sebuah minibus berstiker Kaltim Air milik sebuah perusahaan travel Prima, agen tiket yang sesekali keluyuran di jalanan kota Samarinda. Entah apa maksudnya. Perusahaan itu tidak pernah jadi menjual tiket tersebut.

Inilah Cessna Grand Caravan yang dicarter Kaltim Air

Belakangan saya mendengar kabar Kaltim Air ternyata tidak memiliki izin terbang. "Kenapa tidak diizinkan? Karena memang tidak ada maskapai penerbangan bernama Kaltim Air," kata Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub RI, Herry Bakti Singayudha Gumay.

Lho, jadi perusahaan yang salama ini digaungkan dan menjadi mimpi Gubernur Kaltim -- agar suatu saat nama "Kaltim" bisa terbang di seantero wilayah Nusantara, itu ternyata bukan sebuah maskapai? Bagi Kemenhub, launching Kaltim Air di Bandara Sepinggan 17 Agustus lalu, dianggap hanya sebagai peluncuran perusahaan travel biasa, bukan perusahaan penerbangan. Alamak!

"Hanya sebagai penjual tiket. Sebab itu, mereka mencarter Penas (Penerbangan Nasional, Red)," kata dia lagi.

Di sebuah kafe di jalan Juanda Samarinda, saya bertemu kembali Ade Cahyat. Ini pertemuan kami yang pertama sekembali dia menyelesaikan masternya di sebuah universitas di Australia. Dari Australia, Ade pernah beberapa kali mengkritisi dan mengingatkan Gubernur Kaltim untuk lebih baik fokus membenahi bandara-bandara di pedalaman dan perbatasan, ketimbang bernafsu ingin mendirikan sebuah maskapai penerbangan Kaltim Air.

"Kalau bandara-bandara yang ada itu sudah lebih bagus, lebih panjang, tak usah mereka dipaksa- paksa. Tentu akan ada operator penerbangan yang mau terbang ke sana," kata Ade. Ya, saya setuju itu. Seorang Fauzi Bachtar tentu sudah lama ekspansi ke sana tanpa harus dipaksa kalau kondisi bandara sudah lebih memadai. Ketua Kadin Kaltim ini kabarnya memiliki saham di sebuah maskapai PT Kalstar yang kini sudah merambah Malaysia.

Kemarin, dia bertanya kepada saya: Adakah dana APBD di Kaltim Air? Saya katakan, tidak. "Untunglah," kata Ade. "Jadi kalau pun sekarang mandeg, uang rakyat tidak sampai terbuang percuma."

Dalam hati saya juga mengucap syukur bahwa sejumlah anggota DPRD Kaltim getol menentang keinginan gubernur untuk menginvestasikan duit APBD di Kaltim Air. Saya pikir cukuplah kita mendapat pelajaran dari pembelian lima pesawat GA8 Airvan yang sekarang terseok-seok.

Duit siapa yang terlanjur dipakai di Kaltim Air? Ini juga tak pernah jelas. Sabri maupun Marthin tidak pernah mau terbuka. Yang saya tahu, bos Cahaya Tiara Group, Bachtiar, sudah mundur. Investor yang berafiliasi dengan investor Singapura pun menyusul langkah serupa. Terakhir, Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim cum pengusaha yang mendapatkan proyek jalan tol Balikpapan_Samarinda di segmen II, dan Fauzi Bahtar dikabarkan ikut mundur.

Oh, Kaltim Airku sayang. Kaltim Airku malang.(*)

Pemimpin Bersahaja dan Membumi, Adakah di Kaltim?

2011-12-20T17:27:00.001+07:00

ACHMAD BINTORO

"Mencari Pemimpin Ideal Jelang Suksesi Kaltim 2013." Begitu tema diskusi publik di Hotel Grand Victoria Samarinda, Minggu (18/12). Diskusi publik dipandu pegiat lembaga swadaya masyarakat Carolus Tuah, dan presenter TVRI Kaltim Dana Iswari. Digelar harian Koran Kaltim dalam rangka memperingati hari jadinya yang kelima.

Diskusi sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menggiring opini ke tokoh-tokoh tertentu. Suwarno, Ketua Panitia Pelaksana, sudah memastikan itu di awal. Dengan tetap menyampaikan terimakasihnya kepada para sponsor yang telah membantu terselenggarannya diskusi ini, Suwarno menegaskan: "Kami tidak menerima pesan (apa pun dari) sponsor."

Tak juga dimaksudkan untuk mengevaluasi gubernur. Namun dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, Dana berulangkali harus memotong Tuah yang acapkali bertanya nakal. Baginya, diskusi kurang seru tanpa menilai kinerja Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Desember 2013.

"Bagaimana menurut Anda gubernur sekarang," pancing Tuah kepada sejumlah peserta diskusi. Rusman Ya'qub, anggota Fraksi PPP DPRD Kaltim, sampai bertanya balik apakah diskusi ini untuk mengevaluasi gubernur atau sekedar mencari sosok dan kriteria pemimpin Kaltim yang ideal.

Panitia terkesan masih malu-malu. Meski mencoba menghindari untuk tidak mengevaluasi kepemimpinan gubernur yang ada, namun tema ini sebenarnya telah memberikan penilaian. Penggunaan frasa "Mencari Pemimpin yang Ideal", bermakna bahwa pemimpin yang ada selama ini belumlah dianggap ideal. Kalau sudah ideal, tentu tidak akan lagi dicari. Melainkan, akan dipertahankan misalnya atau dengan ungkapan lain yang lebih pas.

Meski panitia juga tidak menggunakan satu pun kata "gubernur" di dalam temanya, tetapi penggunaan frasa "Jelang Suksesi 2013" jelas mengacu pada Pilgub Kaltim 2013. Sehingga bisa dipahami kalau Tuah bolak-balik kecebur dalam ranah yang disepakati untuk dihindari: menilai kinerja gubernur.

Sosok pemimpin seperti apa yang dianggap ideal? Akan banyak kriteria yang muncul. Setiap kepala bisa jadi memiliki kriteria yang berbeda, tergantung pada kepentingannya. Bagi Sudarno, politisi PDIP Kaltim, pemimpin ideal adalah yang membumi. Yang mau blusukan ke kampung-kampung, mendengar langsung keluhan rakyatnya.

"Ada gubernur di Bangkok, setiap pagi keliling, menyamar jadi orang biasa. Dia naik sepeda onthel, lalu diskusi dengan tukang sapu dan sebagainya," kata Sudarno.

Anggota DPRD Kaltim ini mengacu pada sosok Chamlong Srimuang. Srimuang adalah Gubernur Bangkok, ibukota Kerajaan Thailand. Seluruh gajinya dia berikan untuk panti asuhan, suka turun ke jalan, mengontrol tukang sapu. Tutur katanya lembut. Hidupnya bersahaja.Tiap hari hanya makan sepuluh sendok nasi dan sayur.

Srimuang tidak suka membentak, kecuali pada para pelacur, koruptor atau mereka yang melalaikan kerja.
Ia sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sosok yang nyata dan hidup di abad modern, bukan di sebuah cerita ketoprak mengenai Joko Tingkir.

Di Solo kita mengenal Joko Widodo, Walikota cakap dan sederhana yang akrab dipanggil Jokowi. Jujur, bayangan saya mengenai fisik pemimpin yang ideal adalah yang bertubuh tinggi besar, ganteng, bersuara bariton, dan pandai menyanyi seperti Presiden SBY dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, seketika buyar ketika saya menyaksikan pertama kali penampilannya di program "Mata Najwa" Metro TV, 18 Mei 2011 silam.

Perawakannya kurus. Pakaiannya pun sangat sederhana. Sungguh sangat tidak meyakinkan. Kalau saja saya tidak pernah membaca review sebelumnya mengenai dirinya, mungkin saya tidak tahu bahwa malam itu yang sedang saya saksikan adalah seorang walikota. Saya baru terbelalak dan kagum begitu melihatnya bicara. Ia bukan seorang orator. Tapi setiap kata yang keluar tampak meyakinkan, muncul dari kejujuran dan ketulusan seorang pengabdi. Ia tidak bicara di awang-awang. Ia tidak berkelok- kelok, tidak ngeles. Ia bicara apa adanya.

Ia dikagumi dan dicintai rakyatnya. Bayangkan, ia memenagi 91 persen suara. Padahal kampanyenya nyaris tanpa modal. Baliho dan spanduk yang dipasang bisa dihitung dengan jari. Tidak seperti di Kaltim. Bahkan tiga tahun setelah Pilgub Kaltim berlalu pun, baliho dan spanduk besar bergambar wajah-wajah pemimpin masih berserak di pojok-pojok strategis jalanan kota Samarinda. Sebuah upaya menjaga pencitraan, kata Tuah.

Jokowi dikenal sosok yang sangat tegas tapi berpihak pada rakyat kecil. Gubernur Kaltim pun dilawannya ketika terjadi polemik pembangunan mal. Ia tidak tersandera oleh apa pun. Sehingga suaranya pun lantang terdengar. Ia bukan seorang pemimpin yang merasa sebagai "gubernur" yang harus pandai menempatkan dirinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah Pusat.

Ia seorang yang inovatif dan egaliter. Seorang visioner tapi tetap membumi. Seorang yang sangat bersih, lurus dan berintegritas, seorang yang merakyat sampai hampir tiap malam bisa ditemui di lorong-lorong pasar dan jalan-jalan kota Solo sedang berdialog dengan warganya. Inilah the true leader, sosok pemimpin yang berkarakter.

Saat kuliah dulu, saya mencoba memahami karya William Shakespeare. Hamlet adalah salah satu karyanya yang saya sukai. Salah satu kalimat yang mempesona saya berbunyi: "This above all: to thine ownself be true, and it must follow, as the night the day, thou cannot then be false to any man." Kalimat itu diucapkan tokoh bernama Polonius saat berkata kepada putranya, Laertes. Kalimat itu menekankan "jujurlah pada diri sendiri." Kita harus jujur dan setia pada hati nurani, dengan begitu Anda "mustahil berbohong pada orang lain."

Di sini, kita memiliki pemimpin yang abai terhadap rakyatnya. Sebuah jembatan yang mestinya mendapat perawatan rutin, ternyata dibiarkan begitu saja. Jembatan Kukar pun runtuh. Pemimpin telah gagal memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Padahal setiap tahun dana APBD yang dikelola mencapai Rp 5 triliun. Tapi karena salah urus, dana sebanyak itu tidak pula berimbas ke rakyat.

Ini menjadi semacam kutukan sumberdaya alam. Berkah besar dari bagi hasil migas dan tambang hanya melahirkan "kutukan"-"kutukan". Gubernur Suwarna sempat dibui karena persoalan kebun sawit PT Surya Dumai Group. Bupati Kukar Syaukani HR pernah dijebloskan ke penjara karena kasus bansos. Wakilnya yang sempat menggantikan dirinya pun ikut terseret.

Kita memiliki pemimpin yang tersandera oleh kasusnya. Menjadi tersangka sejak 6 Juli 2010. Awang jadi serba salah. Ia tidak berani bersikap galak terhadap Pusat. Terlebih posisinya yang menurut PP adalah kepanjangan tangan Pusat di daerah. Mestinya, kita tidak perlu mencari-cari pemimpin yang ideal, kalau saja yang ada sudah dianggap ideal. Tetapi persoalan menang dan kalah dalam pilkada, dalam praktiknya, acapkali tidak terkait dengan ideal atau tidak, melainkan lebih pada tingkat popularitas dan citra.(*)

Tol dan Logika Seorang Sopir

2011-11-04T21:19:00.003+07:00

ACHMAD BINTORO

PROYEK tol digelindingkan Awang Faroek Ishak beberapa bulan setelah resmi menjadi Gubernur Kaltim. Ia dilantik Mendagri 17 Desember 2008. Siapa sangka setelah dua tahun, bahkan dana Rp 500 miliar dari APBD 2011 -- tahap pertama dari komitmen total Rp 2 triliun selama tiga tahun -- sudah terpakai habis, megaproyek ini masih menuai kecaman. Izin-izin yang diperlukan dan komitmen yang dijanjikan pun belum terwjud.

"Pak Gub rupanya tergoda meniru cara-cara kami, warganya dalam membangun rumah. Bangun dulu, urus IMB belakangan," kata Sugeng terkekeh.

Ia seorang sopir mobil rental langganan saya. Kami ngobrol beragam topik dalam perjalanan dua jam 30 menit Samarinda-Balikpapan, Sabtu (29/10). Proyek tol salah satu isu yang ia rekam. Jebolan sekolah pariwisata yang sudah memiliki tiga mobil rental ini melalap informasi apa pun. Di kantong kursi mobilnya tersimpan dua edisi terbaru koran lokal yang sudah lusuh.

IMB singkatan Izin Mendirikan Bangunan. Tiga tahun lalu, ia membangun rumah di jalan M Said. Pemkot Samarinda mewajibkan warga mengantongi IMB lebih dulu sebelum memulai pembangunan rumah atau bangunan. Banyak warga yang mengabaikan aturan ini, termasuk Sugeng.

"Ada tol ya bagus saja. Tapi kondisi jalan yang ada kan masih lumayan. Kalau bisa diperlebar 2-3 meter, dibuat lebih mulus seperti ruas ini, lalu tikungan-tikungan tajam dibaiki, saya kira cukuplah. Tak perlu harus bangun tol yang katanya akan habiskan duit Rp 6-12 triliun. Kalau ada yang lebih murah dan itu berkualitas, kenapa sih harus pilih jalan yang mahal."

Ia mengacu pada kondisi jalan yang kami lalui di Km 27-24 Balikpapan. Kiri kanan jalan itu sekarang diperlebar dua-tiga meter. Ini memudahkan baginya menyalip dua truk yang sedari tadi menghalangi jalan. Puluhan kendaraan di belakang kami pun turut leluasa melaju kencang.

Sugeng berkisah, sekitar 10 tahun lalu, ia memerlukan waktu hanya dua jam menempuh jarak Samarinda- Balikpapan. Bahkan tak jarang lebih cepat, satu jam 30 menit sepanjang tidak ada truk besar menghalang. Kini jumlah kendaraan semakin banyak. Truk-truk besar, termasuk tronton yang memuat alat-alat berat, selalu berseliweran. Jalan mereka lamban. Mau nyalip bukanlah perkara mudah karena jalan sempit dan tikungan tajam.

Masuk wilayah kota apalagi, kendaraan merayap. Ini sama sulitnya saat harus keluar dari kota Samarinda. Waktu tempuh pun menjadi lebih lama, 2 jam 30 menit hingga 3 jam.

Bagi pengendara seperti dirinya, yang diperlukan saat ini bukan jalan mewah macam tol. Cukuplah kalau jalan yang ada itu diperlebar, menjadi dua jalur. Tikungan-tikungan tajam diperhalus. Itu pun kalau biaya tidak cukup, ya tidak harus memaksakan membangun dua jalur seluruhnya. Bisa saja diselang-seling. Lima kilo pertama satu jalur, lima kilo berikutnya dua jalur, begitu seterusnya. Yang penting dapat memberi kesempatan kepada pengguna jalan yang ingin cepat untuk bisa menyalip truk-truk besar atau bus yang cenderung berjalan lamban.

"Kalau pun ada duit sebanyak itu tidakkah lebih baik untuk baikin jalan di dalam kota Samarinda yang di depan mata, yang tidak kunjung mulus dan tak kunjung lebar. Atau untuk memperbaiki Trans Kaltim ke Melak, ke Grogot dan ke utara yang sudah bertahun-tahun ini dibiarkan rusak parah," tambah dia.

Ia mengaku pernah menegur istrinya saat sedang membangun rumah. Gara-garanya, uang Rp 10 juta yang ia berikan dipakai habis untuk membikin teras. Sebagian bahan malah diutang sebab teras dibangun dengan bahan kelas satu. Istrinya berdalih teras perlu dibangun agar rumah terlihat lebih cantik dan megah. Sugeng bukan tidak setuju teras dibangun. Bukan pula tidak senang memiliki teras bagus.

Tapi kebutuhan mendesak saat itu adalah membangun toilet. Dalam lima hari ke depan ia harus memboyong keluarganya pindah dari rumah yang ia tinggali karena masa kontrak akan habis. Mencari kontrakan rumah lain bukanlah pilihan yang menyenangkan. Perlu biaya dan waktu. Lagi pula ia merasa sudah terlalu capek boyongan dari rumah satu ke rumah lain.

" Tinggal plafon, teras depan dan toilet yang belum selesai kami bangun. Tentu saja kami lebih memerlukan toilet agar rumah bisa ditinggali. Nah begitu pun dalam membangun jalan tol. Menguras begitu banyak uang untuk ruas jalan yang masih cukup baik, tapi jalan di ibukota dan penghubung antardaerah dibiarkan rusak bertahun-tahun. Logika macam apa ini?"

Saya menyukai sopir ini. Selain karena cara mengemudinya yang terampil juga kecerewetannya. Ia sanggup ngobrol berjam-jam. Saya pancing satu dua kalimat, responnya berpuluh-puluh kalimat. Ia juga mengetahui banyak hal -- meski kebanyakan cuma kulitnya -- sehingga diajak ngobrol apa pun selalu nyambung. Ini mengimbangi sifat saya yang pendiam.

Lima hari sebelumnya ia baru dari Banjarmasin. Kondisinya minta ampun, katanya, rusak parah. Bagian paling parah justru di Kaltim di wilayah Grogot hingga perbatasan. Beberapa tahun lalu, saat kondisi jalan masih baik, ia biasa menempuh jarak sepanjang 615 kilometer itu selama 12 jam. Tapi kini 19 jam baru tembus. Arah ke Melak atau wilayah utara pun sama hancurnya.

Bernaulus Saragih, ahli ekonomi lingkungan Unmul termasuk kelompok orang yang memahami jalan pikiran orang-orang awam seperti Sugeng."Ya, apa sih kurangnya jalan yang ada sekarang. Kalau alasannya macet kan sekarang sudah dilebarkan dan bisa dilebarkan lagi. Kalau alasan gubernur adalah untuk peningkatan ekonomi, apakah itu harus tol sehingga harus menguras duit sebanyak itu?"

Cara berpikir orang awam itu simpel dan masuk akal. Tidak ada salahnya kita belajar dari mereka. Minimal kata Bernaulus, mencoba memahami apa yang paling dibutuhkan mereka. Sugeng merupakan representasi dari keinginan para pengguna jalan pada umumnya. Sayangnya acapkali kita tidak mau mendengar pikiran dan keinginan orang awam hanya karena kita merasa lebih pintar, merasa paling benar, paling berkuasa, dan karena adanya kepentingan pribadi.(***)

Hambur Duit di Jalan Tol

2011-11-04T21:04:00.002+07:00

ACHMAD BINTORO

Daeng Naja termasuk kelompok orang yang mendukung gagasan gubernur membangun jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda. Aji Sofyan Effendi pun demikian. "Tapi itu dulu, awalnya saja," kata Daeng di rumahnya, sehari sebelum bertolak ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sedangkan Aji masih dengan pendapatnya. Tol harus didukung karena dinilainya akan meningkatkan ekonomi rakyat.

AJI kadang tak bisa menyembunyikan kegusarannya terhadap orang-orang yang getol menentang proyek ini. "Saya ingin lihat suatu saat apakah orang-orang yang selama ini menentang proyek jalan tol, juga akan menggunakan jalan itu saat rampung nanti?"

Aji ahli ekonomi pembangunan. Ia staf ahli Walikota Samarinda cum konsultan di Dispenda. Mengajar di pascasarjana MM Unmul. Aji dan Daeng biasa saling mengisi. Keduanya terlibat di tim ahli judicial review UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No 33/2004. Juga tengah merumuskan kesiapan Pemprov dalam menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek besar, termasuk kemungkinannya mendanai tol. Aji melakukan kajian ekonomi, Daeng sisi hukumnya.

Daeng seorang notaris. Terlahir dengan nama Hasanuddin. Ia baru menggunakan nama lahirnya kalau harus meneken akta. Di luar itu, ia lebih suka mengedepankan nama keluarga dan menyingkat namanya sendiri: HR Daeng Naja. Aji menyapa kolega karibnya ini dengan sebutan unik, "Mas Daeng". Keduanya acap bertemu dan berdiskusi di kampus Fekon Unmul. Daeng dosen luar biasa di fakultas yang kini paling diminati itu. Mengajar mata kuliah hukum bisnis.

Orang yang menolak proyek tol sebenarnya bukan cuma Daeng. Namun hanya sedikit yang mau terbuka. Daeng termasuk yang mau terang-terangan. Dalam kelompok ini ada "vokalis" dewan Saparudin, Rusman Ya'qub dan Mudiyat Noor. Ada pula akademisi Unmul lainnya seperti Bernaulus Saragih. Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat ada Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, Direktur Walhi Kaltim Isal Wardhana, dan banyak lagi lainnya.

Yang menentang tapi tidak bersuara lebih banyak lagi. "Jangan dikira kami ini setuju. Tapi karena posisi kami sebagai pejabat tidak mungkinlah kami terbuka," ujar seorang pejabat eselon dua yang enggan disebut namanya, Rabu (2/11).

Menurut dia, banyak kepala daerah dan wakilnya di Kaltim yang sebenarnya juga tidak sependapat dengan gagasan gubernur ini. Tapi gubernur mengatakan yang setuju dibangun jalan tol jauh lebih banyak, sebagian besar masyarakat Kaltim.

"Saya tak lagi mendukung setelah menyadari terlalu banyak duit yang kita gelontorkan di sana, sementara masih banyak jalan lain dalam kota dan Trans Kaltim yang bertahun-tahun kita biarkan rusak, berkubang saat hujan. Ini ditambah perencanaan yang tidak matang," kata Daeng memberi alasan.

Soal panjang misalnya, 99 kilometer, selisih hanya 8 kilometer dari jalan yang ada. Itu pun bukan dari titik nol, melainkan dari Km 13 Balikpapan. Kalau dihitung-hitung justru jalan tol lebih panjang. Padahal prinsip sebuah tol itu memperpendek jarak tempuh, waktu tempuh, dan harus terbebas dari hambatan mulai titik kemacetan satu ke titik kemacetan lain.

Tepatnya sepanjang 99,02 kilometer. Ini hasil revisi dari desain sebelumnya yang lebih pendek, sekitar 87 kilometer. Saat ini konsultan melakukan review atas desain terakhir, sekaligus untuk mengetahui berapa besar kemungkinan pembengkakkan biayanya. Gubernur menjamin tidak akan ada penambahan biaya -- bahkan meski cuma sepeser rupiah. Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi mengamini karena pembangunan flyover atau elevated road disebut sudah masuk dalam perhitungan awal.

Tapi Haji Alung, Ketua Komisi III DPRD Kaltim bicara sebaliknya. Pembengkakkan biaya pasti terjadi jika usulan Area Penggunaan Lain di Tahura Bukit Soeharto -- yang menyasaratkan adanya flyover -- disetujui. Bahkan bisa dua kali lipat. Kadis PU Kaltim Husinyah yang berada persis disampingnya hanya senyum-senyum saja. Ia tidak membantah tidak juga mengiyakan. Pertanyaan soal pembengkakkan biaya sebenarnya ditujukan kepada Husinsyah, tapi Haji Alung yang menyambar.

Apakah desain hasil review nanti juga membuat tol akan lebih panjang lagi, itu yang belum diketahui. Jika ternyata lebih panjang lagi, barangkali pemprov sedang bermain-main. Tidak sungguh-sungguh ingin bangun tol.

Dengan desain yang sekarang saja, Daeng meyakini secara teknis tol ini bukan menjadi pemecah masalah. Masalah yang dihadapi pengguna jalan di ruas ini adalah bagaimana bisa lebih cepat menembus titik-titik kemacetan, yakni saat keluar dari kota Samarinda dan ketika masuk wilayah kota Balikpapan, menuju Bandara Sepinggan misalnya. Jalan tol tidak akan memberi manfaat yang signifikan jika pada akhirnya pengendara masih harus terjebak lagi pada dua titik tersebut.

"Katakanlah sampai Km 13 Balikpapan lancar. Tapi masuk kota Balikpapan, menuju bandara, macet lagi ya buat apa. Di Samarinda pun begitu. Diperlukan sekitar satu jam untuk bisa lepas dari kemacetan di titik jembatan Mahakam atau di Palaran. Ini belum lagi bicara jarak tempuh yang ternyata tidak berbeda jauh dengan jalan lama. Kalau begitu ngapain bangun tol yang tidak fungsional dengan uang sebanyak itu. Sama saja menghamburkan duit."

Bernaulus Saragih, Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul mempertanyakan, apa urgensinya ngotot bangun tol sekarang pada saat yang sama tengah membangun bandara baru Samarinda di Sei Siring. Bandara itu nanti bisa didarati pesawat-pesawat bermesin jet macam Boeing 737. Orang dapat terbang langsung dari Sei Siring ke Jakarta dan sebaliknya.

Saparudin, anggota DPRD Kaltim mengatakan, semua orang yang menolak proyek tol, sebenarnya bukan tidak setuju dibangun tol. Silakan. Tapi tidak sekarang. Ini juga bukan sekedar soal izin APL. Tidak berarti kalau APL diizinkan, lantas persoalan selesai. Tunggulah sampai jalan Trans-Kaltim beraspal mulus, kuat, tidak lagi jadi kubangan. Tunggu sampai perbatasan tertangani. Tunggu sampai masalah pendidikan tuntas. Sebab dana APBD Kaltim terbatas. Itu saja.

Terlebih kalau ternyata tidak ada investor berminat, dana APBN Rp 3 triliun tidak mengucur. Siapa yang harus menanggung? Menurut Saparudin, sejauh ini komitmen itu belum jelas. Gubernur hanya bilang ada, dan bahkan antri, tapi tidak kunjung nongol batang hidungnya. Tentu akan lebih apes lagi masyarakat Kaltim apabila akhirnya APBD yang lagi-lagi harus menanggungnya.

"Kami merindukan sosok gubernur yang mau mendengar suara rakyatnya. Gubernur yang mau melihat kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Bukan gubernur yang bicara dengan pendekatan kekuasaan, pokoknya harus ini, harus itu, harga mati-lah. Apaan ini?" kata Saparudin di sela diskusi di Hotel Mesra Samarinda, Rabu (2/11). (*****)

Tol, Kaltim dan Menteri

2011-10-27T21:09:00.000+07:00

Achmad Bintoro

Polemik mengenai proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda seperti tak berujung. Dimulai sejak dua tahun lalu. Kini pun masih menggeliat, beriring dengan isu nasional seputar proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Dua isu ini sama alotnya, sama panjangnya. Bedanya, drama reshuffle sudah mencapai antiklimaks.

Lalu apa kaitan proyek jalan tol, Kaltim dan reshuffle menteri? Tidak ada sebenarnya. Kalau pun ada lebih karena hubungan paksa. Saya mencoba mengaitkan antarfaktor dalam konteks daya tawar Kaltim terhadap Pusat secara sosial, politik dan ekonomi.

Sama seperti warga umumnya, saya pun menyaksikan babak demi babak drama polemik reshuffle menteri itu melalui tayangan televisi, diperkaya oleh koran dan media online. Tidak jarang saya harus berebut chanel. Istri saya tidak menyukai politik. Ia merasa lebih asyik menyaksikan perdebatan antartokoh dalam "Anugerah" dan"Dewa" atau komedi situasi yang membuatnya acapkali terpingkal.

Apa yang saya saksikan juga tak ubahnya sinetron. Kadang menjemukan. Alur ceritanya datar. Tidak ada kejutan dan mudah ditebak.Kalau pun saya masih bertahan menyaksikan drama reshuffle itu sampai akhir lebih karena saya ingin tahu di mana posisi Kaltim yang sesungguhnya dalam pentas perpolitikan nasional. Mungkinkah kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil tokoh dari Kaltim?

Sebagai warga Kaltim, tentu saja saya berharap mbok yao kali ini presiden mau ingat Kaltim. Kalau nama Papua yang berada jauh di ujung timur saja bisa dengan gampang ia ingat -- sehingga Rektor Universitas Cendrawasih Prof Dr Berth Kambuaya MBA bergegas memenuhi panggilannya -- kenapa tidak dengan Kaltim. Bukankah selama ini SBY juga dapat dengan mudah menyebut nama Kaltim saat membahas persoalan lumbung energi nasional. Jadi mestinya tidak ada kesulitan baginya untuk mengingat Kaltim saat membahas para calon menteri.

Harapan saya ternyata meleset. Hingga malam ia mengumumkan para menterinya, berikut wakil menteri, tidak satu pun nama berasal dari Kaltim. Tidak ada nama Awang Faroek Ishak misalnya atau siapapun dia. Awang seorang visioner. Ia juga sanggup pidato berjam-jam tanpa teks. Ia hapal menyebut data dan angka secara terperinci. Pikiran dan gagasan Ketua Forum Daerah Penghasil Migas ini saya kira tidaklah kalah dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Tidak pula di bawah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Kaltim masih memiliki beberapa nama lain yang visioner dan cakap. Sebut saja Syaiful Teteng, mantan Sekprov Kaltim, Irianto Lambrie, Sekprov Kaltim berusia muda, Imdaad Hamid, Walikota Balikpapan dua periode 2001-2011, Jusuf Serang Karim, Walikota Tarakan periode 1999-2009 dan mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Isran Noor. Bupati Kutai Timur ini dikenal cakap dan berani. Ia juga memiliki jabatan politik yang cukup penting seperti Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, dan salah satu ketua di DPP Partai Demokrat.

Kaltim juga memiliki sejumlah akademisi yang cakap dan layak untuk mengisi menteri kehutanan atau lingkungan hidup misalnya. Ada Prof Dr Chandra Dewanaboer, Dekan Fahutan Unmul, Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, ahli ekonomi lingkungan yang kini menjadi Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Unmul, dan Ir Niel Makinuddin MA, aktivis NGO.Kecakapan saja memang tidak cukup. Itu hanya satu dari sekian banyak referensi yang jadi pertimbangan presiden.

Tapi ini menunjukkan yang kesekian kali bahwa posisi daya tawar kita terhadap pusat sebenarnya lemah. Bandingkan dengan tetangga terdekat, Kalimantan Selatan yang merasa terakomodasi lewat Prof Dr Denny Indrayana dan Prof Dr Gusti Muhammad Hatta. Lihat pula betapa menonjol suara-suara para tokoh dari Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara. Padahal kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional jauh lebih besar.*****

TERNYATA, kontribusi besar yang diberikan daerah ini dalam mengisi pundi-pundi keuangan negara selama empat dasawarsa terakhir, tidak mampu menolong Kaltim untuk menggolkan salah satu jagonya. Dilirik pun tidak. Orang Jawa bilang: ora direken! Itu sebuah istilah yang menggambarkan sangat parahnya sebuah hubungan timbal balik.

Keadaan itu pula yang terjadi saat Kaltim meminta kepada Menteri Kehutanan agar diizinkan menggunakan sebagian areal tahura Bukit Soeharto untuk jalur ruas tol Balikpapan-Samarinda. Sebenarnya sudah banyak argumen yang dilontarkan. Kalau tambang batu bara yang jelas-jelas memberi dampak negatip terhadap lingkungan hutan bisa diberikan izin, masak untuk pembangunan jalan yang jelas memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat malah tidak diberikan.

Toh Dirjen PHKA Kemenhut Darori bergeming. Ia tetap menolak yang ia sebut sudah pula diputuskan oleh menteri.Bagi Kepala Pusat Penelitian SDA Unmul Bernaulus Saragih, penolakan Darori merupakan cerminan bahwa Gubernur Kaltim tidak terlalu dipandang oleh Pusat.

"Mestinya ini membuat Kaltim tergerak untuk meninjau ulang sikapnya agar memperoleh posisi daya tawar yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, maju saja terus, itu kalau memang berani. Mestinya berani jika memang merasa didukung oleh rakyat. Urusan belakangan. Yang penting tidak membuat kawasan tahura itu rusak," kata Bernaulus.

Saya tahu ada sedikit sindiran dalam ucapan Bernaulus. Lho, bukankah modus itu yang acap diterapkan oleh pemda. Yakni bangun dulu meski belum terlalu dibutuhkan rakyat, lalu gelontorkan saja anggarannya. Kurang dana urusan nanti. Belum ada izin juga urusan belakang. Kalau proyek sudah terlanjur dikerjakan, badan jalan juga sudah rampung,tentu mubazir jika tidak diteruskan.

Sehingga ketika nanti investor tidak juga ada yang tertarik, dana APBN pun tidak kunjung keluar, ujung- ujungnya ambil dari APBD. APBD Kaltim akan menjadi pembenar untuk merampungkan pekerjaan hingga proyek tol itu. Tidakkah itu menciderai skema bagi beban yang sudah dirancang di awal dimana proyek ditanggung bersama oleg APBD Kaltim Rp 2 triliun, APBN (loan) Rp 3 triliun, dan investor Rp 1,2 triliun? Ah, namanya juga perencanaan. Bisa meleset dan bisa diubah kapan pun sesuai situasi yang ada. Lagi pula apa sih yang tidak bisa diubah di negeri ini.

"Masalahnya, saya tidak percaya gubernur memiliki keberanian itu. Kenapa? Karena gubernur menyadari bahwa proyek itu bukan muncul dari kebutuhan rakyat. Ini terindikasi dari banyaknya penolakan. Kalangan akademisi saja gencar menolak. Mereka mewanti-wanti kepada Pak Zulkifli Hasan saat dies natalis Unmul untuk tidak memberikan izin. Jadi, legitimasinya rendah dan Pusat sangat tahu itu bahwa ada penolakan dari masyarakat Kaltim sendiri," tandas Bernaulus dalam bincang singkat akhir pekan lalu.

Legitimasi yang rendah pula yang membuat Kaltim hampir tidak pernah dilirik. Kalau para elite bersatu dan rakyat mendukung, hasilnya mungkin akan lain. Dengan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat, gubernur tentu akan lebih mudah mendesak Pusat, menaikkan posisi daya tawarnya. Baik untuk keinginan menjadi menteri atau meminta anggaran lebih besar. Apalagi kalau cuma minta izin untuk membangun tol, itu hanya masalah kecil. Cukuplah itu diselesaikan secara politik oleh gubernur, misalnya dengan mangajak Ketua PAN Kaltim Darlis Pattalongi menemui pengurus DPP PAN dan Zulkifli Hasan untuk makan siang bareng.

"Persoalan besarnya justru tereletak di rendahnya legitimasi rakyat atas proyek itu, dan ketidakmampuan gubernur untuk merangkul dan meyakinkan Pusat," kata Bernaulus. Ini juga dibenarkan oleh HR Daeng Naja, pengamat sosial dan hukum.

Keberhasilan Pemprov Sulsel misalnya, mendapatkan dana APBN Rp 30 trililun pada 2012, di luar dana bagi hasil perimbangan keuangan, tidak lepas dari adanya legitimasi yang tinggi dari rakyat dan dukungan bulat semua tokoh masyarakat Sulsel, termasuk yang berkarir di Jakarta. Gubernur Yasin Limpo tinggal mematik apinya dengan mengatakan ke pusat: Kalau Anda gak kasih, maka saya tidak akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan program Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.(***)

Cara Daeng Naja Kompori Dosen

2011-10-12T20:54:00.000+07:00

Daeng Naja menyerahkan buku ke Kepala Perpustakaan Kaltim Syafruddin Pernyata

DIWARNAI tepuk tangan sekitar 40 peserta Rakor Pengembangan Perpustakaan dan Minat Buku se-Kaltim di aula Badan Perpustakaan Kaltim, Samarinda, Senin (30/5), setumpuk buku itu pun berpindah dari tangan Hasanuddin Rahman (HR) Daeng Naja kepada Syafruddin Pernyata, Kepala Badan Perpustakaan Kaltim. Syafruddin sengaja membuat seremoni kecil di sela rapat koordinasi ini sebagai penghargaan kepada Daeng Naja yang telah menyumbangkan 110 bukunya. Buku itu terdiri 11 judul. Semua hasil karyanya.

"Semula saya ingin sumbangkan semua buku yang pernah saya tulis. Totalnya ada 14 judul buku. Tapi saya kehabisan stok untuk tiga judul lainnya," kata Daeng. Daeng kini adalah dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unmul. Ia juga seorang notaris dan pengusaha. Namun saat ditanya reporter TVRI Kaltim, Daeng lebih senang menyebut dirinya sebagai WTS. Bukan singkatan dari Wartawan Tanpa Suratkabar, melainkan Writer, Trainer, dan Speaker.

Semua ini berawal dari apa yang disebut Syafruddin sebagai ilmu kompor. "Pak Daeng ini rupanya terkompori oleh acara diskusi buku yang pernah digelar di tempat ini, Kamis lalu. Diskusi digelar bersama dengan Penerbit Pustaka Spirit, membahas tiga buku tentang Kaltim. Salah satu penulisnya adalah Bintoro, wartawan Tribun Kaltim, dengan buku Kaltim Milik Siapa."

Dua penulis lainnya adalah Syafruddin Pernyata dan Djahar Muzakar. Syafruddin menulis kumpulan cerpen berjudul Antologi Cerpenis Kaltim, sedang Djahar, dosen di sejumlah peruguruan tinggi di Bogor dan Jakarta, menulis Jejak Kebesaran Maharaja Mulawarman.

"Kepada saya dia ngaku termotivasi, lalu ia sumbangkan 110 buku karyanya ini. Yang luar biasa, ia bermaksud mengompori koleganya, terutama kalangan dosen, lewat sumbangan buku ini," jelas Syafruddin.

Niat untuk mengompori para dosen di Kaltim, khususnya di Unmul Samarinda, memang sudah lama ada dalam dirinya. Ia risau melihat kenyataan rendahnya minat para koleganya itu dalam membuat buku. Dosen Unmul yang menulis buku, menurutnya masih bisa dihitung jari. Padahal tidak kurang dari 700 dosen di universitas terbesar di Kaltim ini, dan sekitar 300 diantaranya bergelar doktor atau sedang dalam proses ke pendidikan doktor.

Tapi ketika itu ia mengaku belum menemukan cara yang efektif untuk mengompori mereka. Sampai suatu ketika, pekan lalu, ia membaca koran mengenai diskusi buku Kaltim yang digelar Pustaka Spirit dan Badan Perpustakaan Kaltim. "Saya lalu berpikir, kenapa saya sumbnagkan saja buku-buku ini ke Badan Perpustakaan. Sama sekali bukan bermaksud gagah-gagahan. Tapi lebih sekedar ingin merangsang teman- teman lain," kat Daeng.

Dengan ia sumbangkan 11 judul buku hasil karyanya itu, ia ingin menyampaikan pesan kepada para dosen lain bahwa kalian pun sebenarnya mampu juga melakukan hal itu. Bahkan bisa lebih dari dia. "Mestinya mereka bisa. Para dosen ini kan kelompok akademisi. Mereka kalangan terpelajar yang menguasai ilmu dibidangnya masing-masing."*****

PRAMOEDYA Ananta Toer dalam Khotbah dari Jalan Hidup mengatakan, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."

Daeng sependapat dengan Pram. Saya juga begitu. Hanya saja diperlukan setidaknya dua syarat bila ingin "bekerja untuk keabadian": harus tahu dan harus peka. Terkait para dosen, tidak mungkin kalau kita bilang mereka adalah kelompok orang yang tidak tahu. Tidak semua orang bisa menjadi dosen. Mereka adalah mahasiswa terpintar. Gelarnya pun bisa lebih dari satu. Master sampai Doktor, malah Profesor.

Lantas kenapa kok mereka masih seret dalam menulis. Lihatlah kolom-kolom opini di surat kabar lokal dan nasional. Jarang sekali kita melihat nama-nama mereka terpahat di sana. Diantara yang jarang itu ada sebuah nama yang cukup sering nongol di kolom opini Kompas. Dia adalah Ade Cahyat, alumni Fahutan Unmul yang kini melanjutkan S2 di The Australian National University, Australia. Meski bukan dosen Unmul, tapi dia adalah orang Kaltim.

Tulisan terakhir dia yang sempat muncul di Kompas dan saya baca adalah 2 Mei lalu saat kontroversi kunjungan anggota DPR RI ke Australia. Ia berpikiran beda dengan kebanyakan mahasiswa yang ada di Australia. Kunjungan antara lain terkait studi banding soal mengatasi kemiskinan itu menurutnya, salah alamat sehingga harusnya tidak perlu dilakukan.

Daeng melihat, hal mendasar yang membuat para dosen di Unmul dan universitas swasta lainnya di Kaltim tidak bisa menulis, adalah karena kurang peka. Faktor kepekaan menjadi sangat penting agar seseorang bisa memulai menulis. Banyak peristiwa atau isu-isu menarik yang hilir mudik di tengah kehidupan kita. Namun karena kurang peka, mereka tak menganggap itu sebagai sebuah isu menarik yang sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan artikel maupun buku.

"Kalau kita tanyakan kenapa mereka kurang peka? Ya mungkin karena lingkungan. Budaya menulis di universitas ini yang tidak tumbuh baik. Padahal ini bisa dimulai dengan membukukan tesis atau disertasi mereka," katanya. Bagaimana menumbuhkan budaya itu? Dimulai dari yang kecil-kecil. Misalnya, saat kita ngobrol dengan mahasiswa atau sesama dosen, ya bahaslah isu-isu aktual yang kita kuasai. Tumbuhkan debat dan membaca. Menulis hanya bisa dilakukan kalau rajin membaca.(bintoro)

DARI KALTIM TERANGI DUNIA

2011-10-10T19:01:00.000+07:00

Oleh Achmad Bintoro

Hampir saban hari saya menyusuri tepian Mahakam. Dari Jl P Antasari, belok ke Jl Slamet Riyadi. Menyeberangi jembatan Mahakam lalu ke kiri menuju Jl Bung Tomo di Samarinda Seberang, tempat usaha kaki lima saya. Kadang saya memulai lebih jauh, dari depan kantor KP3. Memacu kendaraan perlahan, seraya menikmati eksotisnya kawasan ini. Pun karena kemacetan tidak memungkinkan saya melaju lebih dari 15 km/jam.

TIDAK jarang saya menghabiskan waktu hingga 60 menit hanya untuk mencapai titik tujuan yangjaraknya tidak lebih dari empat kilometer ini. Samarinda agaknya ingin menyaingi Jakarta. Seorang teman bilang, "Jika boleh memilih, saya lebih suka menuju Tenggarong dibanding ke Seberang. Meski 20 km lebih jauh, tapi setidaknya saya bisa lebih dulu tiba."

Sore itu saya menyaksikan gunungan pasir hitam beriring. Lima tongkang besar bermuatan penuh batu bara ditarik tugboat. Bergerak menyibak alur sungai menuju muara. Sebuah pemandangan yang kian lazim saya jumpai. "Pada hari tertentu tak kurang dari 20 tongkang," ucap Muchlis, penjual bensin dalam botol-jirigen yang mangkal di Jl RE Martadinata, saat saya tanya berapa tongkang batu bara per hari yang melintasi Samarinda.

Entah sudah berapa juta ton batu bara yang dikeruk dan dieskpor dari daratan di sepanjang Mahakam selama ini. Belum lagi puluhan juta metrik ton per tahun yang digali dari daerah lainnya di Kaltim. Di muara sudah menunggu kapal-kapal besar yang akan membawa emas hitam itu ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa.

"Suatu ironi, batu bara kita diekspor untuk menghidupkan industri-industri besar, pembangkit- pembangkit listrik dan menerangi dunia. Sedangkan Kaltim dibiarkan byar pet. Lampu-lampu jalan dan fasilitas publik dibiarkan gelap karena daya terbatas," kata Kahar Al Bahri, Dinamisator Jatam Kaltim. Kahar melihat ada yang keliru dan salah urus sumberdaya alam ini.

Minggu (18/9) kemarin saya membaca berita tentang investor Pakistan, JS Group yang akan membangun terminal batu bara di Desa Sugihan, Sebulu, Kabupaten Kukar. Terminal dibangun di atas lahan seluas 20 ribu hektare. JS Group membangun terminal sebesar itu untuk melayani ekspor dalam jumlah besar ke sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Kanada, Australia dan Uni Emirat Arab."

Kami berharap agar hasil kerjasama ini dapat meningkatkan PAD, khususnya kesejahteraan rakyat," kata Sekkab Kukar Haryanto Bachroel. Saya mestinya turut gembira mendengar kabar itu. Paling tidak satu investor lagi sudah mau menanamkan modalnya di Kukar. Investor masuk berarti mendatangkan peluang kerja.

Tapi entah mengapa, saya merasa tidak happy. Saya kira bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa kalau pemda bisa mendatangkan investor yang cuma akan menggali sumberdaya alam kita, termasuk batu bara. Tanpa harus kita rayu, mereka pun akan dengan sendirinya mencari daerah-daerah kaya sumberdaya alam. Justru sebaliknya, saya menjadi ngeri membayangkan bahwa bahan mineral Kaltim akan makin digenjot produksinya lalu diekspor mentah-mentah ke luar negeri.

Dulu, hingga satu dekade silam, bukan batu bara yang ditarik. Tugboat-tugboat itu menarik gelondongan kayu meranti dan campuran. Ribuan kayu itu mereka ikat satu sama lain dengan tali baja, menjadi hamparan yang memanjang layaknya sebuah rakit besar. Sama dengan batu bara, sebagian besar logs itu juga diekspor.

Kran ekspor logs memang akhirnya ditutup. Tapi mungkin sudah terlambat. Hutan sudah keburu habis. Pembabatan tiada henti selama puluhan tahun telah membuat daya dukung hutan kita menjadi benar- benar kewalahan. Ia kini tak mampu lagi memasok industri kayu lapis, sawmill. Menyisakan bopeng di mana-mana. Era booming kayu tinggal cerita.

Sesekali romantisme era kejayaan itu muncul di dalam obrolan di kedai-kedai kopi. Saya sering dengar mengenai banyaknya yang menjadikan lemari es sebagai lemari pakaian guna menggambarkan betapa gurih dan manisnya fulus kayu. Saat itu orang dengan mudah mereka memebeli barang-barang mewah dari kota, termasuk lemari es. Tapi karena listrik sangat terbatas, mereka pun tidak bisa memanfaatkan lemaris es itu sebagaimana mestinya. Agar tidak terbuang, lemari es mereka fungsikan sebagai lemari pakaian.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bukan tidak melihat apa yang saya saksikan itu. Dari jendela kamar kerjanya di lantai dua gubernuran, ia juga acapkali menyaksikan gunungan batu bara itu dibawa tongkang menyusuri Mahakam. Pada sisi lain ia mengetahui betapa sulitnya pembangkit-pembangkit di daerahnya mendapatkan jaminan pasokan batu bara. Seharusnya ada regulasi yang mengerem laju ekspor itu. Paling tidak mengamankan dulu kebutuhan dalam negeri.

"Saya sebenarnya sudah teriakkan masalah ini ke Pusat," jelasnya.
Ia enggan berteriak lebih keras lagi. Dengan teriakan begini saja, yang menurutnya sudah sangat keras, ia merasa Pusat sudah "menyandera"- nya. Bagaimana kalau lebih keras lagi.

Awang Faroek seperti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010. Ia dituduh menyalahgunakan penempatan dana hasil penjualan lima persen saham Pemkab Kutai Timur di PT Kaltim Prima Coal. Pada Juni 2008, Awang, yang saat itu menjabat Bupati Kutai Timur, dinilai tidak menyetor duit US$ 63 juta (Rp 576 miliar) itu ke kas daerah.

Seharusnya, larangan ekspor segera diberlakukan agar pembangkit listrik bisa dibangun dan terjamin suplai bahan bakarnya. Ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini PhD mengatakan, daerah kaya seperti Kaltim mestinya tidak cuma bernafsu mendapatkan manfaat finansial dari eksploitasi SDA. Tetapi harus mulai mengedepankan mendapat manfaat ekonomi dengan mengerem ekspor bahan mentah untuk diberdayakan membangun industri supporting, jasa dan manufactur.

Kalau saja Kaltim mau, dari pengembangan batu bara sebenarnya bisa dihasilkan minyak. Sasol Ltd di Afrika Selatan misalnya, memproduksi 150.000 barel/hari minyak yang berasal dari pencairan batu bara. Jumlah produksi itu lalu digunakan untuk memasok sekitar 38 persen kebutuhan nasional bahan bakar minyak, dimana 30 persen di antaranya untuk memasok kebutuhan sektor transportasi.

Bahan bakar minyak yang dihasilkan dapat digunakan langsung tanpa modifikasi pada mesin kendaraan bermotor. Tak cuma itu. Produksi sampingan dari pabrik pencairan batu bara menghasilkan beberapa gas turunan dari hidrokrabon seperti amonia, phenol dan LPG. Bahkan sejak tujuh tahun lalu, penerbangan di Tambo International Airport menggunakan campuran bahan bakar minyak batu bara sebanyak 50 persen.

SAMARINDA sebenarnya tidak diset sebagai kota tambang. Sesuai visi dan misi yang ditetapkan, kota seluas 71.000 hektare ini diarahkan menjadi kota jasa dan industri. Lalu dengan pertimbangan apa walikota nekad memberikan bagian terbesar wilayahnya, hingga 72,16 persen kepada para pemegang kuasa pertambangan batu bara?

Achmad Amins tidak menjawab jelas saat pertanyaan itu saya lemparkan kepadanya. Dengan alasan lupa, ia meminta saya menanyakan soal tersebut kepada Rusdi AR, kepala Dinas Pertambangan Samarinda saat itu. "Saya lupa," kata walikota periode 2000-2005 dan 2005-2010 ini, Senin (19/9). Rusdi kini staf ahli walikota.

Samarinda bisa menjadi contoh terdekat di Kaltim bagaimana paradigma kepala daerah dalam memandang kekayaan sumberdaya mineral di daerahnya. Begitu kewenangan di tangan, walikota dapat dengan sangat mudah memberikan izin. Puluhan KP tersebar di seluruh penjuru kota. Kemana pun mata memandang, hampir selalu tertumbuk pada aktivitas tambang

"Kota ini benar-benar telah dikepung oleh tambang," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim Kahar Al Bahri. Hasil penelusuran dia mencatat 76 kuasa pertambangan bercokol di sebagian besar luasan kota Samarinda.

"Tinggal Balaikota saja yang belum tersentuh. Seandainya di bawah Balaikota itu juga ditemukan potensi batu bara, mungkin walikota akan tergerak juga untuk memberikannya kepada pengusaha dan digali," kata Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, kepala Pusat Penelitian SDA Unmul.

Saat ini ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari pemerintah pusat dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) dari kabupaten/kota. Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk menerbitkan KP, termasuk penambangan kecil di bawah 100 hektare. Kutai Kartanegara tercatat paling banyak mengeluarkan KP (867), diikuti Kutai Barat (138) dan Samarinda (76) dengan luas penambangan mencapai 51.882 hektare. Ini menguatkan kesan obral dalam pemberian izin.

Data Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyebut, total produksi batu bara di Indonesia pada 2009 mencapai 193,98 juta metrik ton. Kaltim menjadi provinsi dengan produksi batu bara tertinggi sebanyak 113 juta metrik ton. Di bawahnya adalah Kalsel 70 juta ton, Bengkulu 22,7 juta ton, dan Sumsel 11,4 juta ton.

Bangga sekaligus prihatin saya membaca data itu.Bangga karena daerah ini dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah. Tapi apa dan berapa sih yang kita dapat dari hasil eksploitasi batu bara dan migas itu? Yang paling nyata adalah royalti 13,5 persen dari hasil penjualan batu bara. Pemkot Samarinda menerima hanya Rp 136 miliar. Angka itu hanya 6,47 persen dari APBD 2011 yang mencapai Rp 2,1 triliun.

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut, menurut Bernaulus Saragih mencapai Rp. 92,82 milliar/tahun. Ini berasal dari kerugian warga akibat banjir yang frekwensinya terus meninggi dan kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari sumberdaya, serta dari biaya konsumsi dan penjernihan air minum, dan terganggunya produksi pertanian dan perikanan.

Lihat pula ironi yang terjadi. Tidak perlu jauh ke pedalaman untuk menyaksikan bagaimana provinsi yang disebut-sebut sebagai lumbung energi nasional ini ternyata malah menghadapi masalah keterbatasan daya listrik. Lampu penerang jalan-jalan umum terpaksa banyak yang dipadamkan. Kawasan di sepanjang tepian yang mestinya eksotis pun kena imbasnya, bertahun-tahun hanya menjadi kawasan yang remang-remang. Padahal mestinya bahkan bisa lebih indah dari tepian sungai di kawasan Clark Quay Singapura.

Di daerah-daerah pedalaman kondisinya lebih parah lagi. Sepanjang perjalanan Balikpapan ke Samarinda, gelap gulita di kiri kanan. Lampu listrik baru terlihat di kelompok rumah penduduk yang jaraknya berkilo-kilo meter satu sama lain. Begitu pula saat meneruskan perjalanan menuju Tenggarong dan Melak atau ke Bontang dan Sangatta. Tak cuma krisis energi, infrastrukturnya pun amat minim.

Saya bertanya-tanya, di negeri yang masih kaya sumber energi dan sumberdaya alam lainnya seperti ini saja ternyata puluhan tahun kondisinya masih serba minim, lalu bagaimana nanti kalau semua sumberdaya tidak terbarukan itu benar-benar habis? Saya khawatir tidak akan ada lagi kekuatan untuk melakukan bergaining. Banyak ahli memprediksi, migas akan habis 15 tahun lagi.

Inilah yang harus turut diperhitungkan. Menurut Bernaulus, manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi SDA oleh Negara dan kaltim dimasa sekarang ini hanya dihitung dan dibagi berdasar keuntungan dan biaya eksploitasi saat ini juga. Sama sekali tak dipertimbangkan di dalam penetapan dana perimbangan keuangan menegenai pembiayaan atas efek yang merugikan, maupun perbaikan serta pemulihan dimasa datang.

"Menjadi pertanyaan, siapa yang harus memikul beban tersebut, masyarakat atau pemerintah?" tandas ahli ekonomi lingkungan lulusan Jerman dan Belanda ini. Ia melihat ada kecenderungan efek negatif dari eksploitasi SDA pada pascaoperasi memiliki resiko dan ketidakpastian yang tingg. Itu berarti berisiko pada pemborosan anggaran jangka panjang. Siapa yang akan membayar biaya masa depan tersebut?

"Ketidakpastian masa depan akibat eksploitasi semestinya dipertimbangkan sebagai salah satu dasar perimbangan keuangan. Haruskah rumah-tangga-rumahtangga di kaltim menjadi pihak yang membayar kerusakan lingkungan akibat kebijakan negara dan swasta?"

Ekonom Econit Hendri Saparani PhD mengatakan, satu-satunya cara untuk menghapus kesenjangan antar- daerah seperti Kaltim adalah dengan membangun industri supporting dan manufaktur di Kaltim. Kenapa infrastruktur di Jawa-Bali jauh lebih baik? Karena pembangunan infrastruktur memang selalu follow the growth, yakni mengikuti industri manufaktur dan jasa. Ia juga selalu follow the debt dan grant. Ini penting untuk mendukung investasi industri dan jasa.

"Jadi bukan dengan strategi infrastruktur sebagai pembuka jalan. Bukan itu. Tetapi bagaimana mencipta pertumbuhan ekonomi baru. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara membangun industri manufaktur dan jasa misalnya yang terkait dengan jenis bahan mineral yang dimiliki. Karena itu jangan justru mendorong ekspor bahan mentah," kata Hendri.

Ini sekaligus untuk menyiapkan diri bagi Kaltim dalam menghadapi pasca-tambang. Ini pula yang dilakukan China, India dan Brazil. China misalnya melarang ekspor timah dan batu bara. Sebab dua bahan mineral itu akan ia persiapkan untuk mendukung pembangunan industri manufaktur. China lebih memilih impor batu bara dari negara lain, termasuk Indonesia

Nah, mumpung kekayaan itu masih ada, beranikah kepala daerah di Kaltim menyatakan stop ekspor bahan mentah seperti batu bara. Kalau bisa lebih awal kenapa sih harus menunggu 2014? Sebaliknya berikan kemudahan kepada investor yang mau sekaligus membangun industri hilir. Perusda dan BUMN sebenarnya bisa diberdayakan untuk memelopori dalam pembangunan industri manufaktur dan jasa ini. Masalahnya, berani atau tidak, dan mau atau tidak.(*)

Gubernur Pertanyakan Rasa Kedaerahan Wartawan Kaltim

2011-09-28T21:57:00.003+07:00

ACHMAD BINTORO

"SAYA ini seperti tersandera," kata Gubernur Awang Faroek saat menerima kami, pengurus PWI Kaltim, di ruang kerjanya, lantai dua kantor Gubernur, Samarinda, Kamis (28/10) pekan lalu. Ia menghela nafas sejenak.

"Ini sama seperti yang dialami Bibit-Chandra." "Tetapi tidak ada wartawan atau pers di Kaltim yang membela dan menuliskan akar masalah ini dengan benar dan jelas, supaya masyarakat mengetahui duduk persoalannya," keluhnya.

Sejurus kemudian, matanya menyisir wajah kami, satu per satu, seperti menunggu respon kami. Maturidi, Ketua PWI Kaltim, yang duduk paling dekat di sofa sebelah kirinya, memilih menjadi pendengar yang baik. "Akan jadi panjang (waktu untuk bertemu) jika direspon," kata Maturidi, setelah pertemuan itu. Protokoler sebelumnya memang mengingatkan bahwa Gubernur sudah ditunggu peserta rapat di ruang sebelah.

Dalam pertemuan singkat itu, sekitar 15 menit, Awang Faroek lebih banyak mengeluarkan uneg- unegnya. Ia bicara mengenai kasus yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia bicara kasus yang membuat Sekprov Kaltim Irianto Lambrie jadi tersangka. Ia juga bicara tentang sikap wartawan Kaltim yang dinilainya kurang memiliki rasa "kedaerahan".

"Saya pernah katakan pada para wartawan Kaltim. Kalau Anda merasa sebagai orang daerah, cari makan di Kaltim, seharusnya Anda membela dong Gubernur kalian. Kasus Gubernur dibuat-buat, kasus Sekda dicari-cari. Kita ini seperti dikerjain."

Menurut Prof Sarosa Hamongpranoto, pengamat sosial dan media dari Fisipol Unmul Samarinda, Minggu (31/10), rasa "kedaerahan" wartawan semestinya tidak diartikan sebagai keharusan untuk membela gubernur atau pejabat daerah. Kepatuhan wartawan adalah pada profesi, pada kode etik. Tugas wartawan bukan pada konteks membela atau tidak membela. Tapi bagaimana menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia (KEWI).

"Dalam kode etik disebutkan bahwa wartawan harus berimbang. Saya kira, dalam konteks kasus- kasus terkait Gubernur dan Sekprov Kaltim, wartawan sudah melakukan liputan yang berimbang, obyektif. Itu dengan melakukan konfirmasi kepada keduanya. Jadi, loyalitas wartawan itu kepada profesi, bukan kepada pejabat," jelas Sarosa yang juga ombusdman Kaltim Post. ***

INI kali kedua saya bertemu resmi Awang Faroek sejak dia menjadi orang nomor satu di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Saya bersama empat pengurus cabang PWI Kaltim memintanya untuk membuka sekaligus menyampaikan kuliah perdana pada pelatihan wartawan Angkatan I Sekolah Jurnalisme (SJI) Kaltim.

Ia antusias merespon kegiatan ini. Pertemuan pertama terjadi di awal pemerintahannya. Saat itu, Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, setelah mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub. Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong.

Pada pertemuan pertama, saya melihat Gubernur lebih ceria. Senyumnya mengembang dari awal hingga akhir pertemuan. Semekar senyumnya yang saya lihat pada cover buku "Divestasi Saham KPC: Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur." "Pertemuan macam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu dibuat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang ketika itu.

Dia menyatakan tak ingin ada miskomunikasi, dengan pers maupun masyarakat. Karenanya, dia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi karena faktor-faktor itu.

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus terakhir.

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab sepotong-potong. Publik pun bingung.(***)

Kesan Pertama Tak Begitu Menggoda

2011-09-23T21:26:00.002+07:00

ACHMAD BINTORO

"KESAN pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda." Begitu tagline iklan produk parfum yang dulu acap nongol di layar kaca. Iklan ini menekankan pentingnya menyiapkan sebuah penampilan pada saat pertemuan pertama. Sayang sekali, momen penting itu dilewatkan oleh manajemen Kaltim Air.

ACARA peluncuran dan terbang perdana pesawat Kaltim Air pada 17 Agustus lalu mestinya bisa menjadi momen penting untuk menjawab segala keraguan banyak pihak selama ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Momen yang diliput oleh banyak awak media itu justru menjadi ekspos pencitraan yang sangat buruk.

Gara-garanya, sebuah pesawat yang ditunggu- tunggu, Superjet Bae 146-100 berkapasitas 78 penumpang, tidak kunjung datang. Padahal tak kurang dari 400 undang disebar. Iklan loket penjualan tiket pun sudah dirilis oleh Pemprov Kaltim. Satu jam, dua jam yang ditunggu tidak datang, Gubernur Awang Faroek Ishak akhirnya memutuskan meninggalkan tempat acara di area VIP Bandara Sepinggan Balikpapan.

Ia bersama rombongan harus melanjutkan acara susulan yakni menjajal pesawat Kaltim Air lainnya, Cessna Grand Caravan B208. Sekitar 30 menit pesawat berkapasitas sembilan penumpang itu menerbangkannya dari Sepinggan menuju Bandara Temindung Samarinda. Kaltim Air memiliki dua pesawat jenis ini, dipinjam atau tepatnya disewa dari PT Ekspres Transportasi Antarbenua (Premiair). Ini adalah sebuah maskapai yang melayani carteran pesawat.

Sedang pesawat Superjet Bae 146-100, disewa oleh Kaltim Air dari PT Survai Udara Penas (Persero). Maskapai penerbangan tak berjadwal milik Departemen Pertahanan dan Keamanan ini biasanya melayani pesawat carteran untuk keperluan pemotretan udara, survei dan pemetaan hingga ambulance udara. Penas pula yang diplot untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait acara terbang perdana dan terbang-terbang berikutnya.

Tapi, hingga sebulan paskaterbang perdana, pesawat Bae 146-100 ternyata tak ongol di Bandara Sepinggan Balikpapan. Pesawat yang lain, Grand Caravan, juga masih belum jelas kapan akan terbang lagi. Grand Caravan akan melayani rute sejumlah bandara perintis di wilayah pedalaman dan utara Kaltim. Ia akan menjadi jembatan udara di wilayah Kaltim yang luasnya mencapai 1,5 kali luas pulau Jawa dan Madura ini.

Bae 146-100 dirancang melayani rute Jakarta-Balikpapan-Berau-Tarakan. Pesawat ini bukan saja telah gagal memberikan kesan yang menggoda pada saat peluncuran Kaltim Air, tapi juga tidak mampu untuk menunjukkan dirinya di Kaltim meski seminggu sudah lewat. Tragisnya, Dirut PT Kaltim Aviation Holding (KAH) Marthin Billa mengaku tidak tahu kapan pesawat-pesawat itu akan terbang lagi.

"Semua masih dalam proses ya, saya hanya bisa berkomentar seperti itu. Memang awalnya seperti tiket dan harganya sudah kita putuskan sebelum terbang perdana. Tapi karena banyak perangkat teknisnya yang harus disiapkan, ya kita proses lagi lebih lanjut," kata Marthin. *****

SEORANG perempuan paruh baya, pengepul ikan di sebuah desa di Jawa Barat, dengan halus mencoba menolak ajakan seorang kenalannya untuk bergabung di Kaltim Air. "Pak Gub itu orang baik. Misinya untuk mendirikan Kaltim Air sangat mulia, patut didukung. Tapi saya tidak sampai hati kalau nyodorin pesawat bekas. Mestinya, pada launching perdana ini pakai yang baru atau yang benar-benar milik Kaltim Air agar jadi kebanggan bersama masyarakat."

Perempuan itu kini sukses merambah bisnis penerbangan melalui armada Susi Air. Ia memiliki 22 pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan, Avanti dan Porter. Harga Grand Caravan teranyar saat ini mencapai Rp 20 miliar. Avanti empat kali lipatnya. Inilah jenis bisnis yang oleh banyak orang disebut-sebut padat modal, high tech, dan high risk. Tidak semua pengusaha berani menggeluti bisnis ini.

Tetapi, bagi para pemegang saham Kaltim Air, membangun bisnis penerbangan tidaklah harus berpikir serumit itu. Ini tidak beda ketika memulai bisnis lain. Tidak harus semua serba tersedia di awal. Tak ada rotan akar pun jadi, begitu pepatah lama bilang. Penyempurnaan dapat saja dilakukan sambil berjalan. Kekurangan dan kelemahan bisa ditambal seraya pesawat ini terbang.

Jadi kalau saat ini belum ada duit yang cukup untuk membeli pesawat baru, tak masalah. Juga kalau belum punya uang sekedar untuk sewa beli pesawat, tak apa pula. Carter saja pesawat kepada maskapai yang memiliki izin operasi pesawat atau Air Operate Certificate (AOC). Pesawat tinggal dipilih, lalu cat ulang sesuai warna yang diinginkan.

Cara inilah barangkali yang dianggap praktis dan dilakukan oleh Kaltim Air untuk mengejar tenggat waktu terbang yang sudah terlanjur dipatok Gubernur Kaltim. Waktu sudah sangat mepet. Bahkan pesawat Bae 146-100 pun kabarnya baru selesai dicat ulang tiga hari sebelum rencana terbang perdana 17 Agustus yang ternyata gagal.

Logo pun tinggal tempel. Bahwa logo lama pemilik pesawat tak bisa dihilangkan atau dijadikan berukuran lebih kecil, ya tak mengapa. Namanya juga pesawat sewaan. Bukan milik sendiri. Lumayanlah. Setidaknya nama Kaltim sudah bisa nampang kepada khalayak di badan pesawat. Rakyat Kaltim mana yang tidak bangga menyaksikan nama Kaltim terbang di awang-awang dan berpindah tempat dari satu bandara ke lain bandara. Masyarakat dari daerah lain pun boleh jadi akan turut berdecak kagum.

"Kaltim hebat pisan eui bisa punya pesawat sendiri. Gak mau kalah ama Riau." Kira-kira seperti itulah komentar mereka dengan tempik sorak yang riuh menyaksikan pesawat Kaltim Air terbang di wilayah mereka.

Tetapi, siapa sangka pada acara peluncuran dan terbang perdana justru tidak mampu menciptakan kesan yang menggoda. Keadaan ini akhirnya membuat sejumlah kalangan yang sejak awal meragukan, akan kian ragu lagi. Ditambah lagi dengan kabar mundurnya salah seorang pemegang saham, Bachtiar.

Menurut Daeng Naja, salah seorang yang terlibat dalam pendirian Kaltim Air, tidak adanya kesan yang menggoda pada saat peluncuran dan terbang perdana tak harus terus disesali. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen Kaltim Air mampu memperbaiki itu semua. "Anggap saja ini sebuah peletakan batu pertama. Yang namanya peletakan batu pertama, ya baru batunya doang. Sekarang tinggal para direksi dan pemegang saham, mau diteruskan atau tidak bangunan itu," kata Daeng.

Jika manajemen Kaltim Air tak segera membenahi kelemahan yang ada, kata dia, memang sangat sulit bagi pesawat Kaltim Air untuk dapat terbang lagi. Ini sangat disayangkan mengingat potensi dan prospek bisnis Kaltim Air sebenarnya sangat bagus. Bahkan kalau saja ada kesempatan untuk mengumpulkan pengusaha- pengusaha besar di Kaltim dan diberikan presentasi yang gamblang tentang pendirian Kaltim Air, ia merasa yakin akan banyak pengusaha yang bersedia menanamkan modalnya.

"Inilah yang belum dilakukan. Karena itu jadikanlan ini momentum untuk membenahi semua kelemahan dan memulai lagi dari awal," jelas Daeng.*****

GEDUNG lima lantai di Jl Juanda 63 Samarinda itu berdiri mencolok. Sebagian besar dindingnya berbahan kaca sampai ke atas. Desainnya modern. Meski tidak setinggi gedung-gedung di Jakarta, namun tidak ada kantor atau di gedung di sepanjang jalan itu yang berdiri melebihinya. Di depan gedung terpampang nama Cahaya Tiara Group.

Di sanalah Bachtiar, bos Cahaya Tiara Group, berkantor. Nama Bachtiar mencuat ke permukaan setelah bergabung dalam suatu kongsi mendirikan PT Kaltim Aviation Holding (KAH) bersama delapan pemegang saham lainnya. KAH adalah perusahaan holding yang mewadahi Kaltim Air. Ini merupakan nama sebuah maskapai penerbangan yang digagas Gubernur Awang Faroek Ishak.

Siapa dan bagaimana profilnya sejauh ini belum jelas. Publik belum sempat mengorek lebih dalam sosok pria yang kabarnya baru berumur sekitar 40 tahun itu, mendadak ia menyatakan mundur dari kongsi. Ia menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Komisaris Utama KAH Sabri Ramdhani dengan tembusan kepada gubernur.

Surat ditulis tidak lama setelah media ramai memberitakan serangan sejumlah anggota DPRD Kaltim yang begitu gencar atas rencana Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) menanamkan 51 persen sahamnya di PT KAH. Dewan berulang kali memperingatkan mengingat kondisi MBS yang disebut mereka tidak sehat, dan pilihan bisnis yang menurut mereka penuh risiko, padat modal dan diperlukan pengusaaan tehnologi tingkat tinggi.

Apa sebenarnya yang melatari Bachtiar mundur dari KAH hingga kini tidak pernah terungkap gamblang. Gubernur sendiri sampai kini mengira bahwa Bachtiar masih bagian dari kongsi. Ia mendengar kabar bos Cahaya Tiara itu berubah pikiran, membatalkan niatnya untuk mundur, setelah berhasil dibujuk koleganya. Tapi mungkin direksi KAH lupa memberitahu gubernur bahwa Bachtiar akhirnya benar-benar meneruskan niatnya untuk mundur, beberapa hari sebelum terbang perdana 17 Agustus.

Apa sebenarnya yang melatari Bachtiar mundur? Sejauh ini tidak pernah terungkap gamblang. Benarkah ia kemudian menjadi ragu akan prospek bisnis penerbangan ini? Bachtiar tak menjawab sepatah pun kata. Sabri Ramdhani maupun Dirut KAH Marthin Billa setali tiga uang. Pemegang saham lainnya bahkan tidak tahu menahu kabar pengunduran itu sampai media memberitakannya.

Telepon dan pesan pendek yang saya kirim tidak dibalas. Saya temui di kantornya juga tidak pernah ada. Saya sendiri belum sempat mengenal lebih dalam tentang dia. Namanya hampir tidak dikenal. Setidaknya belum sesohor macam Agus Virgoandie, Harbiansyah Hanafiah, Heri Susanto, Fauzi Bahtar, dan lainnya. Padahal dia disebut-sebut sebagai pengusaha yang sukses melalui core bisnisnya tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Kesuksesan itu tercermin antara lain dari kemegahan kantornya di Jl Juanda Samarinda.

Di sana pula sedianya Kaltim Air bakal berkantor. Ada sebuah ruang di basement yang sudah diplot untuk operasional Kaltim Air. Kini Kaltim Air akan menempati sebuah ruang di Plaza Mulia Jl Bhayangkara. Mal ini milik Syahrun alias Haji Alung. Ia seorang kontraktor, kader partai Golkar co Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Selama ini ia banyak mendapatkan proyek-proyek APBD. Haji Alung memiliki 15 persen saham di KAH.*****

TANDA tanya besar juga masih melingkupi seputar gagalnya penerbangan perdana pesawat Kaltim Air jenis superjet British Aerospace (Bae) 146-100. Marthin Billa mengaku tidak tahu. Dia membiarkan publik bingung dengan informasi yang simpang siur.

Awalnya disebut hanya terlambat beberapa jam karena kesibukan memperingati Hari Kemerdekaan RI di Jakarta. Lah, apa hubungannya. Lalu berkembang lagi karena tidak mendapat avtur. Gubernur sendiri yang rupanya tidak diberita tahu bahwa pesawat yang dicarter dari PT Survai Udara Penas itu sebenarnya memang tak dapat melaksanakan misinya terbang perdana, kasihan harus menanti cukup lama. Terbukti, sudah sepekan paskaacara terbang perdana, pesawat yang dinanti-nati tak juga nongol.

Belakangan diketahui Kaltim Air belum mendapat slot terbang, belum dapat surat izin usaha penerbangan. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Edward Alexander Silooy di Jakarta, Rabu (24/8) mengatakan akan memanggil Kaltim Air. Kaltim Air dianggap belum jelas. Belum memiliki SIUP tapi kok sudah berani terbang. Kaltim Air dinilai belum memiliki syarat untuk menjadi sebuah maskapai alias bodong.

Lengkaplah sudah persoalan yang mendera Kaltim Air. Sementara persoalan di internal Kaltim Air ternyata tak kalah peliknya. Meski pemegang saham jumlahnya mencapai sembilan orang, yang aktif boleh dikata hanya tiga orang. Mereka adalah Sabri Ramdhani, Marthin Billa, dan Daeng Naja. Daeng tidak terdaftar dalam kongsi pemegang saham. Namun ia terlibat aktif dalam pendirian perusahaan, bahkan turut mencari sebagian pemegang saham bersama Sabri. D

aeng membawa kawan-kawannya seperti HA Fauzi Bahtar (Ketua Kadin Kaltim), Bachtiar, PT Karya Samudra Sukses (KSS), dan Haji Alung. Sedang Sabri membawa relasi-relasinya terutama dari Singapura, Mark Air. Ini sebuah maskapai yang melayani kargo udara yang kantor cabangnya juga ada di Balikpapan dan beberapa kota lain di Indonesia.

Kenyataannya Sabri dan Marthin harus turun sendiri menangani operasional yang mestinya itu dihandel oleh anak perusahaan, PT Kaltim Air. Ini terpaksa dilakukan, karena PT Kaltim Air belum juga terbentuk. Tapi bagaimana mau dibentuk kalau pemegang saham keluar masuk, bahkan kini tiga investor lainnya juga akan mundur, menyusul Bachtiar.

Tiga pemegang saham itu disebut-sebut merupakan bagian dari Mark Air. Dua orang berada di Balikpapan menguasai masing-masing 10 persen, dan seorang lainnya dari Surabaya, Juanda, menguasai 10 persen. Belum jelas apa yang menyebabkan mereka mundur. Sabri maupun Marthin sekarang pelit berkomentar. Isu Kaltim Air menjadi isu sensitip baginya, sehingga lebih sering bungkam atau menyatakan off the record bila ditanya soal tersebut.

Kabar lain menyebutkan ancaman mundur itu sudah disampaikan kepada mereka beberapa hari sebelum acara terbang perdana, bila direksi KAH tetap nekad menggunakan jenis pesawat Superjet Bae 146-100. Tapi kenapa mereka tak mau jenis pesawat itu, ini yang belum terjawab. Sabri dan Marthin Billa tetap tidak menjawab saat dikonfirmasi tentang kebenaran kabar tersebut, Kamis (25/8).

Kaltim Air tidak bisa selamanya mengandalkan seorang Sabri, Marthin maupun Daeng Naja. Bagaimana pun ketiganya punya pekerjaan sendiri. Bahwa acara terbang perdana menjadi tak berkesan manis, bukan berarti tidaklah terlalu menjadi soal. Sepanjang ada keinginan untuk memulai dari awal. Termasuk menata kembali siapa saja yang benar-benar bergabung dalam kongsi pemegang saham. Saya kira masih banyak pengusaha kaya di Kaltim yang bersedia diajak bergabung, sepanjang mereka mendapatkan informasi yang tepat mengenai prospek bisnis ini.

"Ya, saya sendiri bisa membantu tentu saja sepanjang kemampuan saya. Begitu pula saya kira dengan Pak Sabri dan Pak Marthin. PT Kaltim Air harus segera dibentuk dan diserahkan pada para profesional untuk mengelolanya. Jika masih dengan cara yang ada selama ini jangan berharap pesawat Kaltim Air akan bisa terbang lagi untuk selamanya. Justru ini momen untuk menguatkan ikatan dan bangkit," jelas Daeng, Kamis (25/8).

Daeng teringat dengan PT Kaltim Sarana Ventura, sebuah lembaga pembiayaan yang digagas Guberrnur HM Ardans pada tahun 1990-an. Melibatkan sekitar 50 pengusaha, sebagian besar pengusaha HPH dan perkayuan di Kaltim. Pemegang saham lainnya adalah BPD Kaltim. Masing-masing setor Rp 1 miliar dan terkumpul Rp 50 miliar sebagai modal awal. Ternyata kini terus jalan dan sehat. Kaltim Air pun menurutnya bisa meniru pola itu.

Coba hitung, berapa banyak sekarang kontraktor yang berharap pada proyek pemerintah. Berapa banyak kontraktor yang kini menjadi perusahaan mapan. Mereka yang terlibat dalam megaproyek pembangunan jalan tol misalnya, bukan tidak mungkin akan bersedia diajak untuk bergabung. Mengumpulkan modal awal sekitar Rp 50 miliar bagi Kaltim Air, kata Daeng, bukan mustahil terwujud, sepanjang ada kemauan dari semua pihak untuk bangkit kembali membenahi kelemahan yang ada.(***)

Isran Datang Semua Senang

2011-09-22T22:01:00.002+07:00

ACMAD BINTORO

Perhatian peserta temu ahli judicial review seketika tercerabut. Pandangan mereka beralih dari Ahmad Wakil Kamal, anggota tim lawyer Muspani & Associated yang sedang berbicara, menyasar sosok yang baru masuk ruang Maninjau Hotel Ibis Tamarin Jakarta, Kamis (8/9), satu jam setelah acara dimulai. Ia dandy, selalu rapi dan serasi, berkacamata, kulit langsat, dan berambut putih cepak. 

"Selamat datang, Pak Isran," sapa Abraham Ingan, Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu dari corong mic. Muspani dan lainnya beranjak mendekat, berebut jabat tangan. Paparan terhenti sejenak. Isran Noor buru-buru mengambil tempat duduk terdekat dengan arah dia masuk, tepat di kiri Hasanuddin Rahman Daeng Naja, anggota tim ahli bidang hukum.

Di tengah gersangnya kesediaan para kepala daerah di Kaltim untuk terang-terangan terlibat dalam rencana gugatan ini, kehadiran Bupati Kutai Timur menjadi kejutan tersendiri. "Ini memberi spirit baru bagi Kaltim. Semangat kami untuk meneruskan gugatan ini menjadi kian menyala," kata Abaraham diamini Rudi Jailani dan Djinargo Tjeteng Soetrisno, Sekretaris dan Bendahara MRKTB.

Viko Januardhy, inisiator judicial review, juga berharap kehadirannya. Sesaat sebelum acara dimulai, Viko kembali mencoba mengkonfirmasi. Irwan Duse, staf khusus anggota DPD RI Luther Kombong cum staf di kantor Muspani & Associated Jakarta, sibuk mengontak sejumlah pejabat di Kaltim.

Tak ada yang memastikan kehadiran mereka. Dr Ir M Aswin MM, Asisten IV Setprov, mengaku tidak dapat perintah dari gubernur maupun sekprov untuk hadir. "Di mana acaranya? Tidak ada pendelegasian kepada saya," jawab Aswin melalui sambungan telepon. Konfirmasi kehadiran juga tidak didapatkan dari para kepala daerah dari lima provinsi lain daerah penghasil: Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tak pula dari para wakil mereka di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bahkan wakil dari Kaltim saja tidak berkekuatan penuh. Dari empat orang wakil Kaltim, hanya Luther Kombong dan Bambang Susilo yang hadir. Luther paling aktif. Ia menginisiasi penggalangan dukungan anggota DPD RI dari lima daerah lain penghasil migas. Awang Ferdian Hidayat dan KH Muslihuddin Abdurrasyid Lc M Pdi tidak terlihat hingga acara berakhir esoknya.

Satu-satunya kepala daerah yang memastikan hadir hanya Isran Noor. "Bapak saat ini masih menerima tamu, tapi bakal datang," jawab Leni, ajudan bupati, dari sebuah apartemen di bilangan Sudirman Jakarta. Sedang Bupati Bojonegoro (Jatim) Suyoto, mendelegasikan kepada stafnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bojonegoro, Herry Sudjarwo.

Beberapa hari sebelumnya, Suyoto tampil dalam acara talkshow di Metro TV Jakarta. Muspani tertarik dengan sikapnya. Menurut Suyoto, UU No 33/2004 belum mencerminkan triangle balances bagi daerah penghasil migas yakni keseimbangan antara keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai daerah tempat beroperasinya tiga lapangan minyak: lapangan Sukowati, Banyu Urip dan Pertamina EP, Suyoto merasa dana bagi hasil migas yang diterima daerahnya, mestinya lebih besar. Bukan cuma Rp 169 miliar (2010). Kalau saja triangle balances itu diterapkan mungkin ekspektasi yang muncul di daerahnya bisa terwujud. Ekspektasi dimaksud Suyoto seperti bahwa Bojonegoro akan menjadi Texas-nya Indoneisa. APBD-nya bakal tembus angka di atas Rp 2 triliun. Saat ini baru Rp 1,2 triliun (2011). Kotanya pun akan berubah menjadi metropolis dan masyarakatnya sejahtera.

"Meski mungkin agak berlebihan, ekspektasi itu sah-sah saja. Siapa saja boleh bermimpi. Tapi masyarakat daerah penghasil tentu tidak bermimpi seperti nasib ayam yang harus kurus kering kepalaparan dalam lumbung padi,"

Kalau Bojonegoro dengan cuma tiga lapangan minyak saja mau bermimpi seindah itu, bagaimana dengan Kaltim. Mimpi Kaltim mestinya bisa lebih tinggi dari itu. Sumur-sumur minyak Kaltim masih menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BPOD). *****

SEBERAPA penting kehadiran mereka? Muspani, pimpinan Muspani & AssociateS Jakarta mengatakan, kehadiran kepala daerah dari daerah penghasil migas tentu akan memberi penguatan psikologis. "Lihat saja saat Pak Isran Noor datang, semangat kita langsung beda. Itu baru satu bupati, bagaimana kalau Gubernur Kaltim dan kepala daerah lainnya juga hadir."

Ia berencana mencoba mengundang lagi para kepala daerah itu dalam seminar nasional. Selebihnya yang perlu dikedepankan dan diyakini membawa pengaruh besar bagi keberhasilan gugatan ini adalah kekuatan dukungan dan penggalaangan opini.

"Dalam hukum, boleh saja orang berpendapat tidak ada pengaruhnya, mau satu atau enam yang terlibat. Tapi kali ini kasusnya beda. UU yang akan kita uji materi itu berkait dengan periuk nasi seluruh daerah di tanah air, tidak cuma bagi Kaltim."

Sekali Kaltim maju mendaftarkan gugatan di MK dan tanpa menggarap dukungan dari daerah lain, sangat sulit menurutnya Kaltim memenangkan gugatan ini. Ia mengibaratkan kancah perang, di atas kertas, musuh terlalu banyak. Ratusan kabupaten dan kota terlanjur enjoi dengan sistem spillover ini. Sehingga perlu strategi jitu untuk menggalang opini agar musuh menjadi berkurang, bahkan kalau perlu berpihak pada Kaltim.

Kaltim memang sudah memiliki data-data dan alasan yang kuat untuk menggugat. Data-data itu kemudian dieksplorasi dengan para ahli lain agar dapat gambaran utuh, yang lalu dirumuskan oleh lawyer dari kantor Muspani bersama tim ahli hukumnya, Prof Saldi Isra dan Dr Irman Putra Sidin. Dua ahli hukum tata negara inilah yang merumuskan data dan menentukan mana saja pendapat para ahli ekonomi, lingkungan, dan otonomi daerah yang bisa dipakai, termasuk penentuan saksi ahli dan saksi fakta yang diajuka.

"Dalam konteks hukum, semua data itu sudah cukup. Tapi untuk kasus ini belum cukup. Itu hanya mengisi 20 persen dari apa yang kita perlukan untuk memenangkangugatan ini. 80 persen lainnya harus diisi melalui strategi penggalangan opini," tambah Muspani.

Penggalangan opini untuk mempengaruhi hakim MK. Lebih penting lagi untuk menekan pemerintah Pusat dan DPR RI. Ia mengaku beruntung dibantu Saldi Isra, pakar hukum tata negara jebolan universitas di Belanda, dan Irman Putra Sidin. Konsep dan strategi itu mereka bahas melalui diskusi yang terjadi hampir setiap hari di kantor Muspani di Jl Wahid Hasim Jakarta Pusat, termasuk dengan ahli komunikasi politik Indra J Piliang.

Isran berpendapat sama. Menurutnya, makin banyak dukungan dari daerah lain penghasil migas akan makin kuat. Kunci kemenangan lainnya adalah memperkuat dan memperbesar saksi ahli. "Saya kira strategi yang diterapkan oleh Muspani sudah tepat. Diperlukan dukungan sebanyak mungkin dari daerah lain dan para pakar, sebab ini terkait dengan dana perimbangan dan yang kita hadapi adalah pemerintah Pusat dan DPR RI." (*)

Interupsi dari Disharmoni

2011-09-22T21:48:00.001+07:00

ACHMAD BINTORO

"INTERUPSI, Pak!" tandas Daeng Naja seraya mengacungkan telunjuknya. Ini hal yang jamak sebenarnya. Namun entah kenapa ruang Maninjau Hotel Ibis Tamarin Jakarta yang semula gayeng oleh riungan peserta temu ahli judicial review UU No 33/2004 mendadak senyap. Sesaat ketegangan menyesak ruang. Ada apa? Pertanyaan ini pun tercekat di tenggorokan peserta, tidak sampai terucap.

Sebagian besar yang hadir mafhum bahwa ada komunikasi yang tersendat -- kalau tidak ingin menyebut hubungan yang kurang harmonis -- belakangan ini, antara Daeng Naja dengan MRKTB, Luther Kombong dan Muspani. Gejala disharmoni bersemi sejak dua bulan lalu, tidak lama usai pertemuan di lantai tiga gedung DPD RI Jakarta.

Kritik dan pendirian Daeng yang dianggap keras terkait pemohon gugatan, penunjukkan nama pengacara, dan perbedaan strategi dalam memenangkan judicial review disebut-sebut menjadi pemicu. Daeng merekomendasikan Prof Dr M Andi Asrun sebagai pengacara. Asrun bukan orang asing di MK. Ia pernah menjadi staf ahli mahkamah tersebut. Beberapa hakim MK adalah mantan mahasiswanya. Kini pun masih bolak-balik untuk membantu sejumlah kliennya berperkara di mahkamah yang dipimpin Mahfud MD tersebut.

Tetapi bagi Abraham, daya tarik Muspani agaknya lebih kuat. Dengan berbagai pertimbangan, MRKTB akhirnya memilih Muspani & Associated, meski mengakui bahwa Andi Asrun sudah terlanjur dilibatkan dalam rencana gugatan ini sejak awal. Ia menjadi tempat untuk bertukar pikir. Pernah pula dihadirkan di Samarinda.

Muspani adalah karib lama Luther Kombong. Keduanya sama-sama terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2004-2009. Luther mewakili Kaltim, dan Muspani mewakili Bengkulu. Tak terpilih lagi di periode berikutnya, Muspani kembali menekuni dunia kepengacaraan.

Puncak disharmoni terjadi ketika Muspani & Associated melayangkan surat kepada MRKTB untuk hadir dalam "Expert Meeting Judicial Review' di Hotel Ibis Jakarta, 8-9 September. Semua anggota tim ahli MRKTB diundang sebagai narasumber, kecuali HR Daeng Naja. Tim ahli terdiri tiga orang. Ir Bernaulus Saragih PhD diminta memaparkan dampak dari pengelolaan tambang terhadap lingkungan, dan Dr Aji Sofyan Effendi SE MSi memaparkan kajian ekonomi.

Sebagai anggota tim ahli bidang hukum, Daeng merasa tak lagi dipakai. Ia misalnya tidak diajak berbicara saat MRKTB disodori draft perjanjian dengan Muspani. Draft itu menurutnya banyak kelemahannya. Daeng sebenarnya sudah menyusun rapi draft gugatan judicial review UU No 33/2004. Draft itu sedianya akan ia sampaikan langsung dalam temu para-ahli itu. Namun urung. Paparan bidang hukum terkait konsep dan draft judicial review sudah diplot akan disampaikan oleh Ahmad Wakil Kamal dan Iqbal Tawakkal Pasaribu dari kantor Muspani & Associated Jakarta. *****

PAGI itu, paparan ahli belum dimulai. Acara masih didahului dengan pengantar oleh Muspani, pimpinan Muspani & Associated, dan Ketua MRKTB Abraham Ingan. Keduanya menjelaskan kenapa temu para- ahli ini digelar. Suasananya gayeng. Sedikit pun tak terpikir dalam benak mereka bahwa akan ada interupsi dalam temu ahli yang sebenarnya mereka setting bukan sebagai ajang baku serang.

Dalam interupsinya, Daeng Naja mempertanyakan beberapa hal terkait naskah perjanjian yang diteken oleh Muspani dan Abraham bersama sekretarisnya, Rudi Jailani. Pasal 2 menyebut pendaftaran akan dilakukan pada 22 September 2011. Pada pasal berikutnya dinyatakan, pendaftaran akan dilakukan bersama enam provinsi daerah penghasil migas.

Kalau gugatan didaftarkan bersama lima daerah lain penghasil migas, Daeng minta Muspani menjelaskan sudah sejauh mana kesiapan daerah-daerah tersebut. Apakah sudah dilakukan pertemuan dengan mereka, sebagaimana pertemuan dengan Kaltim. Jangan-jangan keinginan untuk menggugat itu bukan muncul dari mereka. Ini berbeda dengan Kaltim, dimana keinginan menggugat memang datang dari bawah.

Daeng lalu mempersoalkan biaya. Dalam perjanjian disebut MRKTB wajib membayar biaya pendahuluan kepada Muspani sebesar Rp 500 juta. Biaya lainnya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kondisi dan perkembangan.

"Perjanjian ini tidak jelas, kapan harus dibayar dan bagaimana bentuk pembayarannya. Padahal perjanjian ini dibuat oleh sarjana hukum (Muspani). Saya juga minta penjelasan apakah ada share biaya dari daerah lain yang akan diajak untuk menggugat," tegas Daeng.

Saat Daeng menyatakan interupsinya, semua terdiam. Tidak cukup sampai di situ. Daeng juga beranjak ke soal etika. Menurut dia, sejak rencana gugatan ini masih sebatas wacana kemudian menggelinding jadi barang masak dan menjadi draft gugatan yang siap pakai, sudah ada keterlibatan lawyer Andi Asrun. Andi Asrun banyak memberikan saran soal apa saja yang harus disiapkan dan dirumuskan.

"Saat MRKTB memintanya mengajukan penawaran (biaya) dan curriculum vitae, dia menyerahkan. Malah dia pun menyanggupi menurunkan harga dari Rp 600 juta jadi Rp 500 juta include operasional para saksi, atas permintaan MRKTB. Tetapi ketika semua proses sudah dilalui, tiba-tiba dia didepak dan diambil alih oleh lawyer lain."

"Tidakkah ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik? Kalau Pak Muspani berdalih tidak tahu, rasanya tidak mungkin sebab keterlibatan Andi Asrun dalam rencana gugatan ini selalu muncul di media di Kaltim. Tugas dialah untuk mencari tahu," tambah Daeng.

Cepat atau lambat, kata Daeng, Asrun pasti tahu bahwa Muspani yang akhirnya dipilih sebagai pengacara. Kalau tidak pada saat mendaftarkan gugatan nanti, mungkin saat sidang-sidang di MK. "Asrun bisa saja mencari tahu siapa sih pengacaranya, oo...Muspani. Ooo ternyata memiliki kedekatan dengan Luther. Lalu bisa pula dia akan berkata, maaf neh pak Luther, jangan-jangan Anda berada di belakang semua ini sehingga MRKTB tidak jadi memakai saya. Kepada Muspani mungkin ia akan menuding telah menyalip di tikungan."

Apa jawab Muspani? Muspani tidak menyampaikan jawaban jelas dan rinci atas semua pertanyaan itu. Ia menganggapnya sebagai persoalan internal MRKTB. "Bagi saya, dengan atau tanpa saya tidak masalah. Tidak setuju dengan (cara) kami juga tidak soal. Tapi karena kami sudah terikat kontrak (dengan MRKTB) maka kami harus selesaikan. Jadi kalau masih ada persoalan, silakan diselesaikan di internal MRKTB," jelasnya.

Abraham menilai beda pendapat hal yang lumrah terjadi. "Saya memiliki semua jawaban yang ditanyakan Pak Daeng. Tapi tidak etis kalau saya sampaikan di sini."

Ia meminta semua pihak menyadari posisi MRKTB. MRKTB sudah terlanjur menerima amanah dari rakyat Kaltim untuk maju melakukan uji materi di MK. Ekspektasi itu begitu besar. "Kami tidak bisa mundur lagi, meski dukungan (dana) dari pihak-pihak yang kami harapkan ternyata meleset. Bagaimana pun ini harus sampai. Apalagi kita memiliki alasan sangat kuat seperti terlihat dari hasil kajian tim ahli," jelasnya.

Ia tidak membantah bahwa Muspani memiliki hubungan yang dekat dengan Luther. Tidak ada yang salah, justru bisa menjadi nilai tambah mengingat relasi Muspani dan Luther di kalangan tokoh nasional serta para ahli cukup luas.

Keterangan lain menyebut Luther sebenarnya menjadi penolong. Saat MRKTB kekurangan dana untuk membiayai perkara ini dan operasional, Luther disebut-sebut maju menawarkan diri membantu. Bantuan terbesar selama ini baru dari Bupati Kukar Rita Widyasari Rp 300 juta dan Gubernur Awang Faroek Ishak Rp 50 juta. Abraham maupun Luther tidak berkomentar. Tapi semua tahu bahwa Luther adalah anggota DPD RI yang paling aktif mendorong gugatan ini.

Terlepas dari semua itu, Abraham menilai Muspani memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Andi Asrun. Memang Asrun sudah lama dikenal di MK. Jam terbangnya pun tinggi. Bahkan kini pun Asrun sibuk menjadi pengacara Bupati Penajam Paser Utara untuk gugatan uji materi UU terkait kewenangan alih fungsi kawasan hutan. "Tetapi itu semua belum cukup. Kita perlu lawyer yang memiliki waktu dan mampu menggarap kasus ini secara total. Bukan cuma menggarap materi hukumnya saja. Karena itu kami memilih Muspani," ujar Abraham. (*)

Bagiku Mungkin itu Sudah Sangat Terlambat

2011-09-22T21:33:00.004+07:00

ACHMAD BINTORO

"Namun seandainya pun aku hidup untuk merasakannya, bagiku itu sudah sangat terlambat." Epilog itu mengakhiri film dokumenter berdurasi 1 menit 55 detik berjudul "Indonesia: Negeri Kaya Jadi Negara Pengemis." Dr Aji Sofyan Effendi SE MSi sengaja memutar film garapan John Pilger yang diproduksi Institute for Global Justice itu untuk menggugah dan mengingatkan bahwa Kaltim pun dalam kondisi yang sama mirisnya. 

"Apa yang dialami Kaltim sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dikisahkan film itu. Selama puluhan tahun kekayaan alam Kaltim dihisap dan memberikan kontribusi besar bagi negara, namun Kaltim dibiarkan miskin. Infrastruktur minim. Jangan-jangan saat kita menyadari ini untuk berbuat sesuatu, semuanya sudah terlambat," kata Aji usai memaparkan kajiannya dalam temu ahli judicial review UU No 33/2004 di Hotel Ibis Tamarin Jakarta.

Aji adalah ekonom Unmul. Ia direkrut MRKTB sebagai anggota tim ahli bidang ekonomi untuk melakukan gugatan uji materi UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah tersebut. Tak kurang dari 84 slide ia pakai untuk membantu memberi pemahaman kepada anggota tim lawyer Muspani & Associated tentang kondisi ekonomi Kaltim saat ini sebagai dampak dari penetapan pasal 14 ayat E dan F. Inilah pasal yang menjadi penyebab ketidakadilan yang dialami Kaltim.

Pasal itu mengatur dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam yang beroperasi di suatu daerah. Pembagiannya 15,5 persen untuk daerah dan 84,5 persen untuk pusat (minyak). Sedang gas alam, ditetapkan 30,5 persen untuk daerah dan 69,5 persen untuk pusat. Apa dasarnya muncul angka itu? Tidak pernah jelas.

"Angka itu turun dari langit, tidak pernah ada kajian akademisnya. Ya, dipatut-patutkan saja sesuai kondisi dan situasi politik yang berkembang saat itu," jelas Dr Machfud Sidik Msc.

Machfud pernah menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Departemen Keuangan. "Time frame-nya sangat pendek. Mei 1998 awal reformasi lantas November tahun berikutnya sudah harus kelar. Angka itu ketemu sekenanya aja, sekedar agar daerah penghasil bisa dapet, Jadi kalau dibilang angka itu from the sky ada benarnya. Pengaturan adanya draft akademik kan juga baru belakangan ini," timpal Dr Siti Nurbaya dalam kesempatan ngobrol saat santap siang.

Siti Nurbaya saat itu Sekjen Depdagri. Ia kini Sekjen DPD RI. Menteri Keuangan dijabat Boediono yang sekarang Wapres. Siti menyebut Boediono dan orang-orang di Departemen Keuangan saangat konservatif. Bila terjadi perubahan keuangan meski cuma sedikit, mereka langsung resisten. Apalagi saat awal-awal reformasi, tak kurang dari 200 konsultan bule yang mem-back up. Mereka terlalu berhati-hati karena ingin memperkuat pondasi agar negara ini tidak kolaps.

Muspani mengakui tak mudah meyakinkan keduanya untuk hadir dalam temu ahli judicial review.Machfud dan Siti sudah terlanjur dicap sebagai orang Pusat. Keduanya lama menjadi pejabat di pemerintahan Pusat. Mereka tak serta merta mengiyakan saat diminta memberi masukan terkait dengan apa saja yang ia ketahui atas lahirnya UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Berulangkali dibujuk dan diyakinkan, barulah bersedia. Bahkan kini membuka pintu lebar-lebar.

"Silakan saja kalau ada data atau hasil kajian yang diperlukan. Saya kebetulan memiliki banyak data serta naskah akademik terkait masalah ini," ungkap Siti kepada tim ahli dan lawyer Muspani.

*****

FILM diawali dengan sorotan close up kamera pada moncong dua meriam kuno di halaman sebuah musem di Jakarta. Kameramen lalu merekam aktivitas buruh kuli angkut di pelabuhan Sunda Kelapa, kehidupan wong cilik, dan pembangunan rumah-rumah mewah nan eksklusif sebagai komparasi.

"Indonesia adalah sebuah negara dimana imperialisme lama bertemu dengan imperialisme baru. Sebuah negara dengan kekayaan sumberdaya alam melimpah. Tembaga, emas, minyak, kayu, keahlian dan SDM -nya. Dijajah Belanda di abad ke-16, kekayaan alam Indonesia dirampas oleh Barat selama beratus-ratus tahun lamanya. Itu sesungguhnya hutang yang sampai saat ini masih belum terbayar," kata narator native speaker dalam bahasa Inggris.

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar yang dalam film itu disebut sebagai author dan former political prisoner, turut memperkuat pesan. "Ratusan tahun lamanya, Indonesia dihisap oleh negara-negara Barat. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna, sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya ini diubah menjadi negera pengemis karena tidak adanya karakter pada pemimpin bangsa."

Menurut Aji Sofyam, diktean IMF, Bank Dunia, termasuk 200 konsultan bule yang sempat mem-back up Departemen Keuangan telah berdampak pula secara negatip pada Kaltim sebagai daerah penghasil utama migas. Tangan-tangan asing secara sistemik dan masif menghisap kekayaan alam, sehingga penerimaan migas dalam APBN menjadi kecil. Ujung-ujungnya, tetesan ke daerah juga makin kecil.

Bayangkan saja, pemerintah harus membayar cost recovery sebesar Rp 22 triliun setiap kali ditemukan sumur minyak baru. Cost recovery pun diberlakukan 100 persen, bahkan 120 persen untuk lapangan marginal.

Cost recovery dimaksudkan sebagai pengembalian biaya modal yang telah dilakukan kontraktor kerjasama sejak eksplorasi sampai produksi secara komersil. Pengembalian modal itu dianggap sebagai biaya yang menjadi faktor pengurang dari hasil produksi. Pemberlakuan Domestic Marker Obligation Holiday terhadap produksi migas juga membuat kontraktor tidak wajib menjual bagian hasil produksinya untuk memenuhi dalam negeri, hingga 60 bulan.

Saat yang sama Indonesia juga harus membeli mnyak produksi KKKS yang merupakan bagian dari minyak DMO dengan harga pasar. Ketentuan ini sudah berlaku sejak 1976/1977. Padahal sebelum itu kata Aji, minyak dibeli dengan harga 25 persen dari harga pasar. Ia juga melihat kecenderungan bagian pemerintah semakin kecil akibat diubah-ubahnya porsi bagi hasil migas. Contoh diberikannya porsi bagi hasil sebelum pajak 0% bagi pemerintah Indonesia, dan 100% bagi kontraktor dalam kontrak pengusahaan gas alam di Natuna Blok D Alpha.

"Semua ketentuan ini kan cuma akal-akalan. Memang yang membuat aturan orang-orang Indonesia, tapi semua mafhum tangan-tangan asing begitu kuatnya mencengkeram dan mengawal setiap kali pembahasan undang-undang terkait," ujar Aji.

Fakta menunjukkan bahwa penetapan besaran pembagian BHSDA migas yang tertuang dalam UU No 33/ 2004 adalah berdasar pada keputusan antara pemerintah pusat dan PSC. Tujuannya kata Aji, menjaga kontinyuitas kontraktor asing yang beroperasi di Indonesia. Padahal tidak ada alasan logis dan ilmiah atas penetapan angka bagi hasil 15,5% dan 30,5%. Begitu pula saat Papua dan Aceh mendapat 70%. Mestinya Pusat lebih mengapresiasi Kaltim yang hingga saat ini masih komitmen dalam bingkai NKRI.

Aji menilai, akibat insentif kontrak bagi hasil yang demikian itu, penerimaan migas di APBN selalu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Celakanya, pemerintah Indonesia selalu tidak mempunyai kemampuan dan keberanian untuk melakukan renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang mengelola ladang migas di Indonesia seperti Total, BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Conoco dan Chevron. Perusahaan- perusahaan itu bagian dari 44 perusahaan raksasa minyak kelas dunia yang dalam laporan Transparansi Internasional di Berlin awal Maret lalu, dianggap menyuburkan korupsi di sejumlah negara dan tak langsung memiskinkan warga.

"Kondisi seperti ini pernah terjadi di Venezeula, Bolivia dan Argentina. Tapi pemimpin mereka dengan gagah berani melakukan revisi semua kontrak yang merugikan negara secara sepihak dan berhasil. Ternyata renegosiasi bukan hal yang tabu. Kita merindukan kapan itu terjadi di Indonesia. Kita juga merindukan ada keberanian dari pemimpin Kaltim untuk mendesak."

Kini Kaltim telah memberanikan diri melakukan gugatan uji materu UU No 33/2004. Ini hanya langakah awal. Diperlukan langkah lanjutan dan keberanian lebih besar untuk mendesak dan menggugah pusat agar mereka berani melawan cengkeraman asing. Jangan sampai semua menjadi terlambat, dimana warga tak sempat menikmati hasil ekksploitasi kekayaan sumberdaya alam yang begitu berlimpah karena kekayaan itu sudah keburu habis dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan.(*)

GENJOT PRODUKSI LUPA INDUSTRI

2011-09-22T21:11:00.001+07:00

oleh achmad bintoro

Lima belas tahun lagi kata Ir Bernaulus Saragih MSc PhD, Kaltim akan menjadi provinsi yang miskin sumberdaya alam migas dan tambang. Kekayaan berlimpah yang selama puluhan tahun digali dan disedot dari bumi etam ini pada akhirnya akan mencapai batas. Habis terkuras. 15 tahun tidak lama. Itu hanya tiga kali momen suksesi Gubernur. Nah, apakah kita masih akan terus diam saja menunggu tanpa berbuat sesuatu?

Jangan-jangan saat kesadaran dan keberanian masyarakat serta kepala daerah di Kaltim mulai pulih dan mencoba berbuat sesuatu, tindakan menguji materi pasal 14 ayat E dan F UU No 33/2004 pun sudah tak cukup lagi untuk mengakomodir semua kerugian dampak eksploitasi dan mengejar ketertinggalan selama ini.

Jangan-jangan saat sumberdaya alam migas dan tambang itu benar-benar habis Kaltim tetap tidak memiliki modal yang cukup untuk menyiapkan diri secara sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang memadai tidak pernah terbangun. Ekspor batu bara, sawit dan bahan mentah terus digenjot. Tapi lupa bangun industri hilir. Tidak terpikir membangun industri manufactur dan jasa sebagaimana di Jawa dan Bali.

Akibatnya, Kaltim tidak mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja. Jika migas sudah tidak ada, batu bara habis, industri manufactur dan jasa pun tak terbangun, lalu apa yang masih menarik dari daerah yang dulu kaya ini? Tidak ada lagi. Tidak ada alasan bagi orang luar untuk berbondong-bondong ke Kaltim karena tidak ada lagi peluang kerja. Kaltim mungkin akan menjadi ghostown layaknya kota Sanga-sanga, Kelian, dan Belitung.

Saya tahu, banyak masyarakat dan pejabat awam yang tidak percaya dengan prediksi ini. Mereka anggap cuma bualan. Sekedar menakuti agar kita semua terbangun dari mimpi panjang. Sebagian lagi bersikap masa bodoh. Sekarang ya sekarang. Soal nanti itu urusan nanti. Begitu pikir mereka. Mestinya tak seperti itu. Kalau yang mengatakan prediksi itu adalah orang yang tidak berkompeten seperti saya atau kuli angkut pelabuhan bolehlah orang tidak percaya.

Kali ini yang mengatakan adalah seorang yang ahli di bidangnya. Ia Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam Unmul. Saya mengenalnya kali pertama saat ia berbicara dalam rapat dengar pendapat MRKTB dan Komisi I DPRD Kaltim, sekitar dua bulan lalu. Ia direkrut oleh Ketua MRKTB Abraham Ingan sebagai anggota tim ahli bidang lingkungan untuk rencana gugatan judicial review UU No 33/2004. Sebelumnya, prediksi serupa juga pernah diutarakan sejumlah ahli lainnya.

Bernaulus seorang sarjana Kehutanan Unmul. Ia lalu mendalami ekonomi lingkungan dan mendapatkan gelar PhD dari sebuah universitas bergensi di Belanda, Universiteit Leiden. Dari beberapa kali kesempatan obrolan dengan dia, saya menangkap kesan bahwa dia adalah orang yang cerdas, menguasai bidangnya, dan ilmuwan yang memiliki integritas. Ia banyak melakukan penelitian ilmiah, termasuk bersama ilmuwan- ilmuwan bule.

Salah satu penelitiannya yang sedang berjalan adalah tentang potensi kandungan coalbed methane di delta Mahakam.Coalbed methane merupakan bahan bakar dari gas alam dengan dominan gas metana yang disertai sedikit hidrokarbon dan gas nonhidrokarbon dalam batu bara yang diperoleh melalui proses kimia dan fisika. "Beliau orang yang potensial. Muda dan berilmu," kata Daeng Naja memperkuat kesan saya.

*****PREDIKSI itu diolah Bernaulus dari data-data Dirjen Pertambangan Umum (2010) bahwa sisa cadangan terbukti migas di Kaltim adalah 1.176,11 MSTB minyak bumi dengan jumlah cadangan terbukti 792,48 MSTB dan 446,63 MSTB cadangan potensial. Gas bumi 47.746,13 BSCF. Terdiri 27.809 BSCF cadangan terbukti dan 20.088 BSCF cadangan potensial.

Dengan rata-rata produksi 20 juta barel (21,249 juta barel tahun 2009) minyak per tahun, 70 juta metrik ton batubara, 2,5 juta M3 kayu, dan 16 juta metrik ton gas alam cair maka 15 tahun kedepan Kaltim akan manjadi provinsi yang miskin sumberdaya alam migas dan tambang. Tetapi dengan sisa potensi itu masih memungkinkan bagi Kaltim u mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan, asalkan hasil dari kekayaan alam itu dialokasikan lebih besar kepada Kaltim.

"Jangan seperti yang berlaku saat ini, dimana Kaltim sebagai daerah penghasil kebagian hanya 5,83% dari total pendapatan sumberdaya yang terjual," ujar Bernaulus.

Bernaulus juga mengingatkan makin menipisnya cadangan minyak di Kaltim. Cekungan Kutai termasuk Blok Mahakam sudah 75 persen dieksploitasi. Cekungan Tarakan 80 persen. Potensi gas yang menyuplai PT Badak NGL juga turun secara signifikan, dari 21 juta metrik ton produksi tahun 2001 menjadi hanya 16 juta metrik ton tahun 2010. Sumberdaya hutannya apalagi. Tahun 1969 luas hutan Kaltim mencapai 21 juta hektare, kini tersisa tinggal 4,2 juta hektare.

Akibat eksploitasi masif semacam itu, Kaltim kini dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang serius. Dia menghitung akumulasi kerugian ekonomi rakyat kaltim senilai Rp. 9,230 trilliun per-tahun. Pengeluaran ini tidak ada dalam neraca pemerintah maupun perusahaan karena merupakan akumulasi biaya dampak lingkungan yang dibayar oleh ratusan ribu rumah tangga sebagai akibat transformasi kebutuhan pokok barang bebas ke barang ekonomi, terganggunya fungsi ekologi dan ekonomi ekosistim, tata air, udara, dan banjir.

"Pemerintah Pusat harus memasukkan unsur kerugian ini dalam perhitungan perimbangan keuangan. Revisi UU No 33 tahun 2004 harus memasukkan nilai tersebut kedalam bagi hasil SDA Kaltim," kata Bernaulus Saragih.

Menurut Hendri Saparini PhD, Kaltim mestinya tidak ngotot atau fokus hanya meminta kenaikan porsentasi dana bagi hasil migas. Jika itu yang dilakukan, Kaltim hanya menerima manfaat secara finansial atas migas dan SDA yang dimiliki. Itu pun kalau gugatan judicial review berhasil dimenangkan.

"Selagi kekayaan alam itu masih berlimpah, Kaltim harus bisa mendesak dilakukannya koreksi strategi dan kebijakan optimalisasi kekayaan SDA agar tidak cuma mendatangkan manfaat secara finansial tapi juga manfaat ekonomi," kata ekonomi dari Econit ini.

Kenapa pembangunan banyak di Jawa dan Bali? Karena di sana ada industri jasa dan manudafctur. Akan ada penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga utang dan hibah pun banyak menggelontor ke sana. Sehingga, kata Hendri, kalau mau mengurangi kesenjaangan pembangunan dan mendapat manfaat ekonomi dari kekayaan SDA yang dimiliki, maka Kaltim harus membangun industri manufactur agar tercita sumber ekonomi baru.

"Lihat China, ia melarang ekspor batu bara. Batu bara itu mereka pakai untuk memasok pembangkit dalam negeri agar industri manufactur bisa berkembang. Investasi bisa masuk. Ada manfaat ekonominya. Ini tidak seperti kita yang justru menggenjot produksi untuk diekspor mentah dan hanya mendapat manfaat finansial. Timah juga dilarang ekspor di China. Sebab mereka punya strategi bahwa rakyat harus dimakmurkan dari industri manufaktur yang bahannya dari timah," jelasnya.

Kita tidak memiliki industri supporting yang dalam. Kalau saja di Belitung itu dibangun industri supporting timah yang itu bisa dibiayai dengan utang, mungkin Belitung tidak miskin seperti sekarang. Cina membangun industri itu dari utang. Tapi utang itu dipakai untuk membangun industri manufactur yang bermanfaat secara ekonomi, tidak

Inilah kesempatan bagi Kaltim untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumberdaya alamnya. Ini akan akan jauh lebih bermanfaat dibanding sekedar meminta kenaikan porsentase dana bagi hasil SDA yang hanya mendatangkan manfaat finansial yang biasanya akan habis begitu saja.(*)

SEKELEBAT CURIGA DI LANTAI TIGA

2011-07-10T20:29:00.000+07:00

A BINTORO

ABRAHAM Ingan, Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB), tersenyum saat matanya tertumbuk pada gambar wajah seseorang di antara lembaran foto kopian kliping berita sebuah media lokal di Kaltim. Kliping berikut bahan presentasi mengenai rencana gugatan judicial review (JR) UU No 33/2004 itu ia ambil dari tumpukan berkas yang tersaji di atas meja dekat pintu masuk ruang rapat lantai 3 gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (28/6).

Entah apa yang terpikir dalam diri Abraham. Mungkin ia sedang membalas senyuman yang tersungging di sosok berkacamata itu. Gambar itu memang tidak asing baginya. Juga bagi tim ahli dari Kaltim serta semua yang hadir dalam ruang tersebut. Siapa orang Kaltim yang tidak kenal Luther Kombong, pengusaha tajir yang dua periode ini mewakili rakyat Kaltim di DPD RI.

Nama Luther mendadak paling banyak disebut dalam sepekan terakhir oleh tim JR Kaltim. Rasan-rasan melebar hingga di meja rapat Komisi I DPRD Kaltim. Bahkan sepanjang perjalanan Samarinda-Jakarta, namanya tetap saja tersangkut dalam obrolan. Padahal sebelumnya, nama ini nyaris tidak pernah disebut- sebut baik dalam obrolan ringan maupun diskusi resmi.

Berawal dari surat yang diteken Luther Kombong kepada Gubernur Kaltim tanggal 24 Juni 2011. Surat dikirim melalui facximile. Berisi semacam pemberitahuan bahwa telah ada kesepakatan antar-anggota DPD dari enam daerah penghasil migas untuk mengajukan gugatan JR UU 33/2004. Mereka adalah Jatim, Riau, Kaltim, Kepri, Sumsel, dan Jateng. Luther sudah menetapkan pula nama-nama lawyer dari Muspani & Associates, dan tim ahli terdiri Dr Irman Putra Sidin, Prof Dr Saldi Isra, Dr Zainal Moctar Arifin, Dr Fadjrul Falakh, Dr Andrinof Chaniago, dan Dr Indra J Piliang.

Dalam suratnya, Luther tak satu pun kata menyinggung nama MRKTB yang mendapat mandat dari rakyat Kaltim untuk mengajukan gugatan judicial review. Kalau dibilang tidak tahu rasanya juga tidak mungkin karena sebenarnya banyak cara mudah untuk mencari informasi yang sudah banyak tersebar di media massa. "Terkesan kami sengaja ditinggalkan," kata Bernaulus Saragih.

Doktor lulusan Universiteit Leiden ini adalah salah satu anggota tim ahli yang direkrut MRKTB dengan keahlian ekonomi lingkungan. Sehari-hari ia menjadi dosen di Fahutan dan Kepala Puslit Unmul. Anggota tim ahli lainnya adalah Aji Sofyan Effendi (ekonomi) dan HR Daeng Naja (hukum). "Maklumlah, Luther ini kan sekarang sudah jadi orang Jakarta," sindir Dahri Yasin, Ketua Komisi I, dengan bercanda ketika memimpin rapat dengan Tim JR Kaltim, awal pekan ini.

*****

DIMULAI Abraham Ingan, satu per satu tim JR Kaltim itu memperkenalkan diri. Tapi pengenalan di ruang rapat lantai 3 gedung DPD RI Jakarta siang itu ternyata tidak mampu membuat suasana menjadi lebih cair. Kecurigaan yang sudah terbangun sejak sepekan lalu itu justru kian mengkristal ketika Luther Kombong, pemimpin rapat, meminta tim ahli JR Kaltim memberikan keterangan dan data yang dimiliki kepada lawyer Muspani & Asoosiated.

Tapi Aji Sofyan Effendi mengelak. Dosen pascasarjana Unmul ini yang menyusun konten analisis ekonomi seperti soal dana perimbangan, membedah struktur APBN, dan fakta-fakta ketidakadilan yang dialami Kaltim terkait pemberlakuan UU No 33/2004 khususnya pasal 14 ayat (E) dan (F).
"Kami menganggap ini hanya brainstroming, dan maap sebenarnya justru kamilah yang berharap paparan dari tim ahli yang ditunjuk DPD," tutur Aji. Bernaulus dan Daeng Naja setali tiga uang. Mereka enggan pula memberikan konten draft gugatan yang sudah disusun. Sebaliknya, mereka juga tidak mendapatkan tambahan informasi yang bernilai karena baik lawyer maupun tim ahli yang ditunjuk DPD memang belum menyiapkan apa pun.
Irman Putra Sidin, satu-satunya tim ahli yang hadir, juga tidak memberi informasi baru. DPD RI sudah mendaftar sedikitnya 13 ahli untuk mendukung gugatannya. Selain enam orang yang sudah disebut di atas, ada Dr Hendri Saparini, Dr Syamsul Hadi, Prof Dr Firmanzah, Dr Anggito Abimanyu, Heru Setianto Msc, Dr Kurtubi, Prof Dr Emil Salim, Prof Dr Eko Prasojo, dan Dr Siti Nurbaya.
Bernaulus iseng mengontak Prof Dr Saldi Isra apakah benar ia masuk tim JR yang ditunjuk DPD. Saldi Isra kaget. "Ah, gak. Saya tak tahu itu," kata Saldi. Bernaulus dan Saldi pernah satu kamar kos saat kuliah di Belanda.

Abraham segera memasukkan kembali dokumen setebal 20 cm ke dalam tasnya. Itu adalah dokumen draft gugatan judicial review yang dibuat tim ahli JR Kaltim. Semula ia bermaksud menyerahkan dokumen itu kepada Luther Kombong, seperti yang sudah ia berikan kepada Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Namun kecurigaannya belum pupus. Ada agenda tersembunyi apa sebenarnya?

"Janganlah ada prasangka bahwa DPD akan ambil alih gugatan. Tidak ada. Saya minta maap kalau ada mispersepsi. Tapi ini mungkin karena belum kenal saja," jelas Luther mencoba menjawab keraguan tim JR Kaltim. "Yakinlah bahwa luther yang sekarang masih tetap Luther yang dulu. Saya tidak sedang cari nama di Kaltim. Untuk apa? Rasanya semua sudah kenal. Kalau ada yang tidak kenal, ah mungkin mereka tidak gaul." (a bintoro)

Menguji Makna Senasib Kaltim-Jatim

2011-07-10T19:05:00.001+07:00

TIM JR KALTIM DAN ANGGOTA DPD RI DAPIL KALTIM

TIDAK ada aktivitas yang berbeda di blok West Madura, Jawa Timur dan blok Mahakam, Kaltim. Mesin penyedot masih bekerja nonstop mengalirkan minyak mentah dari sumur-sumur lepas pantai melalui pipa ke kapal penampung yang membuang sauhnya di tengah laut, tidak jauh dari rig di perairan Bangkalan. Jatim dan Kaltim memang sama-sama daerah penghasil migas.

Di blok yang direbut Pertamina -- dari tangan juragan lama, Kodeco Co Ltd -- sejak 7 Mei 2011 itu, kini menyembur minyak mentah rata-rata 14.981 barel per hari. "Madura itu kaya. Dari blok itu minyak disedot. Tetapi kalau lihat masyarakat di sana, sangat miskin. Jadi sebenarnya samalah kita dengan (yang dialami) Kaltim," tutur Ahmad Wakil Kamal.

Kamal adalah advokat yang menghendaki Kaltim dan lima daerah lain penghasil migas bersatu mengajukan gugatan judicial review (JR) UU No 33/2004. Sebagai orang asli Madura, ia mengetahui masih banyak penduduk di wilayah itu yang tidak mampu melepaskan diri dari belitan tali kemiskinan. Wasis Siswoyo, anggota DPD RI dapil Jatim, tidak membantah gambaran itu.

"Bahkan kalau ternyata masih ada daerah lain penghasil migas, sebaiknya kita ajak pula," kata Wasis. Ia mengaku tadinya tidak mengetahui ada rencana gugatan ini. Luther Kombong, anggota DPD dapil Kaltim, yang memberitahu sekaligus mengajaknya. Sumsel, Riau, Jateng, dan Kepri ikut pula.

Merasa senasib, sebagai daerah penghasil migas yang mendapat perlakuan tidak adil atas pembagian dana bagi hasil migas, para anggota DPD ini lantas meneken nota kesepahaman di Jakarta pada 21 Juni 2011. "Untuk mencari keadilan bagi daerah kami masing-masing," tegas mereka, kompak.

Tetapi ini yang justru menjadi pemicu tak bisa bersatunya keenam daerah tersebut. Kalau dibanding dengan Riau dan Kepri, bolehlah Kaltim disebut senasib sepenanggungan. Kondisi infrastruktur di tiga provinsi itu sama-sama minim dan terbelakang. Penduduk yang miskin pun relatip banyak. Bandingkan infrastruktur di Jatim dan Jateng. "Ibarat bumi dan langit," tutur Aji Sofyan Effendi, anggota tim ahli JR Kaltim.

Jika dipaksakan kedua provinsi itu masuk dalam satu tim penggugat, ia khawatir justru akan memperlemah gugatan, jadi bumerang. "Saat hakim MK meminta contoh bentuk ketidakadilan yang dialami enam daerah penghasil, lalu contoh itu diambil dari salah satu daerah di Jatim, maka habislah kita. Karena itu saya tidak mengerti dengan orang-orang yang masih menginginkan Jatim dan Jateng masuk dalam satu tim penggugat bersama Kaltim."

Viko Januardhy, inisiator JR Kaltim, juga menangkap perbedaan ini. Ia melihat pemberlakuan UU No 33/ 2004 itu terbukti tidak sampai menghambat pembangunan infrastruktur di Jatim dan Jateng. Mereka sudah lebih dulu maju. Menyeragamkan kondisi daerah bisa berakibat fatal.
"Kan yang dituntut Jatim dan Jateng bukan infrastruktur dan kemiskinan. Sementara bagi Kaltim, mengatasi infrastruktur dan kemiskinan masih jadi mimpi yang entah kapan terwujud. Sehingga diperlukan dana bagi hasil migas yang adil dan lebih besar untuk mengejar ketertinggalannya."
Bagi Muspani, lawyer yang ditunjuk Luther Kombong, judicial review UU No 33/2004 bukan pekerjaan enteng. Boleh jadi ini terberat di antara perkara judicial review yang pernah ada. Sebab menyangkut bagi membagi wewenang dan bagi membagi dana hasil migas yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan struktur APBN. Hasilnya bakal merombak peta perpolitikan hubungan pusat- daerah.
Sehingga langkah hukum saja tidak cukup. Diperlukan pula langkah politik. Termasuk media champaign. Apalagi MK sangat tergantung persepsi politik, atmosfer yang berkembang. Karena itu penyatuan gugatan enam daerah penghasil migas ini menurutnya akan lebih kuat, dan cara paling mudah adalah melalui para anggota DPD dari enam daerah itu.
Kamal menambahkan, janganlah berdebat soal siapa yang akan mengajukan permohonan. Soal nanti akan ada 10 pengacara atau lebih, bahkan banyak ahli yang bergabung dari DPD dan MRKTB, tidak masalah. Malah akan lebih baik. "Yang penting jangan eksistensi masing-masing ini justru saling melemahkan kita. Sebaliknya, harus saling memperkuat."
Kalkulasi politik memang menghasilkan power lebih besar. Jumlah penduduk Jatim saja mencapai 37 juta jiwa, dan Jateng 35 juta jiwa. Jika ditambahkan dengan Sumsel, Riau, Kepri dan Kaltim maka tidak kurang 90 juta jiwa. Dengan kekuatan sebesar itu, Presiden pun tentu akan lebih mempertimbangkan enam daerah ketimbang cuma Kaltim yang berpenduduk hanya 3,5 jiwa jiwa.
Tetapi, dalam konteks hukum menuntut dana bagi hasil migas yang lebih besar, dengan alasan ketidakadilan yang dialami, sulit untuk mempercayai dua provinsi itu mengalami ketidakadilan yang sama yang dirasakan Kaltim.
"JR itu sebenarnya sederhana saja. MK tidak melihat satu atau banyak pihak yang menggugat. Satu orang juga bisa, sepanjang memiliki legal standing dan terpenting mampu membuktikan pertentangan pasal-pasal yang diajukan," celetuk HR Daeng Naja, anggota tim ahli (hukum) JR Kaltim.
Meski sama-sama daerah penghasil, perbedaan dengan Jatim dan Jateng begitu kuatnya. Dari pada malah mematahkan argumen-argumen yang akan dibangun Kaltim, Tim JR Kaltim bersikap lebih baik maju tanpa keduanya. Itu juga berarti tanpa anggota DPD dari tiga daerah lain yang sejauh ini belum matang persiapannya.
MRKTB mengejar momentum. Berkejaran dengan waktu, dimana revisi UU 33/2004 kini tengah dilakukan. Jangan sampai gugatan belum didaftarkan atau sidang belum dimulai sementara revisi UU itu sudah disahkan. Targetnya pertengahan Juli gugatan didaftarkan di MK. Viko berharap pertentangan itu hendaknya tidak membuat belasan ahli dari Jakarta yang sudah dipersiapkan oleh Luther Kombong batal membantu MRKTB.(a bintoro)

SEPERTI MENEPUK AIR DIDULANG ...

2011-07-10T18:20:00.000+07:00

Daeng Naja, Yusnalis Ngayoh, Irman Putra Sidin

TIGA tahun sudah lewat. Tapi trauma itu belum hilang. Tidak satu pun kepala daerah

di Kaltim yang berani menjadikan dirinya sebagai martir untuk mengajukan gugatan judicial review (JR) UU 33/2004. Terlepas debatable soal legal standing, Gubernur Awang Faroek memilih hanya menjadi pendukung, cara yang dia pikir aman bagi dirinya. Begitu pun para bupati dan walikota. Padahal sebenarnya merekalah pihak pertama yang akan menerima manfaat langsung jika gugatan itu berhasil dimenangkan.

"Kita memang punya bad experience. Waktu itu bupati-walikota dan gubernur sudah teken gugatan JR. Tapi pusat intervensi dengan mengatakan gugatan itu seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. Mereka terpaksa menarik diri. Gugatan pun batal. Kami tidak mau ini terulang. Kalau yang maju kepala daerah, pasti pusat akan bilang awas lho Anda punya masalah ini, awas lho Anda punya masalah itu. Jelas tidak tidak akan berani. Karena itu kali ini yang maju adalah MRKTB," kata Daeng Naja, anggota tim ahli JR Kaltim bidang hukum.

Pengalaman buruk yang dimaksud Daeng terjadi lebih tiga tahun lalu. Abdul Rachim Asmaran, Kepala Dispenda Kaltim waktu itu, adalah saksi keluarnya pernyataan itu. Ia menyertai Gubernur Yurnalis Ngayoh menghadap Mendagri Mardiyanto di Jakarta. Ngayoh meninggalkan jabatan wagub lantas mengisi kursi baru sebagai gubernur tidak lama setelah Suwarna AF meringkuk di LP Cipinang Jakarta.

"Masak sih anak kok menggugat orang tua," ucap Mardiyanto di depan Ngayoh sambil menyunggingkan senyum seperti ditirukan lagi Rachim. Mardiyanto bicara dengan gayanya yang khas: logat dan kesantuan gaya Jawa. Tak satu pun kata diucapkan dengan nada meninggi. Kalimat itu bahkan ia sampaikan dengan guyon.

Kendati dengan bercanda, malah terdengar kalem, Ngayoh sangat memahami bahwa itu merupakan bentuk permintaan halus kepada Pemprov Kaltim untuk membatalkan niatnya menggugat di MK. Argumen yang sempat disampaikan Rachim kepada Mendagri mengenai ketidakadilan yang dialami Kaltim atas penerapan pasal 32 UU No 33/2004 seperti membentur tembok kokoh.

Dengan dalih pemerataan dan harus mengakomodir kepentingan yang lebih besar, Pusat tidak menggubris argumen Kaltim. "Kami memahami (keberatan Kaltim). Tapi jauh lebih baik dengan cara lain, mengajukan DAK misalnya. Kami bisa bantu itu," kata Wapres Jusuf Kalla. Usai ke Mendagri, Ngayoh menghadap Kalla di rumah dinasnya, di samping gedung Bappenas Jakarta, sekitar pukul 24.00.

Pertemuan itu tak membuahkan hasil. Pada pertemuan dengan DPR RI di Jakarta, juga nyaris tanpa gol. Pada pertemuan dengan para wakil rakyat itulah keluar ucapan seorang anggota dewan yang kemudian populer di kalangan elit pejabat di Kaltim hingga kini. "Apa yang dilakukan Kaltim seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri," kenang Rachim menyitir ucapan seorang anggota dewan dari partai besar. Kalimat itu bermakna sama dengan ucapan Mendagri.

DPR RI tidak memberi respon positip atas rencana JR. "Saya masih ingat betul bagaimana anggota dewan balik mengecam Kaltim yang ingin mendapat lebih banyak dana perimbangan padahal dana yang ada saja banyak tersisa. Silpa Kaltim masih besar."

Saat itu draft gugatan JR UU No 33/2004 sudah rampung. Ngayoh dan seluruh bupati-walikota bahkan sudah membubuhkan tanda tangan. Namun meski belum sampai didaftarkan di MK, rencana itu rupanya sudah santer terdengar di telinga sejumlah elit pusat. Ini berawal dari ketidakpuasan Pemda Kaltim atas pemberlakuan Pasal 32 dalam UU itu yang berakibat DAU sejumlah daerah di Kaltim berkurang bahkan ada yang hilang.

Pusat diyakini masih tidak akan tinggal diam. Terlebih gugatan kali ini menyangkut persoalan yang jauh lebih besar yakni dana bagi hasil migas, yang jika itu dikabulkan oleh hakim MK sudah pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan APBN. Berbagai upaya pasti bakal dilakukan untuk menjaga ketahanan APBN. Salah satu caranya adalah dengan mengatakan tidak memiliki legal standing.

Tiadanya legal standing merupakan momok yang menakutkan bagi penggugat. Sekali hakim memutuskan begitu, tamat dan sia-sialah usaha dan jerih payah selama ini. Penggugat dikalahkan sebelum bertandin. Tak ada kesempatan untuk mengurai argumen-argumen ilmiah tim ahli. Tak ada kesempatan untuk membeber pasal-pasal yang dianggap bertentangan. Jawaban itu pula yang dilontarkan pejabat di Kemenhum HAM kepada sejumlah anggota Komisi I DPRD Kaltim, saat menanyakan apakah anggota DPD memiliki legal standing untuk mengajukan JR UU 33/2004.

"Itu memang jawaban standar. Saya pun kalau jadi menteri juga akan bilang seperti itu daripada nanti ngrepotin," tandas Irman Putra Sidin.

Pakar hukum tata negara ini merupakan satu dari 13 ahli ternama yang ditunjuk Muspani & Associated. Oleh karena itu akan jauh lebih kuat, menurutnya kalau Kaltim melalui MRKTB maju bersama anggota DPD RI. Terlebih gugatan UU No 33/2004 merupakan perkara besar yang dampaknya tidak saja ke Kaltim tapi juga dirasakan seluruh Indonesia. Ini akan menjadi kerangka baru hubungan pusat daerah. (a bintoro)

Tangan-tangan Asing di Seputar APBN

2011-07-10T18:06:00.000+07:00

RUANG besar dan eksklusif di Hotel Ritz Cartlon Jakarta itu berhawa sejuk. Sebuah mesin pengatur udara sengaja disetel untuk terus menerus mengalirkan udara dingin agar para ahli bisa lebih nyaman membahas draft UU No 33/2004. Namun dada Aji Sofyan Effendi, ekonom Unmul, justru serasa mau meledak. Sorot matanya tidak berkedip memandang banner selamat datang dengan label USAID. Nasionalismenya kontan terusik.

Tiga orang asing yang duduk di meja lain, masing-masing dengan laptop, mengawasi jalannya diskusi. Ini bukan kali pertama dilihat Aji. Saat bersama sejumlah pakar lain membahas rancangan UU Kesehatan, lagi-lagi ia menemukan label yang sama. Naskah undang-undang asli pun dalam bahasa Inggris. Ini ironi. Bagaimana mungkin saat kita sedang membahas persoalan perut bangsa sendiri, justru yang menyetir adalah tangan-tangan asing.

Tak tahu harus marah kepada siapa, Aji lantas mengirimkan pesan pendek kepada koleganya, Revrisond Bawsir dari UGM dan HR Daeng Naja dari Unmul. Dia bertanya: "Pernahkah saat Inggris, Perancis atau Amerika membahas UU lalu kita (orang Indonesia) ada di dalamnya? Mimpi kali." Kalau UU Pemda, masalah dana bagi hasil SDA, dan kesehatan saja dengan mudah disusupi tangan asing, apalagi UU Migas, UU Pertambangan, dan UU PMA yang diketahui banyak bercokol kepentingan perusahaan-perusahaan multinacional corporation.

"Saya lalu tanya ke Pak Made Benyamin (pejabat Depdagri), siapa yang mengundang USAID. Pak Made bilang mereka yang membiayai semua ini." USAID (United States Agency for International Development) adalah lembaga pemerintah federal AS dibidang bantuan internasional yang selama ini membantu negara-negara berkembang.

Tapi bagi Aji bantuan itu ternyata harus dibayar mahal dengan menggadaikan nasionalisme kebangsaan kita. Sehingga banyak sekali aturan-aturan yang dibuat dengan memberikan kelonggaran kepada campur tangan asing untuk masuk di dalamnya. Begitu pula dalam UU No 33/2004. "Jadi pertarungan sesungguhnya bukan antara daerah dengan pusat. Kalaupun ada hanya 30 persen. Yang sesungguhnya adalah pertarungan kita dengan multinational corporation."

Gugatan di MK justru untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. "Kami justru ingin menyentuh kesadaran nasionalisme pusat. Kami ingin mengingatkan pusat untuk jangan terlalu imperealis," tutur Aji. Kaltim adalah salah satu korban sikap imperealis pusat. Daerah yang seharusnya bisa makmur dengan sumberdaya alam yang dimiliki ini, ternyata kondisinya terbalik.

Dilihat dari PDRB perkapita sepintas memang cukup tinggi. Aji pernah membandingkan antara lima daerah penghasil SDA (Kaltim, Riau, Sumsel, NAD dan Papua) dengan lima daerah non penghasil (NSDA) yakni DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar dan DIY. PDRB perkapita daerah penghasil tercatat Rp 31,984 juta, sedang NSDA hanya Rp 19,965 juta. Tetapi, kalau dilihat kemampuan konsumsi perkapita daerah yang tidak berbasis SDA ternyata mampu berbelanja lebih besar (Rp 10,992 juta) dibanding masyarakat di daerah penghasil (Rp 8,028 juta).

Mereka yang tinggal di daerah NSDA juga mampu menabung lebih besar dengan rasio tabungan terhadap PDRB perkapita mencapai 0,9362. Daerah penghasil hanya 0.6362. Sebaliknya, tingkat pengangguran di daerah penghasil lebih besar, begitu pun penduduk miskin. Belum lagi bicara soal indikator kesejahteraan, dan derajat penghisapan di daerah penghasil yang begitu masif, mencapai 88,8 persen.

Derajat penghisapan Kaltim mencapai 92,5 persen. "Artinya telah terjadi sebuah capital outflow. Kenapa? Tambang-tambang besar itu dikuasai MNC. Kantornya di Jakarta, lalu hasilnya yang ratusan triliun rupiah itu dibawa ke negara asal mereka. Tidak mungkin kan mereka belanja di Samarinda. Sehingga hanya 7,5 persen hasil kekayaan SDA ini yang dinikmati masyarakat Kaltim."

Tidak hanya di situ. Asing melalui tangan-tangannya yang menyebar di MNC maupun lembaga bantuan, juga akan berupaya bagaimana menjaga ketahanan APBN. Tujuannya agar ada kepastian APBN mampu membayar utang pokok dan cicilan. Tahun 2011 misalnya, APBN mengalokasikan pembayaran pokok dan cicilan utang sebesar Rp 50,7 triliun. Jauh lebih besar dibanding dana bagi hasil yang ditransfer kepada daerah, Rp 41,5 triliun.

Dari 100 proyek besar dalam public-private partnership infrastructure 2010-2014, juga tampak bahwa Kaltim, lagi-lagi, kembali diperlakukan tidak adil. Sebanyak 50 proyek dibangun di Pulau Jawa (50 persen) dan Kaltim hanya mendapatkan 6 proyek. Artinya, sampai 2014, Pulau Jawa dan Bali masih menjadi prioritas utama pembangunan infrasrtruktur di Indonesia.

"Kalau kondisinya seperti ini terus, lantas kapan Kaltim akan bisa mengejar ketertinggalannya? Sehingga tidak ada cara lain yang lebih bermartabat selain dengan mengajukan judicial review," kata Aji. Senada dikemukakan Bernaulus Saragih, Kepala Puslit Unmul. Ahli ekonomi lingkungan ini mengatakan, Kaltim dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi daerah yang tidak kaya lagi. Kemiskinan sudah mengintai di depan.

Indikasinya, produksi migas terus menurun dari tahun ke tahun. Menurutnya, dalam 5-10 tahun lagi migas akan makin menipis. Dua cekungan yang selama ini menjadi andalan produksi Kaltim sudah mulai menurun produksinya. Cekungan Kutai 70 persen sudah terkuras. Cekungan Bontang 80 persen sudah dieksploitasi sehingga kalau Kaltim menuntut bagi hasil migas, menurutnya sudah terlambat.

"Yang menyedihkan, Kaltim yang selama ini dikenal kaya, ternyata sebenarnya tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rill. Saat sektor migas itu habis, habis pulalah pertumbuhan itu," kata Bernaulus yang menyelesaikan PhD di Belanda.
Celakanya, akibat eksploitasi yang masif itu, Kaltim kini menjadi pengeskpor emisi karbon terbesar ketiga di Indonesia, sekitar 250 juta metrik ton. Sehingga Kaltim kehilangan kesempatan untuk mendapat biaya kompensasi USD 5 per ton. Sudah begitu, Kaltim harus menanggung sendiri dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam itu. Biaya untuk pemulihan lingkungan tidak pernah masuk ke neraca pembangunan.

"Kerugian-kerugian macam ini yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Pemda dibiarkan tidak memiliki biaya yang cukup untuk merestorasi lingkungan yang rusak. Jadi sudah sepatutnya kita mengajukan judicial review menuntut keadilan sebagai daerah penghasil migas," tandasnya.(a bintoro)

Sulitnya Mengakses Lifting Migas

2011-07-08T21:49:00.000+07:00

Setiap tahun, sejak otonomi daerah diberlakukan, daerah menerima dana perimbangan yang dalam istilah penganggaran pemerintah disebut dana transfer. Tetapi coba tanyakan kepada para kepala daerah atau bahkan kepada pejabat teknis sekali pun, berapa seharusnya mereka terima dana bagi hasil migas? Dipastikan tidak satu pun mampu menjawab.

Tidak tahu. Itu pula jawaban yang keluar dari mulut Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara."Itulah yang terjadi selama ini. Tetapi bagaimana saya bisa mengetahui jumlah yang seharusnya kami terima kalau kami tidak pernah tahu berapa sebenarnya produksi migas di daerah kami sendiri," jelasnya sambil santap siang di sebuah executive lounge Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, pekan lalu, sesaat sebelum dia meneruskan penerbangan ke Solo.

Dana bagi hasil migas merupakan bagian dari dana transfer, selain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana transfer lainnya. Tahun ini, Pemkab Kukar mendapatkan dana bagi hasil migas Rp 3,2 triliun. Sedangkan DAU sudah jauh dikurangi dari Rp 297 miliar menjadi hanya Rp 1,365 miliar, menyusul diberlakukannya formula fiskal gap yang tertuang dalam pasal 32 UU 33/2004. Kukar bahkan mestinya tidak menerima lagi DAU sebab celah fiskalnya negatip.

Pasal itu menyebutkan: Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatip dan nilai negatip itu sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Namun karena ada variabel lain, yakni indeks jumlah penduduk, luasan wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB per kapita, maka Kukar masih diberikan DAU meski sangat kecil.

Dalam sebuah acara temu para bupati-walikota di Lombok awal pekan lalu, putri mantan Bupati Kukar Syaukani HR ini lalu coba menanyakan langsung kepada seorang Dirjen di Kemenkeu. "Saya tanya, pak berapa persen sih pusat telah mengirimkan dana hasil migas. Beliau jawab sudah 20,5 persen. Lho, kalau sebesar itu, mestinya kami menerima jauh lebih besar dong."

Menurut Rita, dana bagi hasil migas yang diterima itu hanya 1,9 persen. Bukan 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas. Padahal UU 33/2004 telah mengamanatkan pembagian dana minyak 15,5 persen (daerah penghasil) dan 84,5% (pusat). Bagian daerah dibagi lagi 6,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 3,2 persen provinsi, dan 6,2 persen lainnya untuk kabupaten-kota non penghasil. Untuk gas pembagian di daerah penghasil adalah 12,2 persen kabupaten/kota penghasil, 12,2 persen kabupaten/kota non penghasil, dan 6,1 persen jatah provinsi.

Lalu berapa seharusnya diterima? Tidak ada rujukan pasti. Rita menyebut Rp 40 triliun. Tetapi angka ini juga masih debatable. UU memang sudah menetapkan porsentase pembagian yang jelas untuk daerah penghasil migas, namun besarannya sangat tergantung pada harga internasional, lifting, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dari semua faktor itu yang paling krusial adalah sulitnya daerah penghasil mendapat akses lifting. Lifting adalah jumlah minyak mentah atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan. Padahal di sinilah kunci dari semua ketidakjelasan selama ini. Ini diakui oleh Aji Sofyan Effendi, tim ahli JR Kaltim. Kementerian SDM dan BP Migas yang melakukan pemantauan produksi, menurut penuturan para pejabat daerah, sangat sulit ditembus. Cari data melalui Biro Pusat Statistik (BPS) pun tak tertera. Mau meminta data langsung ke perusahaan KPS/SPC seperti Total, Chevron dan lainnya apalagi, jangan mimpi.

"Menyedihkan memang. Pada saat era reformasi dan keterbukaan melanda semua lini, daerah sama sekali tidak diberi akses. Sehingga daerah tidak memiliki kesempatan untuk mericek jumlah produksi yang justru menjadi sentral perhitungan sebelum dana bagi hasil itu dibagi. Ada apa ini sebenarnya," tutur Aji.

Prof Dr Abdul Hamid Paddu, ekonom Unhas Makassar, juga melihat keanehan yang sama. Isu ini sudah menjadi tanda tanya besar bagi daerah penghasil sejak 10 tahun silam, anehnya tidak pernah terpecahkan. Ia melihat ada empat isu utama terkait dana bagi hasil ini. Yakni 1) proporsi bagi hasil, 2) penentuan pool of revenue yang dibagihasilkan, 3) eligibility untuk daerah penerima, dan 4) alokasi periode PNBP (pool revenue) yang dibagihasilkan.

"Jika Pusat tetap tidak membuka akses, satu-satunya cara ya kita harus mendapatkan saham di perusahaan kontraktor melalui participant interest," usul Rita. Semua data, termasuk jumlah produksi, pasti bakal dibuka di depan para pemegang saham saat RUPS. Tapi ia menyadari cara ini tidak gampang dan makan waktu lama.

Selama ini daerah mendapatkan angka lifting dengan cara meraba-raba. Setidaknya lewat laporan APBN. Dalam APBN terekam berapa penerimaan negara dari migas. Pada tahun 2011 ini misalnya, penerimaan negara dari migas mencapai Rp 145,2 triliun. Pada 2010 mencapai Rp 101,3 triliun. Sedang jumlah transfer ke Kaltim Rp 16,8 triliun, terdiri Rp 10 triliun minyak bumi dan Rp 8,2 triliun dari gas.

Tetapi ternyata, kata Aji, pusat bukan saja tidak mau membuka akses lifting bagi daerah penghasil migas, melainkan tidak jujur pula dalam mentransfer dana bagi hasil ke daerah. Dana bagi hasil minyak diterima Kaltim hanya 8,38 persen untuk minyak dan 6,66 persen untuk gas bumi (2009). Seharusnya, dana yang diterima Kaltim minimal dua kali lipat dari yang diterima sekarang, sekitar Rp 30 triliun.

Keadaan ini diperparah oleh recovery cost di setiap KPS/Pertamina yang dibebankan kepada pemerintah dari produksi, termasuk manajemen fee sebesar 2 persen yang dibebankan pada bagian penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah penghasil. Dalam penelitiannya, ia menemukan sedikitnya 18 potongan yang dilakukan oleh kontraktor sebelum diberikan kepada pemerintah.

"Kita ini seperti memiliki uang Rp 1.000, tersisa Rp 100 sebab yang Rp 900 sudah dibagi habis oleh kontraktor. Nah, yang masuk UU 33 Tahun 2004 itu yang Rp 100. Itulah yang kita perebutkan. Kita tidak pernah membahas dan merebut yang Rp 900." (a bintoro)

Mari Berandai-andai Jika Menang

2011-07-08T21:40:00.000+07:00

Dunia tahu Kaltim kaya minyak, gas, batubara dan industri ekstraktif lainnya. Nilai ekonomi dari pengelolaan sumberdaya alam itu, berikut hasil ikutannya, mencapai Rp 315 triliun. Luther Kombong, pengusaha yang dua periode ini menjadi anggota DPD RI dapil Kaltim merasakan sendiri bagaimana legitnya Kaltim. Kekayaan itu dimatanya bertebar dimana-mana. Di atas tanah ada uang. Di bawah tanah ada berlipat uang. Di bawahnya lagi, bertumpuk uang. Di bawah laut apalagi, lebih tak terbilang jumlahnya.

TAPI kenapa Kaltim tetap miskin? Kenapa infrastruktur tetap minim? Kenapa sekedar untuk mewujudkan bandara saja, yang notabene adalah bandara di ibukota provinsi, 17 tahun belum juga kelar? Kenapa jalan Trans-Kaltim tidak kunjung mulus? Kenapa masih banyak daerah belum teraliri listrik padahal daerah ini selalu dipuji sebagai lumbung energi nasional? Kenapa masih ada warga yang minum dari air sumur yang tidak layak konsumsi?

Ah, mungkin tidak cukup selembar halaman koran untuk menceritakan semua paradoksal yang terjadi di bumi ini. Ini seperti yang disebut Terry Lynn Karl sebagai paradox of plenty. Guru besar ekonomi politik pada Stanford University ini mengupas panjang lebar dalam bukunya "The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States." Joseph E Stiglitz, peraih nobel bidang ekonomi atas kajiannya tentang analisis pasar yang memiliki informasi asimetris, menyebutnya sebagai resource curse.

Fakta bahwa negara-negara (termasuk daerah) yang mendapat berkah kelimpahan sumberdaya alam kerap kali terperosok dan terperangkap dalam situasi yang populer disebut sebagai kutukan sumberdaya alam. Dengan kekayaan sebesar ini, Kaltim mestinya tidak sulit untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (MDGs). "Kenyataannya masih terseok-seok," kata Bernaulus Saragih, ahli ekonomi lingkungan Unmul, yang juga anggota tim ahli JR Kaltim.

"Sumber masalah dari semua ini sebenarnya ada di Pasal 14 ayat (E) dan (F) UU No 33/2004. Pasal itu telah membuat ekonomi Kaltim sebagai daerah penghasil SDA di Indonesia menjadi tidak berdaya, bersifat homogen, tidak memperhitungkan keanekaaragaman dan hiterogenitas daerah-daerah," kata Daeng Naja, anggota tim ahli JR Kaltim bidang hukum.

Pasal itu membagi sama semua daerah penghasil minyak 15,5:84,5 persen dan 30,5:74,5 persen gas. Ini adalah penyeragaman yang tidak bisa dibiarkan. Sebab kondisi setiap daerah penghasil memang berbeda. Jika itu yang diterapkan, maka sampai akhirnya sumur-sumur migas itu habis pun akan selamanya Kaltim tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

UUD 1945 sendiri mengamanatkan kekhususan dan keberagaman daerah. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemda... diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Mengutip pendapat Prof Jimly Asshidiqie (2005), dalam rumusan pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 ditegaskan adanya pluralisme di berbagai daerah. Dengan demikian, NKRI itu diselenggarakan denganpengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain.
"Artinya apa. Pasal 14 UU No 33/2004 itu bertentangan dengan aturan di atasnya, UUD 45," kata Daeng Naja.

Salah satu contoh kekhususan dan keberagaman daerah di Kaltim adalah adanya wilayah perbatasan, wilayah yang sangat luas dengan penyebaran penduduk tidak merata, kekayaan sumberdaya alam yang akan berdampak negatip terhadap kualitas lingkungan hidup.

Padahal pada pasal 1 angka 3 UU No 33/2004 sudah menekankan pentingnya melihat kondisi dan kebutuhan daerah. Pasal itu menyebutkan: "Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemda adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,..., dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, serta...dst."
Yang dapat dijadikan contoh kondisi dan kebutuan daerah di Kaltim sesuai pasal itu antara lain infrastruktur yang kurang mendukung. Juga tingkat kemiskinan yang tinggi, sumberdaya manusia yang lemah, dan faktor kesulitan dan keterjangkauan.

Menurut Daeng Naja, konsekwensi perubahan dalam bagi hasil SDA kepada daerah penghasil, membawa dampak negatif terhadap dana perimbangan lain. Khususnya DAU, karena posisi kapasitas fiskal menjadi lebih tinggi. Ini mengakibatkan hanpir seluruh kabupaten/kota di Kaltim tidak lagi menerima ima DAU, sekitar Rp 3,2 triliun per tahun. "Karena itu yang kita JR-kan bukan hanya soal bagi hasil migas, melainkan juga formula DAU. Akan tidak ada artinya dikabulkan gugatan bagi hasil migas, tetapi DAU dihilangkan."
*****

MARI berandai-andai. Hakim MK memang belum memutuskan. Bahkan sidang pun belum dimulai. Draft gugatan juga belum diajukan. Tetapi tidak ada salahnya kita berandai. Putusan hakim nantinya, jika soal legal standing diterima, hanya ada dua: diterima atau ditolak. Jika diterima, apakah diterima sebagian atau diterima semua tuntutan yang diajukan MRKTB.

Berapa besar tuntutan yang akan diajukan? Aji Sofyan Effendi, anggota tim ahli JR Kaltim bidang ekonomi mengatakan, saat ini masih dilakukan exercises. Bisa 40:60, bisa pula 50:50. Namun angka ideal menurut dia, 35:65 untuk minyak maupun gas. Ini dengan mempertimbangkan daerah lain non penghasil dan agar tidak terlalu terjadi ketidakseimbangan APBN.

"Sebenarnya, dengan angka 15,5 persen saja, harusnya Kaltim terima sedikitnya Rp 30 triliun," kata Aji. Silakan dihitung sendiri kira-kira berapa jika Kaltim mendapatkan 35 persen. Mungkin bisa Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun per tahun. Ini sangat tergantung dari keterbukaan lifting migas, harga internasional, dan nilai tukar. Selama ini yang jadi masalah adalah pusat tidak mau membuka pintu bagi daerah penghasil untuk mericek lifting migas.

Dengan uang sebanyak itu, apa pun bisa dilakukan Kaltim. Mau bangun jalan tol hingga perbatasan tak lagi sulit. Mau mau membangun bandara juga pekerjaan kecil. Apa pun itu harus untuk menyejahterakan rakyat, bukannya dengan lebih memperbesar anggaran rutin. Tak ada salahnya kalau mulai sekarang sudah dibuat cetak biru pembangunan Kaltim jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk untuk mengantispasi saat sektor ekstraktif itu sudah habis.

Jangan sampai ketika minyak habis, gas habis, batu bara habis, dan kandungan mineral lainnya habis lalu kita belum juga mampu mandiri. Lalu jatuh miskin lagi. Cukup sudah pengalaman booming kayu yang tak menyisakan apa pun selain lahan gersang dan kerusakan alam. He he dan tak ada salahnya rakyat Kaltim sekarang untuk bermimpi setinggi mungkin terkait apa saja yang bisa menyejahterakan mereka.(a bintoro)

Berharap Muncul "Laskar Pelangi" di Kaltim

2011-06-14T22:04:00.002+07:00

Sisca (moderator), Kepala Perpustakaan Syafruddin Pernyata, Sastrawan Korrie Layaun Rampan, saya (Bintoro) dan Djahar Muzakar dalam bedah buku terbitan Pustakan Spirit.

"SELAMAT Datang di Negeri Laskar Pelangi". Saya membaca tulisan besar itu setahun silam, saat kaki menginjak Bandara AS Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung. Sebuah gambar yang sangat saya kenal, sampul novel tretalogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, menjadi latar tulisan itu.

Tanjung Pandan adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten Belitung. Andrea Hirata bercerita banyak mengenai Belitung, lebih khusus Desa Linggang. Sebuah desa yang semula nyaris tidak dikenal orang dan turis. Namun sejak booming novel Laskar Pelangi, keadaannya berbalik 180 derajat. Wisatawan berbondong-bondong mendatangi desa tersebut.

Syafruddin Pernyata, Kepala Badan Perpustakaan Kaltim, termasuk satu dari sekian juta orang yang sangat terkesan dengan novel itu. "Kapan ya bisa muncul penulis-penulis dari Kaltim, berbicara soal Kaltim, lalu meledak seperti Laskar Pelangi hingga membuat Kaltim lebih dikenal di penjuru tanah air bahkan dunia?"

Dalam sebuah diskusi Buku Kaltim yang digelar Pustaka Spirit dan Badan Perpustakaan Kaltim di Samarinda, Kamis (19/5), ia menyampaikan harapannya akan muncul penulis-penulis semacam itu. Diskusi menghadirkan tiga pembicara/penulis buku. Syafruddin Pernyata dengan "Antologi Cerpenis Kaltim" (bersama Mira Nurhayati dan alm Riatri Lestari Soemariyono). Djahar Muzakar, dosen di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan Bogor, dengan "Jejak Kebesaran Maharaja Mulawarwan - Sebuah Perspektif Baru", dan saya dengan buku "Kaltim Milik Siapa?".

Harapan itu pula yang menghinggapi Sudarsono, pimpinan Pustaka Spirit yang menerbitkan ketiga buku itu, dan kami semua yang hadir dalam diskusi. Kami percaya dengan kekuatan tulisan. Dan kami memimpikan suatu ketika akan muncul tulisan inspiratif yang berkisah mengenai sebuah desa kecil di pedalaman Kaltim. Penulisnya bisa siapa saja. Tidak harus oleh seseorang yang menjadikan tulisan sebagai pekerjaannya.

Bisa saja ditulis oleh seorang guru macam Indahpuri. Indahpuri toh sudah mampu membuat novel "Antara Dua Cinta" yang berkisah tentang pengalaman hidupnya saat menjadi guru di sebuah desa kecil bernama Rikong di pedalaman Kutai Barat. Bisa pula oleh Anastasia, dan semua yang memiliki keinginan untuk menulis. Andrea Hirata sebelumnya bukan seorang novelis. Ia sehari-hari pegawai PT Telkom di Jakarta. Tapi ia mampu membuat novel best seller yang kini sudah dialihbahasakan dalam 15 bahasa dunia.

Siapa tahu, entah kapan, kita bisa dengan bangga pula memasang papan tulisan besar-besar "Selamat Datang di Bumi Rikong" misalnya, di area kedatangan Bandara Sepinggan Balikpapan. Hingga orang berbondong-bondong mengunjungi desa tersebut. Sudarsono, menyatakan kesiapannya menerbitkan tulisan dari siapa pun yang bercerita tentang Kaltim.
Acapkali buku-buku best seller justru ditulis oleh seseorang yang bukan berprofesi sebagai penulis. Djahar Muzakar dan Store Manager Gramedia Samarinda Antonius Eko Nugroho membenarkan hal itu. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah buku yang meledak ternyata sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman panjang sebagai penulis. Ia bisa seorang guru, dokter, entreprenuer, peneliti, dan profesi lainnya.

Diskusi yang mengalir santai dan hidup kemarin dihadiri sekitar 100 orang yang semuanya pecinta buku. Bahkan beberapa adalah penulis-penulis yang sudah punya nama seperti Korrie Layun Rumpun. Koriie sudah menulis lebih dari 300 buku. Ia juga mengoleksi 25.000 buku. Buku-buku itu masih ia simpan di empat rumahnya di Jakarta. Di rumahnya yang lain, di Sendawar, ia menyimpan 10.000 buku.

Hadir pula seniman seperti Syafril Teha Noer (Wapemred Kaltim Post), Abdul Rachim Hasibuan, Habolhasan Asyari, Misman, Ansyarulloh (Lurah Karang Anyar Samarinda), Herman Salam (Kepala Sekolah SMP), Jayadi (penulis, penerbit, staf Humas Pemprov), dan para pecinta buku dari sejumlah komunitas Taman Baca Masyarakat di Kaltim.(bintoro)

Membangun Kaltim Untuk Semua

2011-06-13T21:47:00.001+07:00

Gubernur Pertanyakan Rasa Kedaerahan Wartawan Kaltim

2010-11-01T20:58:00.003+07:00

"Tetapi tidak ada wartawan atau pers di Kaltim yang membela dan menuliskan akar masalah ini dengan benar dan jelas, supaya masyarakat mengetahui duduk persoalannya," keluhnya. Sejurus kemudian, matanya menyisir wajah kami, satu per satu, seperti menunggu respon kami. Maturidi, Ketua PWI Kaltim, yang duduk paling dekat di sofa sebelah kirinya, memilih menjadi pendengar yang baik.

"Akan jadi panjang (waktu untuk bertemu) jika direspon," kata Maturidi, setelah pertemuan itu. Protokoler sebelumnya memang mengingatkan bahwa Gubernur sudah ditunggu peserta rapat di ruang sebelah.

Dalam pertemuan singkat itu, sekitar 15 menit, Awang Faroek lebih banyak mengeluarkan uneg- unegnya. Ia bicara mengenai kasus yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia bicara kasus yang membuat Sekprov Kaltim Irianto Lambrie jadi tersangka. Ia juga bicara tentang sikap wartawan Kaltim yang dinilainya kurang memiliki rasa "kedaerahan".

"Saya pernah katakan pada para wartawan Kaltim. Kalau Anda merasa sebagai orang daerah, cari makan di Kaltim, seharusnya Anda membela dong Gubernur kalian. Kasus Gubernur dibuat-buat, kasus Sekda dicari-cari. Kita ini seperti dikerjain."

Menurut Prof Sarosa Hamongpranoto, pengamat sosial dan media dari Fisipol Unmul Samarinda, Minggu (31/10), rasa "kedaerahan" wartawan semestinya tidak diartikan sebagai keharusan untuk membela gubernur atau pejabat daerah. Kepatuhan wartawan adalah pada profesi, pada kode etik.

Tugas wartawan bukan pada konteks membela atau tidak membela. Tapi bagaimana menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia (KEWI).

"Dalam kode etik disebutkan bahwa wartawan harus berimbang. Saya kira, dalam konteks kasus- kasus terkait Gubernur dan Sekprov Kaltim, wartawan sudah melakukan liputan yang berimbang, obyektif. Itu dengan melakukan konfirmasi kepada keduanya. Jadi, loyalitas wartawan itu kepada profesi, bukan kepada pejabat," jelas Sarosa yang juga ombusdman Kaltim Post.
***

INI kali kedua saya bertemu resmi Awang Faroek sejak dia menjadi orang nomor satu di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Saya bersama empat pengurus cabang PWI Kaltim memintanya untuk membuka sekaligus menyampaikan kuliah perdana pada pelatihan wartawan Angkatan I Sekolah Jurnalisme (SJI) Kaltim. Ia antusias merespon kegiatan ini.

Pertemuan pertama terjadi di awal pemerintahannya. Saat itu, Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, setelah mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub. Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong.

Pada pertemuan pertama, saya melihat Gubernur lebih ceria. Senyumnya mengembang dari awal hingga akhir pertemuan. Semekar senyumnya yang saya lihat pada cover buku "Divestasi Saham KPC: Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur." "Pertemuan macam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu dibuat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang ketika itu.

Dia menyatakan tak ingin ada miskomunikasi, dengan pers maupun masyarakat. Karenanya, dia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi karena faktor-faktor itu. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus terakhir.

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab sepotong-potong. Publik pun bingung.(a bintoro)

Bisnis Pemda untuk Siapa?

2010-10-19T21:07:00.004+07:00

oleh achmad bintoro

PEMPROV Kaltim tengah mengincar Blok Mahakam. Ini yang kesekian kali pemda menunjukkan keinginannya terjun dalam bisnis. Dengan harapan dapat meningkatkan pundi- pundi uang untuk kas daerah, pemda pernah membeli kapal ro-ro, tanam uang di lembaga investasi, mencoba menguasai saham divestasi perusahaan tambang batu bara, membeli pesawat hingga coba membangun maskapai sendiri. Tapi semuanya rontok.

DUA pesawat GA-8 Airvan parkir di hanggar Bandara Temindung Samarinda. Satu di antaranya, nomor 041, teronggok tanpa roda, tanpa sayap, dan tanpa ekor. Tiga mekanik sibuk memperbaiki bodi pesawat itu setelah tersayat akibat kecelakaan di lapangan terbang Long Nayu, Nunukan, Desember 2006 lalu.

Saat saya tengok keadaannya, Kamis (14/10), saya seperti sedang membezuk seorang pasien yang sudah terlalu lama terbaring di ranjang kamar rumah sakit. Lemah. Tak berdaya. Tidak ada gairah hidup.

Delapan tahun silam, Pemprov Kaltim begitu ngebet membeli pesawat terbang itu. Kalau beli mobil, itu biasa. Banyak daerah mampu membeli lusinan mobil baru. Termasuk kelas termewah, Toyota Land Cruiser yang acap dijadikan tunggangan para kepala daerah di Kaltim. Tidak tanggung-tanggung. Pemprov memborong lima pesawat sekaligus, jenis GA-8 Airvan dari pabriknya Gippsland Aeronautics, Australia. Keren kan? Ya pastilah.

Setidaknya dunia luar tahu bahwa Kaltim memang benar-benar kaya. Saking kayanya barangkali, pesawat Airvan yang harga pasarannya cuma 350.000 Dolar AS (sekitar Rp 3 miliar dengan nilai kurs saat itu), Pemprov rela membelinya hingga Rp 5,3 miliar. Kenapa harus beli pesawat? Dalih yang digunakan adalah mencari solusi atas kendala minimnya alat transportasi di kawasan perbatasan/pedalaman. Sekaligus menangkap peluang bisnis. Dalih terakhir ini yang mengemuka waktu itu.

Seiring bergulirnya otonomi daerah, daerah-daerah kaya sumberdaya alam seperti Kaltim memang kebanjiran banyak fulus. Namun karena tidak enak terus disindir sebagai daerah yang hanya pandai "menghabiskan" uang bagi hasil, daerah lalu berlomba-lomba menggali PAD dengan mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Satu per satu perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah dilahirkan. Ada yang eksis dan memberikan kontribusi. Tapi lebih banyak yang harus disusui.

Pemprov Kaltim misalnya, memiliki Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Perusahaan inilah yang diserahi tugas oleh Gubernur Kaltim pada tahun 2003 untuk membeli lima GA-8 Airvan, melalui PT Airvan Dirgantara Indonesia (ADI). ADI adalah distributor pesawat itu untuk wilayah Asia Tenggara. Satu unit dibeli Rp 5,3 miliar. Total dana yang harus dikeluarkan Rp 27,5 miliar. Harga sebesar itu meliputi harga dan margin Rp 4,776 miliar, spareparts tambahan Rp 53,421 juta, ongkos mobilisasi Rp 174,150 juta, biaya pengurusan registrasi Rp 100 juta, program pelatihan pilot dan enginering Rp 60,6 juta, inspeksi ke pabrik Gippsland Australia Rp 83,240 juta, dan biaya perawatan untuk 200 jam selama enam bulan Rp 92 juta.

Harga ini sangat mahal. Michael Hall, Direktur Pelaksana Gippsland Aeronatutics, mengatakan, harga GA-8 Airvan hanya berkisar 350.000 Dolar AS. Jika asumsi 1 Dolar AS disetarakan kondisi faktual pada tahun itu (2003) yang berkisar Rp 8,500, maka harganya tidak lebih dari Rp 3 miliar. Maka potensi kerugian negara mencapai Rp 1,8 miliar per unit atau Rp 6 miliar untuk lima pesawat.

Itu pun masih ada indikasi penggelembungan harga pada masing-masing itemnya.
Indonesian Coruuption Watch pernah menelusuri, biaya mobilisasi Airvan misalnya, ditetapkan Rp 174,15 juta untuk tiap pesawat dengan jarak tempuh Australia-Kaltim sekitar 6 ribu kilometer. Sebagai perbandingan, untuk mendatangkan pesawat jenis Caravan yg lebih besar dari Airvan, dengan jarak tempuh empat kali lebih jauh (AS-Singapura) hanya dibutuhkan Rp 212,5 juta.

Penunjukkan langsung kepada PT ADI juga bentuk pelanggaran terhadap Keppres 18/2000. Jika PL dilakukan, seharusnya pemda langsung memesan pesawat itu kepada Gippsland Aeoronautics mengingat hal itu mungkin saja bisa dilkukan. Gippsland tidak mensyaratkan pemebelian Airvan harus melalui pihak ketiga. PT Satmarindo misalnya, perusahaan pariwisata di Bali bisa membeli langsung Airvan dengan harga lebih murah ke Gippsland untuk kebutuhan layanan transportasi wisata di Bali.

Celakanya, semua pembiayaan training pilot dibayarkan oleh MBS. Padahal itu bagian dari harga pesawat yang dibeli pemda sesuai perjanjian jual beli yang diteken 18 Juli 2003. MBS juga harus mengeluarkan dana tambahan untuk spareparts tambahan senilai Rp 267.105.000 dan perawatan hingga 200 jam senilai Rp 460 juta. Lebih celaka lagi, pesawat-pesawat itu tidak bisa bekerja optimal. Terbang enggan. Parkir segan.

Jadi, kalau begitu caranya untuk siapa sebenarnya bisnis pemda? Dirut MBS Sabri Ramdhani, Kamis (14/10) mengatakan, GA Airvan dibeli memang bukan untuk tujuan komersial. Ini lebih untuk misi pembangunan, misi sosial. "Jadi jangan tanya soal laba dan kontribusi apa yang bisa diberikan pesawat-pesawat itu, bisa terbang saja itu sudah untung," ujar dia.(*)

Pendidikan yang Membangun

2010-09-07T20:30:00.003+07:00

LIMA belas tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada guru sebuah sekolah tempat anak saya belajar di Amerika Serikat. Masalahnya, karangan berbahasa Inggris yang ditulis anak saya seadanya itu telah diberi nilai E (excellence) yang artinya sempurna, hebat, bagus sekali. Padahal dia baru saja tiba di Amerika dan baru mulai belajar bahasa. Karangan yang dia tulis sehari sebelumnya itu pernah ditunjukkan kepada saya dan saya mencemaskan kemampuan verbalnya yang terbatas. Menurut saya tulisan itu buruk, logikanya sangat sederhana.

Saya memintanya memperbaiki kembali, sampai dia menyerah. Rupanya karangan itulah yang diserahkan anak saya kepada gurunya dan bukan diberi nilai buruk, malah dipuji. Ada apa? Apa tidak salah memberi nilai? Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan? Kalau begini saja sudah diberi nilai tinggi, saya khawatir anak saya cepat puas diri. Sewaktu saya protes, ibu guru yang menerima saya hanya bertanya singkat. “Maaf Bapak dari mana?” “Dari Indonesia,” jawab saya. Dia pun tersenyum.

Budaya Menghukum

Pertemuan itu merupakan sebuah titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah saat yang mengubah cara saya dalam mendidik dan membangun masyarakat.

“Saya mengerti,” jawab ibu guru yang wajahnya mulai berkerut, namun tetap simpatik itu. “Beberapa kali saya bertemu ayah-ibu dari Indonesia yang anak-anaknya dididik di sini,”lanjutnya. “Di negeri Anda, guru sangat sulit memberi nilai. Filosofi kami mendidik di sini bukan untuk menghukum, melainkan untuk merangsang orang agar maju. Encouragement! ” Dia pun melanjutkan argumentasinya.

“Saya sudah 20 tahun mengajar. Setiap anak berbeda-beda. Namun untuk anak sebesar itu, baru tiba dari negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, saya dapat menjamin, ini adalah karya yang hebat,” ujarnya menunjuk karangan berbahasa Inggris yang dibuat anak saya. Dari diskusi itu saya mendapat pelajaran berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang lain menurut ukuran kita.

Saya teringat betapa mudahnya saya menyelesaikan study saya yang bergelimang nilai “A”, dari program master hingga doktor. Sementara di Indonesia, saya harus menyelesaikan studi jungkir balik ditengarai ancaman drop out dan para penguji yang siap menerkam. Saat ujian program doktor saya pun dapat melewatinya dengan mudah.

Pertanyaan mereka memang sangat serius dan membuat saya harus benar-benar siap. Namun suasana ujian dibuat sangat bersahabat. Seorang penguji bertanya dan penguji yang lain tidak ikut menekan, melainkan ikut membantu memberikan jalan begitu mereka tahu jawabannya. Mereka menunjukkan grafik-grafik yang saya buat dan menerangkan seterang-terangnya sehingga kami makin mengerti. Ujian penuh puja-puji, menanyakan ihwal masa depan dan mendiskusikan kekurangan penuh keterbukaan. Pada saat kembali ke Tanah Air, banyak hal sebaliknya sering saya saksikan. Para pengajar bukan saling menolong, malah ikut “menelan” mahasiswanya yang duduk di bangku ujian.

Ketika seseorang penguji atau promotor membela atau meluruskan pertanyaan, penguji marah-marah, tersinggung, dan menyebarkan berita tidak sedap seakan-akan kebaikan itu ada udang di balik batunya. Saya sempat mengalami frustrasi yang luar biasa menyaksikan bagaimana para dosen menguji, yang maaf, menurut hemat saya sangat tidak manusiawi. Mereka bukan melakukan encouragement, melainkan discouragement. Hasilnya pun bisa diduga, kelulusan rendah dan yang diluluskan pun kualitasnya tidak hebat-hebat betul. Orang yang tertekan ternyata belakangan saya temukan juga menguji dengan cara menekan.

Ada semacam balas dendam dan kecurigaan. Saya ingat betul bagaimana guru-guru di Amerika memajukan anak didiknya. Saya berpikir pantaslah anak-anak di sana mampu menjadi penulis karya-karya ilmiah yang hebat, bahkan penerima Hadiah Nobel. Bukan karena mereka punya guru yang pintar secara akademis, melainkan karakternya sangat kuat: karakter yang membangun, bukan merusak.

Kembali ke pengalaman anak saya di atas, ibu guru mengingatkan saya. “Janganlah kita mengukur kualitas anak-anak kita dengan kemampuan kita yang sudah jauh di depan,” ujarnya dengan penuh kesungguhan. Saya juga teringat dengan rapor anak-anak di Amerika yang ditulis dalam bentuk verbal.

Anak-anak Indonesia yang baru tiba umumnya mengalami kesulitan, namun rapornya tidak diberi nilai merah, melainkan diberi kalimat yang mendorongnya untuk bekerja lebih keras, seperti berikut. “Sarah telah memulainya dengan berat, dia mencobanya dengan sungguh-sungguh. Namun Sarah telah menunjukkan kemajuan yang berarti.” Malam itu saya mendatangi anak saya yang tengah tertidur dan mengecup keningnya. Saya ingin memeluknya di tengah-tengah rasa salah telah memberi penilaian yang tidak objektif.

Dia pernah protes saat menerima nilai E yang berarti excellent (sempurna), tetapi saya mengatakan “gurunya salah”. Kini saya melihatnya dengan kacamata yang berbeda.

Melahirkan Kehebatan

Bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara menciptakan hambatan dan rasa takut? Bukan tidak mustahil kita adalah generasi yang dibentuk oleh sejuta ancaman: gesper, rotan pemukul, tangan bercincin batu akik, kapur, dan penghapus yang dilontarkan dengan keras oleh guru, sundutan rokok, dan seterusnya. Kita dibesarkan dengan seribu satu kata-kata ancaman: Awas…; Kalau,…; Nanti,…; dan tentu saja tulisan berwarna merah menyala di atas kertas ujian dan rapor di sekolah.

Sekolah yang membuat kita tidak nyaman mungkin telah membuat kita menjadi lebih disiplin. Namun di lain pihak dia juga bisa mematikan inisiatif dan mengendurkan semangat. Temuan-temuan baru dalam ilmu otak ternyata menunjukkan otak manusia tidak statis, melainkan dapat mengerucut (mengecil) atau
sebaliknya, dapat tumbuh. Semua itu sangat tergantung dari ancaman atau dukungan (dorongan) yang didapat dari orang-orang di sekitarnya.

Dengan demikian kecerdasan manusia dapat tumbuh, sebaliknya dapat menurun. Seperti yang sering saya katakan, ada orang pintar dan ada orang yang kurang pintar atau bodoh. Tetapi juga ada orang yang tambah pintar dan ada orang yang tambah bodoh. Mari kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan ancaman atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman yang menakut-nakuti.

RHENALD KASALI
Ketua Program MM UI

Mengejar Tujuh Ringgit di Kebun Sawit

2010-04-01T19:48:00.003+07:00

oleh achmad bintoro

Bagi sebagian orang, tidak mudah memahami jalan pikiran para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang nekat kembali bekerja di sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia cuma demi tujuh ringgit Malaysia (RM, sekitar Rp 16.100) per hari. Bukankah di Indonesia tidak kalah banyak sektor kerja yang menawarkan upah setara atau malah lebih besar dari itu. Bukankah Indonesia memiliki lahan cukup luas untuk diolah menjadi perkebunan sawit.

"Jadi, buat apa mengadu nasib sampai jauh ke Malaysia kalau hanya untuk tujuh ringgit, kalau harus menantang ancaman cambuk," kata Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Kaltim Luther Kombong melihat banyaknya TKI di Nunukan yang gigih berupaya kembali ke Malaysia. Luther memiliki beberapa perusahaan kebun sawit di Berau. Ia kini anggota DPD RI asal Kaltim.

Apalagi, untuk mendapatkan upah yang terbilang tidak terlalu besar itu terkadang harus dijalani dengan cucuran air mata dan simbahan darah akibat ancaman hukuman cambuk yang mulai diterapkan Pemerintah Malaysia terhadap para pendatang haram. Asal tahu saja, sudah 387 TKI ilegal yang terpaksa harus menjalani hukuman cambuk rotan. Entah masih akan ada berapa TKI lagi yang bakal terkena sabetan cambuk karena hingga kini saja tercatat masih sekitar 125.000 TKI ilegal yang mencoba bertahan di Sabah. Ini belum lagi ribuan TKI lain yang nekat kembali ke Sabah tanpa melengkapi dirinya dengan dokumen resmi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tewasnya puluhan TKI dan keluarganya di tempat-tempat penampungan TKI ilegal di Nunukan beberapa waktu lalu serta adanya sekitar 30 TKI yang mengalami depresi berat hingga sakit jiwa, merupakan gambaran dari buruknya perlakuan pihak Malaysia (mulai dari mandor, juragan hingga oknum aparat pemerintah) terhadap TKI.

Terlepas dari sikap pemerintah yang lamban dalam menangani ratusan ribu TKI yang terusir dari Malaysia, kondisi sebagian besar TKI ketika pertama kali tiba di Nunukan memang sudah sangat memprihatinkan. Tiba di penampungan dengan uang pas-pasan bahkan tanpa sesen pun ringgit di tangan dengan kondisi fisik yang sudah sangat lemah.

Dengan berat hati mereka harus merelakan diri tidak menunggu pembayaran upah demi menghindari tangkapan polisi dan petugas imigrasi. Sebagian yang sempat membawa seluruh harta dan uang mereka - hasil kerja keras selama puluhan tahun - pun harus merelakan dirampas petugas guna menghindari ancaman kurungan penjara dan sabetan cambuk.

Kondisi demikian mencerminkan derita dan perlakuan kasar pihak Malaysia yang harus mereka terima. Dari peristiwa pengusiran itu diketahui, ternyata cukup banyak kisah pilu mewarnai hari-hari TKI selama berada di kamp-kamp perkebunan di Malaysia.

Banyak orang beranggapan, para TKI itu akan kapok kembali. Mereka mestinya jera kerja di negeri yang selama puluhan tahun ini telah mengekploitasi diri mereka sebagai buruh murah dan menjebak mereka ke dalam belitan utang yang maha kuat. Mestinya pula, mereka tidak kembali ke sana ketika sabetan rotan dan cambuk, kesewenangan, praktik perbudakan hingga perlakuan amat kasar dalam proses deportasi menimpa mereka.

Tetapi, melihat banyaknya TKI yang menginjakkan kembali kakinya di bandar Kalabatan dan Pelabuhan Resmi Tawao, Malaysia Timur, maka orang tahu bahwa daya tarik Malaysia bagi TKI belumlah pudar. Dari 133. 000 TKI ilegal dari sabah yang dideportasi ke Nunukan, diperkirakan hanya sekitar 10.000 TKI yang pulang ke kampung asalnya. Sebagian besar kembali ke Sabah melalui Tawao, baik dengan atau tanpa job order dan calling visa.

Ironis. Indonesia yang memiliki hamparan lahan perkebunan cukup luas ternyata kurang diminati oleh TKI. Kalimantan Timur (Kaltim) saja menyediakan empat juta hektare lebih lahannya untuk areal perkebunan sawit di sepanjang garis perbatasan Kaltim-Sabah. Luasan itu semestinya lebih dari cukup buat menyaingi Sabah yang sampai kini masih sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Sejumlah pengusaha perkebunan pernah meminta kepada TKI untuk tidak kembali kerja di Malaysia. Mereka sanggup memberi pekerjaan di bidang yang sama dengan upah dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pengusaha Kaltim berani membayar TKI sebesar Rp 30.000 per hari ditambah dengan sistem kerja borongan yang memungkinkan pekerja bisa mendapat upah lebih besar lagi.

Sayangnya, tawaran yang disampaikan melalui Bupati Nunukan Hafieds Achmad itu tidak disambut oleh TKI. Kalaupun ada jumlahnya hanya beberapa puluh orang. Mereka tetap memilih kembali ke Malaysia, kendati untuk itu harus berulang kali menjadi korban pemerasan para calo dan menerima kembali kemungkinan perlakuan buruk majikan dan oknum aparat Kerajaan Malaysia.

Sebenarnya memang pilihan para TKI menjadikan Malaysia sebagai tempat mengadu nasib tidak keliru. Harus diakui, kondisi Kaltim sendiri belum memungkinkan untuk menyaingi kebun sawit Sabah mengingat masih sangat terbatasnya sarana pendukung, terutama infrastruktur jalan.

Bahkan upaya Gubernur Kaltim untuk membangun satu juta hektare lahan sawit di perbatasan pun hingga kini belum juga terealisasi akibat masih sangat terbatasnya sarana infrastruktur yang ada. Jalan yang menghubungkan Nunukan menuju daerah perbatasan di Simenggaris misalnya, belum bisa dilewati. Begitu pun jalan menuju lahan-lahan yang dicadangkan untuk perkebunan sawit di Nunukan, Malinau dan Bulongan, sama sekali belum dibangun.

Padahal sampai kini tercatat 174 perusahaan perkebunan besar swasta yang diberi izin membangun perkebunan sawit dengan lahan cadangan lebih dari empat juta hektare. Tetapi, yang sudah merealisasikan penanamannya hanya sekitar 15 perusahaan. Ratusan lainnya tidak jelas apa yang mereka lakukan.

Tak Bangun Kebun
Luther Kombong tegas-tegas mengatakan bahwa para pengusaha itu memang tidak ada niat untuk membangun kebun sawit. Mereka mengurus izin lokasi perkebunan hanya sebagai dalih atau tameng untuk membabat hutan di lahan yang diberikan. Setelah hutan itu gundul, mereka akan lari tanpa kabar berita.

Sebagian pengusaha berdalih, adalah bukan salah mereka kalau tidak bisa mewujudkan rencana pembangunan perkebunan sawit. Bagaimana mungkin bisa direalisasikan kalau tidak ada jalan menuju ke lokasi. Bila pembangunan jalan itu juga dibebankan kepada mereka, tentu hal itu sangat memberatkan.

"Anda bisa bayangkan, harus berapa ratus miliar lagi kami menyiapkan dana? Sedang untuk membangun sawit dan satu pabrik CPO (crude palm oil) saja membutuhkan tidak kurang dari Rp 600 miliar. Sementara kita tahu return invesment bisnis ini kan sangat lama, mana ada bank yang sanggup memberikan kredit," kata seorang pengusaha yang basis usahanya sebenarnya di perkayuan.

Menurut Andas P Tanri, mantan direktur sebuah perusahaan sawit di Nunukan, pernah menjadi anggota Komisi III DPR RI, upah kerja perkebunan sawit di Malaysia, khususnya di wilayah Negara Bagian Sabah, sebenarnya tidak lebih besar dibandingkan upah di Indonesia. Ketaktertarikan TKI bekerja di lahan-lahan perkebunan di Kaltim dan daerah lain di Tanah Air justru karena sulitnya akses menuju lahan-lahan tersebut.

Jika dihitung dengan nilai tukar rupiah, upah kerja TKI di Sabah yang RM 7 hanya sekitar Rp 16 ribu. Angka ini tidak jauh beda dengan upah di Indonesia. Kecuali upah TKI di Serawak dan Semenanjung yang lebih besar, mencapai RM 12 hingga RM 16 per hari. Belum diketahui kenapa terjadi perbedaan upah yang mencolok di ketiga daerah Malaysia itu.

Andas mengatakan, kendati upah di Sabah dan Indonesia kurang lebih sama tetapi akan berbeda bila dibelanjakan. Sebab harga kebutuhan pokok di Malaysia umumnya sama, baik itu di kota maupun pelosok desa mengingat sudah lancarnya transportasi hingga ke daerah perbatasan. Sedang di Indonesia, harga barang dan kebutuhan pokok akan makin tinggi di daerah pedesaan apalagi terpencil.

Harga rokok di daerah perkebunan di Kaltim misalnya, bisa dua-tiga kali lipat harga di kota. Akibatnya pekerja tidak mampu mengumpulkan penghasilannya untuk keluarga. Berbeda dengan di Malaysia, mereka masih bisa menabung atau dikirim untuk keluarga di Indonesia.
Dengan kondisi itu, sulit bagi Kaltim untuk mengajak para TKI bekerja di areal kebun sawit di Kaltim.

"Secara ekonomis memang tidak menguntungkan. Jadi bisa dimengerti kalau mereka lebih memilih balik lagi ke Malaysia. Mereka tidak punya pilihan yang lebih baik," kata Andas.
Jadi, kalau memang menarik minat TKI dan ingin menjadikan Kaltim sebagai pusat perkebunan apalagi harus menyaingi Malaysia, maka yang pertama dilakukan haruslah membangun sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jalan.

Ketua Harian Gabungan Pengusaha Perkebunan Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, para pengusaha sebenarnya bisa saja memberikan gaji lebih besar kepada pekerja, tetapi syaratnya, pemerintah harus membenahi dan membangun infrastruktur wilayah.

Selama ini pengusaha terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar akibat keterbatasan infrastruktur terutama untuk pengolahan lahan dan pembuatan jalan industri yang kesemuanya harus dilakukan sendiri.

Kendala lain yang dihadapi pengusaha adalah berbelitnya birokrasi perizinan, yang tidak saja memakan waktu cukup lama tetapi juga menguras cukup banyak dana. Sehingga pengusaha menjadi berpikir dua kali untuk melanjutkan rencananya.

Lagi-lagi ini berbeda dengan Malaysia. Di negeri seberang itu pengusaha yang mampu membersihkan lahan justru dibayar pemerintah setempat sebesar RM 1.000 per hektare. Sedang di Indonesia, pengusaha sendiri yang harus mengeluarkan dana besar untuk membersihkan lahan perkebunan yang mencapai Rp 1,2 juta per hektare. Akhirnya sebagian pengusaha pun terpaksa berbuat nakal dengan menjadikan ketentuan itu sebagai kesempatan untuk mencuri kayu di sekitar areal.[]

Mereka Terasing di Negeri Sendiri

2010-01-05T14:13:00.008+07:00

oleh achmad bintoro

PEMERINTAH Pusat perlu turut bersikap dan memberikan solusi atas permasalahan isolasi, keterbelakangan dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat perbatasan di wilayah utara Provinsi Kaltim. Sudah 64 tahun Indonesia merdeka, namun hingga kini mereka masih saja kesulitan mendapatkan barang dan bahan kebutuhan pokok dari dalam negeri.

Selain angkutan pesawat terbatas, harganya pun melambung tinggi. Warga Long Nawang, Malinau misalnya, terpaksa mendatangkan secara ilegal dari Tapak Mega, Malaysia dengan terlebih dulu memberikan uang sogokan kepada oknum-oknum Askar Malaysia. Begitu pula warga Long Midang dan Krayan di Nunukan.

Untuk mempercepat pembangunan di perbatasan, pemerintah pernah membentuk Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Tetapi, badan yang dibentuk lewat Keppres 44 Tahun 1994 dan diketuai Menhankam itu tak kunjung bergerak. Warga setempat kemudian berkeinginan membentuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak enam tahun lalu, sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di wilayah itu, tapi lagi-lagi mengalami kendala. Pusat belum kunjung memberinya izin.

Lalu sampai kapan keadaan ini berakhir?

PATUTKAH menyebut warga Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan, Kaltim sebagai orang kaya? Bayangkan saja, setiap kali mereka membeli barang kebutuhan pokok selalu dengan harga jauh lebih tinggi dibanding masyarakat dari daerah lain di Indonesia. Garam dapur, mereka beli seharga Rp 35.000 per kilo gram, gula pasir Rp 13.500 per bungkus (8 ons), dan bensin premium Rp 15.000 per liter.

Patut pulakah menyebut masyarakat Desa Long Nawang di Malinau sebagai orang kaya ketika mereka harus mengeluarkan duit hingga Rp 1,4 juta untuk 1 sak semen ukuran 50 kg yang dibelinya dari Malinau atauTarakan? Karena keterbatasan angkutan pesawat, harganya memang jadi melambung. Jika barang yang sama itu dibeli dari Malaysia, harganya bisa lebih "murah" (meski tetap saja tidak bisa disebut murah), hanya Rp 700 ribu.

Barang-barang ini harus melewati get-get (semacam pintu-pintu pemeriksaan tidak resmi) yang sengaja dipasang oleh Askar Malaysia agar mereka mendapatkan upeti dari barang tersebut. Ingkong Ala, tokoh masyarakat Desa Long Nawang mengatakan, harga diri bangsa memang dipermainkan di sini. Namun kita tidak punya pilihan lain sebab bila menunggu bantuan pemerintah pusat dan provinsi, kenyataannya tidak pernah ada. Ada memang subsidi ongkos angkutan barang, tetapi tetap volumenya tidak bisa memenuhi kebutuhan warga perbatasan selama satu tahun, sehingga harganya masih saja tinggi.

"Semenjak dahulu kita sudah ambil barang di Malayisa secara ilegal karena hanya Tapak Mega saja yang menjadi harapan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga kecamatan perbatasan. Sebab bila menunggu bantuan pusat dan provinsi, kapan lagi," ucapnya.

Ketika bepergian ke luar daerah, mereka pun selalu naik pesawat, kendati itu hanya menuju ibukota kabupaten. Bahkan, sekedar membeli rokok saja, kadang harus terbang ke Tarakan. Tapi patutkah kita menyebut warga di dua desa ini sebagai orang terkaya? Jawabnya: tidak!

Kalau toh mereka rela mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk membayar barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari, bukan berarti mereka termasuk dalam kelompok orang berkelebihan duit. Keadaanlah yang memaksa mereka harus membeli dengan harga yang mencekik leher. Long Midang adalah sebuah desa kecil yang terletak di garis perbatasan Indonesia-Malaysia, berada di punggung bukit di pinggir kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).

Di kawasan hutan lebat di desa inilah, diduga, heli Bell 206 milik Malaysia yang ditumpangi sejumlah pejabat tinggi Malaysia -- di antaranya Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Dr Judson Tagal -- jatuh hari pada 12 Juli 2004 silam. Ratusan warga setempat dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Ini merupakan pengulangan misi pencarian yang sama yang pernah dilakukan dua tahun sebelumnya, saat pesawat berpenumpang delapan orang BN-2A dari Tarakan menuju Long Bawan menabrak Gunung Tudal di Dusun Binuang, sekitar lima mil dari Bandara Yuvai Semaring Long Bawan atau 16 kilometer dari garis perbatasan Malasyia, 16 Juli 2002.

Tempat ini merupakan daerah perbukitan yang ditutupi kawasan hutan hujan pegunungan tingi dan rendah. Hutannya tergolong bagian dari TNKM yang dikenal amat perawan dengan ketinggian pohon rata rata mencapai 50 meter. Dua hari kemudian, setelah melalaui perjalanan kaki yang melelahkan, seluruh korban tewas BN-2A akhirnya berhasil dievakuasi. Sedang Bangau Yuni Samuel (20) yang semula dikabarkan turut tewas bersama pilot dan penumpang lain dan "jasadnya" telah terlanjur dikubur, belakangan baru diketahui ternyata masih hidup. Pemuda itu ditemukan keluar dari hutan Dusun Pa' Padi dengan hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya, seminggu kemudian.

Long Midang tidak bisa dijangkau dengan angkutan darat, sungai maupun laut. Dari Tarakan maupun Nunukan, desa ini hanya bisa dijangkau dengan angkutan udara. Setidaknya tiga kali seminggu, pesawat kecil jenis BN-2A, Cessna maupun Twin Otter yang dioperasikan DAS dan MAF rutin mengunjungi Bandara Yuvai Semaring Long Bawan (ibukota Kecamatan Krayan). Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan ojek sepeda motor di jalanan tanah berpasir sejauh 11 kilometer dengan ongkos 35 Ringgit Malaysia (sekitar Rp 91.000).

Meski sudah 64 tahun Indonesia merdeka, daerah ini, juga daerah-daerah lain di sepanjang perbatasan ternyata masih belum dapat dijangkau dengan angkutan darat. Satu-satunya jalan beraspal hanyalah jalan desa yang menghubungkan ke Long Bawan, itu pun baru dikerjakan setelah otonomi daerah bergulir dan perlu waktu bertahun-tahun untuk membangunnya karena hampir semua peralatan berat (termasuk mesin penggerus badan jalan) harus diangkut dengan pesawat helikopter.

Selama berpuluh-puluh tahun, kondisi desa ini tidak berubah. Sejak era kepemimpinan Soekarno yang kemudian beralih ke Soeharto hingga penguasa orde baru itu tumbang, lantas berganti ke Habibie serta Gus Dur, dan kembali ke anak Soekarno: Megawati, lalu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Long Midang tetap saja terisolir dan nyaris tidak tersentuh oleh geliat pembangunan. Kontras sekali dengan Ba' Kelalan, sebuah distrik (semacam kecamatan) di Sabah yang terletak di depan mereka yang bisa dijangkau hanya dengan satu-dua jam naik motor. ***

RUPIAH hampir tak diminati masyarakat di daerah perbatasan ini. Kalau pun terpaksa ada warga yang membayar sesuatu dengan uang Rupiah, acuan nilai tukarnya selalu kepada Ringgit. Sebutlah misalnya ketika sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Long Bawan menerima gaji rupiah, biasanya akan lebih dulu menukarkannya dengan uang Ringgit agar dapat lebih mudah dibelanjakan. Kenapa? Sebab hampir semua barang kebutuhan pokok warga diperoleh dari Ba' Kelalan, Malaysia.

Kondisi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat di dua daerah perbatasan itu memang sangat berbeda. Bolehlah diibaratkan seperti bumi dengan langit. Perbedaan mencolok ini juga terjadi di semua daerah perbatasan lain di garis perbatasan Kaltim-Sabah, seperti Nunukan dengan Tawao.

Di Tawao maupun di Ba' Kelalan, sekalipun hanya menjadi petani, masyarakat umumnya hidup cukup makmur. Di setiap rumah terparkir setidaknya satu mobil dan sebuah sepeda motor, dengan perabotan rumah tangga yang modern. Jalan-jalan yang menghubungkan Ba' Kelalan, Tawao dan kota-kota besar maupun kecil lain di Negara Bagian Sabah menyerupai jalan tol yang bisa dilalui sekaligus oleh empat kendaraan.

Sepanjang mata memandang, perkebunan kelapa sawit dan kako plus industrinya menghampar luas. Kendaraan yang lalu lalang pun merupakan kendaraan mewah seperti Toyota Land Cruiser Turbo, Mitsubishi Pejero, Ford, Mercedes keluaran terakhir, di samping tentu saja mobil nasional, Proton Saga. Bandingkan dengan Long Midang, Long Bawan atau Kota Nunukan sekali pun.

Di ibukota kabupaten paling utara Kaltim ini, kendaraan termewah hanyalah Nissan Teranno yang menjadi kendaraan dinas Bupati. Kondisi yang jomplang inilah yang membuat warga Long Midang dan Nunukan umumnya amat tergantung pada daerah-daerah di negeri seberang. Di Ba' Kelalan tidak hanya tersedia sarana umum yang sangat memadai, melainkan juga menyediakan hampir semua barang primer dan sekunder mulai dari bahan makanan sehari-hari, bahan bangunan, perabot rumah tangga, barang elektronik, restoran, tempat wisata hingga kendaraan bermotor.

Di sanalah masyarakat membeli hampir semua kebutuhan sehari-hari setelah menjual hasil pertanian, terutama beras dan ternak. Sebab itu tidak mengherankan kalau harga barang barang kebutuhan pokok di desa ini sangat mahal. Yang masih tergolong murah barangkali hanya beras, sekitar 7 Ringgit (Rp 18.200/) per gantang (= 14 muk atau 4 Kg), sebab merupakan produk setempat.

Beras Krayan sangat digemari masyarakat Malaysia. Baunya wangi dan pulen. Di Miri, sebuah kota penting di Serawak/Sabah, Malaysia, beras Krayan (biasa disebut beras Adan) banyak dijual dan disajikan di restoran restoran. Apalagi di kota distrik seperti Ba' Kelalan.

Ketergantungan warga tidak berhenti hanya pada masalah pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok saja. Dibidang informasi dan hiburan pun mereka sangat tergantung pada negeri tetangga. Ini karena tidak ada siaran radio dan televisi dari Indonesia yang menjangkau sampai ke sana. Penduduk setempat menonton siaran yang dipancarkan oleh televisi Malaysia.

Radio yang jelas terdengar hanyalah siaran yang dipancarkan radio swasta dan pemerintah Malaysia baik dalam bahasa Melayu, Inggris, maupun Cina. Sehingga bisalah dipahami kalau hal hal yang diperbincangkan masyarakat Kaltim di perbatasan cuma seputar perkembangan masalah yang terjadi di Malaysia.

Mereka juga lebih mengenal tokoh tokoh dan pejabat di Tawao, Kuching, Kinabalu, Sampoerna dan Kuala Lumpur. Sedangkan nama nama pejabat dalam negeri termasuk nama Gubernur Kaltim, Bupati Nunukan hingga perkembangan perpolitikan sedikit sekali yang mengetahuinya. Untuk mencapai Ba' Kelalan, warga Long Midang hanya memerlukan waktu sekitar dua jam dengan ojek sepedamotor (umumnya jenis trail rakitan Malaysia). Tapi jika cuma mencapai Desa Buduk Nur, desa terdekat di perbatasan Malaysia, cukup jalan kaki saja selama dua menembus jalan setapak di lembah perbukitan. Hubungan dagang antardua bangsa ini sudah terjalin lama.

Apa lagi, menurut Kepala District Office Ba' Kelalan Jackson Labao, banyak di antara warga Malaysia yang mempunyai pertalian darah dengan warga Long Midang yang umumnya suku Dayak Lundayeh. Hal senada juga diakui Kades Long Midang S Samuel Bangau.

"Keadaanlah yang memaksa kami menjadi lebih suka berhubungan dengan warga asing di Malaysia. Tapi mereka, bagi kami bukan orang asing. Justru kamilah yang merasa asing di negeri sendiri," kata Samuel Bangau.

Sebagai sebuah etalase Indonesia di utara Kaltim, kondisi Long Midang dan Kota Nunukan mestinya tidak boleh tertinggal terlalu jauh dibanding daerah di negeri seberang. Tapi fakta yang terjadi selama 63 tahun Indonesia merdeka ternyata sudah seperti itu. Entah sampai kapan keadaan jomplang seperti ini bisa diseimbangkan. Sementara dari hari ke hari, sumberdaya hutan di daerah perbatasan tersebut terus terkikis oleh aksi penebangan ilegal. Aksi penyelundupan pun juga bertambah marak. Begitulah, persoalan-persoalan perbatasan agaknya menjadi makin ruwet saja. ***

TERSEDIANYA jalan darat yang memadai menuju Ba' Kelalan (Wilayah Negara Bagian Serawak, Malaysia) sangat didambakan warga Long Midang dan Kecamatan Krayan. Jalan tradisional berupa jalan setapak yang ada selama puluhan tahun menjadi jalur perdagangan penting antarwarga di kedua negara tersebut, terutama masyarakat Krayan yang selama ini memiliki ketergantungan amat tinggi terhadap negeri tetangga.

Tapi kondisinya kerap berlumpur bahkan tidak bisa dilalui bila hujan turun. Kalau saja janji pemerintah untuk meningkatkan ruas jalan itu dapat direalisasikan, setidaknya mereka tidak akan lagi terisolasi ke luar negeri. Dalam jangka pendek, membuka isolasi ke luar negeri ini agaknya yang harus lebih dulu dipecahkan ketimbang membuka isolasi ke dalam negeri (Malinau).

Beras merupakan produk andalan warga Long Midang dan warga desa lainnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Sekitar 90 persen dari 9.286 jiwa penduduk Krayan yang menghuni areal seluas 3.114 Km2, dengan kepadatan hanya 2,98 jiwa per Km2, adalah petani. Beras Krayan sudah dikenal luas hingga Ba' Kelalan, Miri dan sejumlah daerah lain di Negara Bagian Serawak, Malaysia.

Warga setempat menyebutnya sebagai beras adan yang memiliki rasa khas, pulen dan beraroma wangi. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mereka juga menjual atau menukarkannya dengan barang-barang kebutuhan lain di Ba' Kelalan. Di Negara Bagian Serawak itu, beras dijual seharga 7 Ringgit Malaysia per gantang (sekitar 4 Kg). Demikian pentingnya beras bagi masyarakat Krayan, sehingga mereka memiliki kebiasaan menyimpan di tiga tempat. Yakni di lumbung sawah, lumbung rumah, dan lumbung desa (gereja).

Di setiap lumbung rumah, rata-rata memiliki persediaan tidak kurang dari 100-200 kaleng beras (1 kaleng = 15 Kg atau setara dengan 1,5-3 ton). Melalui jalan tradisional itu, mereka bisa setiap saat bepergian ke Malaysia. Jalan tersebut terbentang dari Long Bawan menuju Long Api, Buduk Tumu, Long Midang, hingga Ba' Kelalan setelah melalui kaki bukit di garis perbatasan. Beberapa ruas di antaranya bahkan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, meski alat tranpsortasi menuju ke sana umumnya adalah sepeda motor trail rakitan pabrik di Malaysia.

Jalan sepanjang 16 kilometer ke garis perbatasan itu menjadi jalur perdagangan yang sangat penting antarmasyarakat kedua negara. Tapi sayang, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Menjadi becek dan berlumpur jika hujan turun sehingga sulit dilalui bahkan dengan jalan kaki sekali pun. Sejauh ini kurang ada perawatan. Padahal Pemerintah Indonesia-Malaysia melalui forum Sosek Malindo telah menyepakati jalur tersebut sebagai salah satu poros ekonomi antarkedua negara di masa mendatang.

Jalur itu juga telah ditetapkan oleh Pemprov Kaltim sebagai jalan yang akan dibangun bagian dari jalan Trans Kaltim Poros Utara melalui Malinau-Pa' Padi-Long Bawan-Long Midang. Kapan realisasinya? Sejauh ini belum ada target waktu yang pasti. Sebab memang akan diperlukan dana sangat besar untuk mewujudkan rencana pembukaan isolasi tersebut. Sempat muncul rencana untuk membangun jalan baru yang membelah Taman Nasional (TN) Kayan Mentarang dari Pa' Betung (Krayan-Indonesia) ke Long Pasia (Sabah-Malaysia).

Tersedianya jalan yang memadai di perbatasan memang menjadi target terpenting yang harus dicapai. Bukan saja karena terkait gengsi mengingat sarana jalan di perbatasan di wilayah negeri tetangga sudah tersedia mulus dan lebar mirip jalan tol, lebih dari itu adalah demi kepentingan yang lebih luas yakni membuka isolasi geografis yang selama berpuluh tahun ini menutupi bumi Krayan.

Tetapi rencana itu kandas setelah ditentang pegiat lingkungan. Ya kalau pada akhirnya dilakukan dengan cara menebangi kayu di kanan kiri di sepanjang jalan yang akan dibangun sehingga merusak ekosistem TN Kayan Mentarang, buat apa? Menurut catatan WWF Indonesia Kayan Mentarang Project, celakanya, karena -- dengan alasan -- dana minim, rencana pembangunan jalan sepanjang sekitar 100 Km itu akan dilakukan dengan jalan model kompensasi. Artinya, pihak investor yang bersedia (Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Perbatasan Kaltim=YP3KT bekerja sama dengan Sabah Forest Industrty=SBI) akan diberi kompensasi berupa hasil hutan kayu sepanjang jalan selebar 3 Km.

Dengan cara ini, maka kerusakan keanekaragaman hayati yang akan terjadi sebanding dengan dua kali lipat dari nilai kayu yang diambil dan dampak kerusakan ekologinya akan menjadi empat kali lipat. Mengerikan untuk dibayangkan kerusakan lingkungan seperti apa yang akan terjadi, apabila ada land clearing dalam area seluas 60.000 hektare di TN Kayan Mentarang.

Arif Data Kusuma, Awareness & Education Officer WWF Indonesia Kayan Mentarang Project di Tarakan, mengatakan, saat ini investor tersebut memang sudah mundur sehingga Pemkab Nunukan juga tidak bisa melanjutkan rencana tersebut. Namun bukan berarti rencana itu tidak akan dihidupkan lagi. Soal investor bisa siapa saja. "Karena itu penting untuk membuat komitmen kuat secara multipihak agar rencana itu dikubur dalam-dalam dan tidak pernah akan direalisasikan," kata Data.

Banyak jalan menuju roma. Banyak pula jalan menuju Malaysia. Tergantung kita, mau memilih jalan yang mana agar isolasi bisa terbuka dan tingkat sosial ekonomi masyarakat Krayan dan perbatasan Kaltim bisa tertingkatkan. Kalau rencana investor (Pa' Betung-Long Pasia) yang diterapkan, dampaknya akan sangat merugikan lingkungan. Terlalu besar pertaruhannya. Lagi pula, bukannya masyarakat yang akan diuntungkan -- karena kenyataannya di sepanjang ruas itu tidak melalui pemukiman kecuali pemukiman di ujung-ujung jalan -- justru aktivitas illegal logging ke Malaysia akan kian marak.

Sedang kalau jalur Long Bawan-Ba' Kelalan yang ditingkatkan, setidaknya empat masyarakat kampung di sepanjang ruas jalan itu akan merasakan manfaat besar. Terlebih topografinya lebih memungkinkan, di dataran rendah dengan kemiringan di bawah 40 persen. Ke depan, jalur ini juga bisa mejadi cikal perluasan pasar tidak hanya ke Serawak, melainkan bisa dikembangkan ke Brunei dan Singapura lewat Lawas. Artinya, isolasi ke luar negeri bisa terbuka, isolasi ke dalam negeri pun juga terbuka dengan membuat jalan lanjutan menuju Malinau. ***

NIAT untuk membangun kawasan perbatasan Kaltim Malaysia sudah berulangkali diungkapkan oleh pejabat. Mantan Gubernur Kaltim Suwarna misalnya setidaknya sudah empat kali mengunjungi Long Midang, juga pernah mengemukakan keinginannya melihat masyarakat perbatasan maju, dan bisa membangun ruas jalan menuju ke sana.

Gubernur Kaltim sekarang, Awang Faroek Ishak ketika kampanye juga memberikan perhatiannya yang besar untuk membangun perbatasan. Ia pun telah membentuk badan khusus yang menangani perbatasan dan menunjuk seorang putera dayak sebagai pemimpin lembaga itu. Tetapi, masalahnya tidaklah sederhana. Diperlukan dukungan dana yang besar serta dukungan politis yang kuat dari pemerintah pusat dan kalangan legislatif.

Pemerintah RI sendiri sebenarnya sudah sejak 15 tahun lalu memiliki rencana membangun kawasan perbatasan. Tidak cuma membangun Desa Long Midang, Simenggaris dan Sei Pancang sebagai tiga bording area di Kaltim, tapi rencana itu mencakup keseluruhan wilayah perbatasan Kalimantan-Sabah dan Serawak (Malaysia) yang terbentang sejauh 3.000 Km.

Pemikiran itu sempat dituangkan dalam bentuk Keppres No 44 Tahun 1994 dengan membentuk Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan (BP3WPK). Sayang, badan yang diketuai Menhankam bersama 13 anggota, termasuk Pangdam VI/TPR, Gubernur Kaltim dan Gubernur Kalbar itu tidak segera membuat gebrakan nyata di lapangan.

Kalau pun ada yang disebut gebrakan hanyalah skala kecil-kecilan yakni berupa program ABRI Manunggal Desa (AMD) dengan membangun ruas jalan-jalan desa di kawasan perbatasan. Tapi umumnya tak lebih sebagai simbolis sebab ruas-ruas jalan itu tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan, sehingga kurang bisa lama bermanfaat bagi masyarakat. Sementara hak monopoli pengelolaan hutan di sepanjang perbatasan yang dulu pernah diberikan pada PT Yamaker -- perusahaan HPH milik yayasan ABRI -- di sisi lain malah menimbulkan konflik konflik terpendam dengan warga setempat.

Niat pemerintah memberikan hak pengelolaan hutan kepada pihak Yamaker sebenarnya baik, agar kawasan itu terjaga dari aksi pencurian oleh pengusaha dari Malaysia. Tapi maksud niat saja rupanya tidak cukup. Kendati hak monopoli PT Yamaker bersama Keppres 44 tahun 1994 sudah dicabut, tak berarti masalah selesai. Penunjukan Perum Perhutani, BUMN di bawah Departemen Kehutanan, adalah model lain dari suatu monopoli dan tidak memberikan solusi apapun dalam membangun masyarakat dan kawasan perbatasan.

Dan kini, masyarakat di wilayah utara berkeinginan membentuk sendiri menjadi provinsi baru, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Provinsi ini terdiri lima daerah yakni Tarakan, Bulungan, Nunukan, Laminau, dan Tana Tidung. Kaltara diharapkan bisa menjawab kesulitan yang dihadapi masyarakat di wilayah utara selama ini, termasuk perbatasan. Mereka ingin Kaltara bisa terbentuk sebelum Pemilu 2009. Tapi pemerintah pusat sudah memberikan sinyal bahwa tidak ada pemecahan daerah baru hingga Pemilu 2009.

Pemerintah RI agaknya tak pernah mau belajar dari kesalahan, tidak mau memahami akar persoalan yang timbul. Kesenjangan sosial ekonomi yang berpuluh puluh tahun diderita masyarakat, akibat hak monopoli dalam pengelolaan SDA setempat, ternyata masih belum membuat pemerintah bersedia meninjau ulang kebijakannya terhadap perbatasan. Haruskah kesenjangan ekonomi, sosial dan buadaya di wilayah etalase Indonesia itu akan terus terjadi? Haruskah mereka terus terasing di negeri sendiri? (@)

Tidak Tahu Siapa Preside
Tak Tahu Nama Presiden RI

Tanyalah kepada warga Desa Long Betaoh, Kabupaten Malinau siapa Presiden RI sekarang. Hampir dipastikan mereka akan celingukan, tidak tahu harus menjawab apa. Bukan malu. Tapi memang tidak tahu nama dan wajah Presiden kita. Desa itu berjarak hanya tiga kilo meter dari pos perbatasan.

Selama ini mereka jarang melakukan kontak sosial maupun dagang dengan daerah lain di dalam negeri. Kebutuhan sehari-hari mereka datangkan dari negeri tetangga, Malaysia. "Mereka tidak pernah tahu siapa presiden kita, tapi bila ditanya perkembangan politik dan hiburan di Malaysia mulai dari Perdana Menteri hingga artis Malaysia, mereka tahu. Sebab siaran TV yang bisa ditangkap di daerah ini hanya siaran TV dari Malaysia," jelas Ingkong, tokoh warga setempat.

Semenjak Indonesia merdeka tidak pernah satu pejabat pemerintah atau kepala daerah yang datang mengunjungi mereka, kecuali Bupati Malinau Dr Drs Marthin Billa, pada bulan Noveber tahun lalu. Kedatangan orang nomor satu di Malinau itu tidak lain untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Long Betaoh melalui program pemerintah daerah yakni Gerbang Dema serta melalukan peninjauan jalan menuju pos perbatasan.

Pembangunan jalan inipun dikerjakan oleh warga setempat tanpa sedikitpun bantuan dari pusat dan provinsi. Terbukanya jalan ini mempermudah masyarakat mencari kebutuhan sembako, karena jika sebelumnya masyarakat berjalan kaki selama lebih kurang 2 hari menuju Panggung, sekarang setelah jalan dibuka, warga sudah bisa menggunakan kendaraan roda empat yang nota bene milik negara Malaysia hanya dalam waktu 1,5 jam saja sudah sampai di pos perbatasan.

"Bantuan dari Pemkab Malinau memang ada dan cukup meringankan kami tapi untuk membuat jembatan saja sementara perawatan jalan maupun agregatnya belum pernah diberikan dan kita sebenarnya mengharapkan adanya kepedulian pemerintah pusat dan provinsi namun hingga kini hanya dimulut saja dan apabila jalan sudah rusak maka bukan tidak mungkin masyarakat kembali ke pola awal yakni memikul barang selama 2 hari perjalanan", kesalnya.(@)

photo credit by humas prov/malinau

Bermimpi Main Golf di Bukit Soeharto

2010-01-05T13:41:00.003+07:00

oleh achmad bintoro

BUKIT Soeharto tak pernah berhenti menjadi polemik dan bahan diskusi. Ketika kawasan lindung ini berulangkali menjadi sasaran amuk si jago merah -- yang selalu berkobar pada setiap musim kemarau panjang selama kurun tahun 1982-1998 hingga pernah membuatnya meranggas dan nyaris ludes -- banyak perhatian tertuju kepadanya. Berbagai kalangan juga geger saat mencuat keinginan untuk mengeksploitasi kandungan batubara di dalamnya yang disusul oleh penekenan Perpu No 1/2004. Kini ternyata tak sekedar keinginan. Polda Kaltim menemukan aktivitas sejumlah perusahaan mengaduk-aduk batu bara di dalamnya. Unmul pun pernah tergerak menata dan menjadikan sebagian dari kawasan itu sebagai lapangan golf dan tempat wisata.

SUDAH teramat sering saya melintasi jalan raya Balikpapan-Samarinda. Jalan ini membelah kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto (populer disebut Taman Hutan Raya = Tahura) seluas 61.850 hektare tepat di tengah. Tapi baru pada beberapa pelintasan kali terakhir saya menyadari bahwa kawasan ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai tempat wisata khas.

Jalur sepanjang 103 kilometer yang dulu saya anggap biasa saja bahkan acapkali membosankan, entah kenapa akhir pekan lalu terlihat lain di mata saya. Terutama setelah beberapa menit saya memasuki kawasan yang merentang sejauh kurang lebih 23 kilometer (Km) dari Km 38 hingga Km 61. Saya melihat pemandangan yang asri oleh rindangnya pepohonan yang berjajar rapat di sepanjang kiri kanan jalan. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya lihat selama bertahun-tahun menyusuri banyak ruas jalan kota dan pedalaman di provinsi seluas 1,5 kali luas Pulau Jawa dan Madura ini.

Di sepanjang ruas jalan tersebut, setidaknya saya tidak lagi melihat dominasi belukar dan ilalang serta pohon yang meranggas seperti beberapa tahun lalu. Memang kegersangan masih tampak ketika melintas beberapa kilometer hingga pos polisi kedua Samboja yang kebetulan sudah berdiri banyak pemukiman. Juga karena adanya beberapa titik kawasan hutan dan lahan di Km 50-60 yang menghitam dan coklat akibat bekas terbakar. Namun selebihnya merupakan jalur hijau, setidaknya kawasan terdekat di sepanjang kiri kanan jalan.

Ruas jalan ini merupakan koridor pepohonan atau etalase hutan hujan tropika, meski sejauh itu saya hampir tidak melihat adanya deretan pohon alam semacam meranti, kapur, ulin dan bengkirai. Yang ada umumnya pohon jenis cepat tumbuh seperti albisia dan akasia mangium. Jendela mobil saya buka. Pengatur udara di dalam mobil pun segera saya matikan, sekedar untuk lebih memastikan bahwa pemandangan yang saya lihat di sepanjang ruas jalan ini memang menyejukkan adanya. Dan memang benar. Saya merasakan semilir angin segar lembut membelai wajah, berhembus di antara aroma khas getah dan kulit pepohonan yang lembab. Beberapa daun yang menguning tampak berguguran, terbang tidak tentu arah dibawa angin.

Tiba-tiba saja saya menjadi tergerak mengurangi kecepatan mobil, sebelum akhirnya berhenti tepat di bawah rindang pepohonan yang berderet di pinggir jalan, di sekitar Km 55, tak jauh dari camp zona hutan pendidikan dan penelitian yang dikelola Fahutan Unmul -- hanya supaya bisa lebih berlama-lama di sini. Saya rupanya tidak sendiri. Di depan sudah berjajar belasan kendaraan pribadi, juga sejumlah truk. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebagian turun dari mobil.

Ada yang menguap dilanjutkan dengan meliuk-liukkan pinggang ke kanan-kiri, ke depan-belakang, layaknya sedang senam kesegaran jasmani. Perjalanan menyusuri jalan raya yang berkelok-kelok agaknya telah membuat anggota badan menjadi tegang dan pegal. Sebagian lainnya menuju kedai kopi, sebagaimana dilakukan empat pemuda yang mobil kijangnya diparkir menyusul di belakang saya.

Kedai sederhana beratap daun rumbia yang terletak tidak jauh dari kolam buatan di kawasan itu sudah penuh sesak. Nyaris tak ada lagi tempat duduk kosong. Mereka meninggalkan seorang temannya yang sempat celingukan sebelum kemudian bergegas menyembunyikan diri di balik pohon akasia besar untuk buang air kecil. Jam di tangan menunjuk rembang tengah hari.

Cuaca siang itu cukup cerah. Matahari sedang panas- panasnya. Sudah lama memang hujan tidak mengguyur. Tapi toh tidak sampai menyentuh kepala. Rapatnya pepohonan yang meriap dan menjulang di sepanjang jalur tersebut telah mampu meredam panas teriknya.
***

SAYA menjadi teringat pemandangan serupa di Kebun Kopi, Kabupaten Donggala (Sulteng), sebuah daerah perbukitan yang terletak di jalur Trans Sulawesi menuju Kabupaten Poso, sekitar 90 kilometer dari Kota Palu. Daerah ini menjadi persinggahan para pengemudi kendaraan. Mereka biasa istirahat sambil menikmati seduhan kopi panas dan aneka masakan pegunungan yang tersedia di sejumlah kedai yang berderet di pinggiran jalan.

Kedai-kedai itu dibangun secara sederhana dari bahan kayu dan bambu setempat di atas ketinggian bukit dengan latar hijau perkebunan lada, kopi, cengkeh dan tanaman sayur mayur penduduk. Jika di jalan raya Puncak, Kabupaten Bogor, kita juga bisa melihat pemandangan serupa berupa kedai-kedai kecil jagung bakar dan penjual ubi Cilembue hingga restoran terkenal Rindu Alam dengan latar hijau perkebunan teh.

Di Kebun Kopi tersedia banyak sayur mayur seperti kacang panjang, bayam, wortel, buncis, kentang dan aneka buah hasil produksi petani setempat yang biasanya laris dibeli sebagai oleh-oleh. Selain dijamin masih segar, harganya pun sangat murah. Sayur-sayur itu kebanyakan dijual sendiri oleh para petani dengan cara menjajakannya di atas tikar plastik dan bangku panjang di sekitar kedai.

Sungguh, saya membayangkan suasana itu juga bisa terjadi di Bukit Soeharto. Dan saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Potensi ada. Tinggal bagaimana merehabilitasi, menata dan mengembangkannya. Unmul Samarinda yang memiliki hak pengelolaan atas zona hutan pendidikan seluas 20.271 hektare di kawasan itu rupanya mulai menyadari potensi wisata terpendam ini. Karena itu Prof Rachmad Hernadi, Rektor Unmul, menantang dan mengajak investor atau siapa pun yang bersedia menata dan mengembangkan kawasan lindung tersebut.

Melalui iklan di koran, Rachmad berkeinginan membangun lapangan golf, agrowisata, restoran, kolam pemancingan, dan wisata alam. Selain tentu saja akan menatanya menjadi lebih baik sebagai pusat koservasi hidrologi serta hutan pendidikan dan penelitian kehutanan. "Tapi ini baru mimpi, ini pikiran jauh kita ke depan dan butuh investor yang bermodal besar. Melalui iklan diharapkan ada yang berminat berinvestasi sebab investasi bidang pengelolaan hutan sangat mahal," kata Rachmat.

Mengapa harus lapangan golf? Rektor mengakui rencana ini memiliki nilai strategis setidaknya sebagai usaha meningkatkan prestise daerah."Syukur-syukur ada orang dari Malaysia atau dari mana yang memilih main golf di sana. Hal itu akan meningkatkan citra Kaltim, karena selama ini orang-orang kaya dari luar misalnya Malaysia, hanya kenal Pulau Batam sebagai tempat bermain golf," ungkapnya.

Rachmad berusaha meyakinkan bahwa rencana pembangunan lapangan golf serta sarana rekreasi lainnya tidak akan menganggu konservasi lahan di kawasan hutan tersebut. Lapangan golf aman dari gangguan banjir sebab semua ditutup atau dikaver vegetasi, dan tidak ada ruang terbuka sehingga bisa menjadi daerah wisata yang baik. "Selain itu, kawasan hutan juga akan menjadi lebih indah, lebih produktif dan mengundang ketertarikan orang-orang dari luar. Hanya investasinya memang lebih mahal," kata guru besar di Fakultas Pertanian Unmul ini mencoba meyakinkan.

Saya sendiri tidak pernah bermain golf. Juga tidak pernah terlintas dalam pikiran maupun angan bahwa suatu saat ingin main golf, meski saya merasa sudah cukup familiar dengan jenis olahraga ini sejak beberapa tahun lalu, ketika sempat menjadi kedi di lapangan golf mini (tempat latihan memukul) di kampus Unmul Gunung Kelua. Jenis olahraga itu terlalu eksklusif dan terlalu mahal bagi saya. Bukan hanya soal peralatannya yang mahal, isi kantong pun harus tebal untuk membayar kedi, membayar members club, dan untuk taruhan.

Tapi saya sangat sependapat kalau ada yang membangun lapangan golf di kawasan Bukit Soeharto. Bagi saya, lapangan golf dan penyediaan sarana wisata lain yang digagas Unmul di sepanjang jalan raya ini akan menjadi salah satu pintu pembuka yang efektif bagi upaya pengembangan wisata setempat yang akan memberikan multi dampak secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Sayang sekali, selama bertahun-tahun ini kita hanya dapat melewatkan begitu saja kawasan lindung itu, hanya karena ketiadaan sarana prasarana yang memadai. Kawasan itu mestinya bisa memberikan alternatif rehat yang menyenangkan dan mengesankan bagi siapa saja dalam perjalanan Balikpapan- Samarinda atau sebaliknya. Pertanyaannya sekarang, kapan mimpi-mimpi itu bisa terwujud?

Yang pasti, ini bukan cuma menjadi mimpi Rektor Unmul seorang. Saya dan puluhan orang yang kemarin rehat di bawah rindangnya Bukit Soeharto, dan mungkin banyak lagi yang lainnya yang tengah rehat di kawasan Agrowisata di Km 35 dari Samarinda, juga memimpikan hal serupa. Tentu ini perlu sharing dan kepedulian banyak pihak agar Bukit Soeharto nantinya bisa menjadi lebih bermanfaat. Tak cuma bagi peneliti kehutanan serta bagi pengusaha dan penguasa yang mungkin silau melihat besarnya kandungan batubara di dalamnya. Tapi juga bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan seperti saya yang acapkali melewati jalur tersebut dan memerlukan sekedar tempat rehat yang berkesan dan murah[] KONDISI BUKIT SEOHARTO

NO JENIS PENUTUPAN LAHAN LUAS (HA) PERSENTASE LUAS (%) ========================================================================
1. Hutan 20.890 33,77
2. Tanaman reboisasi 5.449 8,81
3. Alang-alang dan belukar 25.691 41,54
4. Ladang dan kebun penduduk 3.782 6,12
5. Persawahan 50 0,08
6. Pemukiman penduduk 1.460 2,36
7. Lain-lain 4.528 7,32 ========================================================================== TOTAL 61.850 100,00 ======================================================================= Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit (2002)

photo credit jokosantoso

Kaltim dan Kisah Negeri Kaya Minyak

2010-01-05T10:44:00.006+07:00

Oleh Achmad Bintoro

"Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia"

BAK menyimak sebuah kisah dongeng, masyarakat awam masih terkagum-kagum memandang Indonesia, negeri yang kaya minyak. Terlebih hingga detik ini masih tercatat sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengeskpor Minyak (OPEC). Dan Kaltim adalah salah satu daerah potensial penghasil minyak di Indonesia. Sumur-sumur minyak Kaltim menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak nasional pada tahun 2006 yang mencapai 1,006 juta barel per hari (BOPD).

INI daerah kaya, Bung! Begitu kesan mereka terhadap Kaltim. Belum lagi produksi gas berikut kekayaan sumberdaya alam lainnya. Apa yang mereka bayangkan tentang Kaltim dan Indonesia kurang lebih sama (mestinya) dengan bayangan kemakmuran negeri-negeri pengeskpor minyak lainnya semacam Angola, Aljazair, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Nigeria, Venezuela, termasuk Brunei Darussalam, tetangga satu pulau.

Tapi, lihatlah ekspresi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tiap ada kenaikan harga minyak di pasar internasional secara drastis. Mendadak para pejabat yang mengurus keuangan negara cemas! Kalangan industri resah. Masyarakat juga gundah. Kecemasan mulai terlihat misalnya saat minyak mintah pada perdagangan di Singapura, Kamis (13/9) pekan lalu, diperdagangkan pada level USD 79,79 setelah sempat menyentuh USD 80,80 per barel. Itu merupakan harga tertinggi pada tahun ini setelah 1 Agustus berada pada level USD 78,77 per barel.

Segera saja terbayang akan beratnya beban APBN untuk menanggung lebih besar subsidi BBM kepada masyarakat. Harga minyak diprediksikan akan cenderung naik hingga tahun depan pada level USD 80 per barel, jauh melampaui penetapan pemerintah dalam APBN Perubahan 2007 sebesar USD 60. Defisit APBN, menurut perkiraan Kurtubi akan bertambah Rp 500 miliar-Rp 1 triliun setiap kenaikan USD 1 per barel.

Ironi memang. Negeri yang katanya kaya minyak dan menjadi bagian dari sedikit negara anggota pengekspor minyak ini, ternyata bukannya tertawa dan sibuk meraup bonanza dari lonjakan harga minyak di pasar internasional. Berkah petrodolar yang dinikmati negara-negara anggota OPEC itu, tidak dirasakan Indonesia karena impor minyak Indonesia sudah lebih besar dari ekspor. Rakyat malah ketiban "hadiah" berupa kenaikan harga minyak dalam negeri hingga hampir 100 persen yang kemudian menjadi biang kemelaratan berkepanjangan di negeri ini.

Saat itu harga minyak mentah dunia meningkat tajam jadi USD 50 per barel. Asumsi di APBN 2005 dipatok USD 24 per barel. Maka APBN pun babak belur untuk menanggulangi subsidi. Pada tahun 2004, APBN tergerus Rp 63 triliun guna menanggung subsidi akibat meroketnya harga minyak mentah dunia, melampaui estimasi semula yang hanya Rp 14,5 triliun. Ya, barangkali Indonesia satu-satunya negara anggota OPEC yang paling menderita saat terjadi kenaikan harga minyak. Negara-negara lain anggota OPEC bisa meraup petrodolar dalam jumlah yang luar biasa banyak, kita malah defisit. Pada tahun 2002, penghasilan minyak yang mengalir ke negara-negara pengeskpor minyak ditaksir USD 300 miliar, dan naik menjadi USD 970 miliar pada tahun 2006.

Keadaan ini tentu saja jauh dari apa yang selama ini terbayangkan oleh rakyat kecil, masyarakat yang tinggal di gubuk-gubuk kayu sekitar sumur-sumur minyak di Handil, Juata, Senipah, delta Mahakam, Tunu, Sangasanga, dan Bunyu. Mereka tak sempat untuk memahami dan mengetahui bahwa Indonesia ternyata bukan cuma pengekspor, tapi juga pengimpor. Bahkan sejak 2004 sudah menjadi net oil importer akibat konsumsi kita lebih tinggi.

Mereka belum sempat memahami bahwa cadangan minyak terbukti nasional Indonesia kian menipis sementara penemuan-penemuan sumber-sumber minyak baru masih belum jelas. Bila kondisi itu terus terjadi, maka dalam waktu kira-kira satu-dua dekade ke depan, negeri ini akan benar-benar bak negeri dongeng dengan sad ending. Akan benar-benar mengalami kelangkaan sumber energi. Minyak identik uang. Kelangkaan sumber minyak berarti kelangkaan sumber- sumber besar pendapatan negara.

Lho, kami belum lagi merasakan nikmatnya bonanza minyak di daerah sendiri, kok kini sudah nyaris habis! Ibarat sedang membangun rumah beton, belum lagi berdinding dan beratap sudah kehabisan dana. Demikian teriakan pilu mereka.

Memang benar bahwa sebagian jalan menuju Desa Senipah sudah teraspal mulus. Benar pula bahwa perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Kaltim seperti Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, Pertamina, VICO Indonesia, LNG Badak, Medco Energi bersama BP Migas telah banyak membangun fasilitas publik dan membantu mereka lewat community development (comdev) atau yang belakangan lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi, itu semua belum cukup kalau kenyataannya mereka tidak bisa mandiri.

Pemda sendiri juga belum lagi merasakan kepuasan. Efektif baru tujuh tahun menikmati uang migas melalui bagi hasil migas sebesar 15-30 persen, kendati faktanya tidak sebesar itu yang diterima. Ada sedikitnya 18 item potongan sebelum dana bagi hasil migas itu dibagihasilkan ke daerah, yang membuat Kaltim sebenarnya hanya menerima 3-5 persen. Sehingga sejak 2001 hingga 2007, total jatah bagi hasil migas Kaltim hanya Rp 30,941 triliun.

Selama itu pula terlihat struktur pembiayaan APBD Kaltim masih menggantungkan pada Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Migas, rata-rata 40,15 persen. Artinya, kalau produksi minyak dan gas Kaltim menipis, akan tipis pulalah APBD Kaltim. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih banyak infrastruktur belum terbangun. Penduduk miskin masih besar (21 persen), SDM juga masih rendah. Kemandirian ekonomi belum terbangun.

Diversifikasi Energi
Borosnya penggunaan minyak di dalam negeri dan masih minimnya penggunaan energi alternatif menunjukkan bahwa Indonesia selama ini masih berlagak sebagai negeri kaya minyak. Kita lupa bahwa kita tidak lagi hidup bak di negeri dongeng dengan sumur-sumur minyak yang mampu menyemburkan 1,5 juta barel per hari seperti pada dua dekade dulu, saat awal-awal kita menjadi anggota OPEC dan karena predikat itu kita pernah ditunjuk memimpin negara-negara anggota OPEC.

Padahal kalau mencermati OPEC Annual Statistic Bulletin 2005, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak bumi terbukti (proven oil reserves) pada tahun 2005 sekitar 4,301 metrik barrel (MB) atau sekitar 0,47 persen dari cadangan seluruh anggota OPEC atau sama dengan 0,37 persen dari cadangan seluruh dunia. Nilai ini jauh dibawah cadangan minyak terbukti kesepuluh negara anggota OPEC lainnya yang di atas 35,000 MB (kecuali Algeria sekitar 12,270 MB dan Qatar 15,207 MB).

Data lain dari Departemen ESDM juga menunjukkan kondisi kritis itu. Sampai tahun 2004 lalu cadangan minyak Indonesia tinggal 0,8 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan saat ini sekitar 11 miliar barel, dengan cadangan terbukti hanya 5,5 miliar barel. Sehingga, jika tingkat produksi rata-rata 1 juta barel per hari, maka cadangan itu akan habis dalam satu dekade ke depan.

Kenyataannya, rata-rata konsumsi minyak sekarang ini mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan alokasi terbesar untuk sektor sektor transportasi 47 persen, rumah tangga 20 persen, industri 19 persen, dan kebutuhan pembangkit listrik 13 persen. Pos BBM untuk transportasi menjadi kian menggelembung karena tidak adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor. Di beberapa negara lain, penggunaan angkutan massal ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Kendaraan tua cenderung boros BBM.

Syukurlah kesadaran kini sudah mulai timbul, meski agak terlambat karena baru muncul setelah kita mengalami defisit minyak, bahkan gas. Sudah mulai ada kecemasan tentang krisis energi yang akan melanda kita. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai mengusik pikiran, apa yang akan terjadi jika minyak menipis, bahkan habis? Beralih ke gas bumi dan batubara? Bagaimana pula jika sumber-sumber energi fosil itu ternyata juga akan habis? Bukankah cadangan gas bumi kita cuma 90 TSCF dan cadangan terbukti batubara sekitar 5 miliar ton, yang bila tidak ditemukan cadangan terbukti baru, gas bumi akan turut habis dalam waktu 30 tahun dan batubara 50 tahun ke depan?

Lalu apa langkah kita? Peraturan Presiden No 5/2006 memberi harapan baru adanya kebijakan energi nasional yang lebih baik, yang tak lagi menumpukan penggunaan pada cadangan minyak. Minyak ditempatkan pada urutan ketiga, setelah batubara dan gas. Untuk itu diproyeksikan dua sumber energi, energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi minyak dan gas.

Pemerintah juga berencana melakukan diversifikasi dan konservasi energi. Pemerintah Tiongkok misalnya berhasil mengkonversi penggunaan minyak dan batubara ke gas hingga sekaligus bisa meningkatkan kompetisi industri mereka. Meski terlihat ironi mengingat sebagian gas tersebut justru berasal dari Indonesia. Semua langkah itu diharapkan sudah bisa menghasilkan pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui Inpres No 10/2005 juga telah mencanangkan gerakan hemat energi. Namun langkah ini baru akan tepat dan bermakna apabila akar permasalahan energi yang selama 30 tahun terpaku pada energi fosil dikoreksi dan ditata ulang secara lebih maksimal serta komprehensif, diiringi dengan optimalisasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan secara maksimal supaya ketergantungan pada BBM bisa dikurangi bertahap.

Diversifikasi energi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber energi baru seperti bioethanol, biodiesel, panas bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, limbah, nuklir dan seterusnya. Termasuk dengan lebih menyeriusi kebijakan "energi hijau" yang sudah dijalankan.

Dan yang tak kalah penting adalah agenda diversifikasi dan konversi ini tentu tidak saja hanya pada tingkat kelayakan teknologi, tapi juga mesti sampai pada kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu ke depan kita tidak mengalami krisis energi, tidak lagi tergantung pada energi fosil, terbebas dari ancaman pemanasan global, dan relatif bisa lebih tenang tanpa diombang-ambing oleh harga minyak internasional yang belakangan selalu membuat kita semua jantungan.

Dongeng indah semacam inilah yang seharusnya kita bangun dan kita wariskan kepada anak cucu di Kaltim dan Indonesia (*)

photo credit by inilah.com

Seorang 'Rasul' di Priok dan Kiamat 2012

2009-12-23T18:48:00.007+07:00

Dia tak punya jemaah. Berdakwah lewat blog, kini diburu polisi Tanjung Priok.

DI Facebook, seorang anak muda nekad menyebut dirinya rasul Tuhan. Siapa membacanya mungkin berpikir dia gila. Tetapi bagi Sakti Alexander Sihite, warga Tanjung Priok itu, nubuatnya sebagai rasul kian kuat, justru karena dia ditolak. Bukankah para nabi awalnya kerap dihujat?

Dia menembus jalur maya, dan ribuan orang menjenguk profilnya di Facebook. Di sana, tak ada pujian kecuali caci maki. Pada mulanya dia muncul di sebuah blog, dengan header hijau cerah tertulis: "Sakti A Sihite, Manusia biasa yang dijadikan Tuhan sebagai utusan-Nya". Ada alamat email, dan nomor telepon genggam. Dia begitu percaya diri.

Mengaku besar dalam tradisi Islam, sang `rasul' menolak tradisi khitan. Dia menegaskan dirinya rasul, bukan nabi. Itu sebabnya dia yakin tak melawan keyakinan Islam bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, atau khataman nabiyyin. Selain Qur'an, dia membaca semua kitab suci. Dia menolak sumber lain, termasuk hadith, yang menurutnya "banyak dipalsukan".

Kritiknya atas tradisi agama seperti sebuah gumam. Tampak Sihite kecewa pada angkara umat beragama. Dia, misalnya, menyebut Allah dengan "Tuhan", karena tak ingin sengketa soal kata itu hanya memantik perseteruan berdarah antar umat.

Barangkali dia berangkat dengan kekecewaan. Seperti ditulisnya, dia membenci umat yang terbelah karena mazhab, atau perbedaan pikiran. Baginya, Tuhan itu satu, dan dia ingin Zat Maha Kuasa itu menjadi milik semua.

Atau dia juga gusar karena agama, yang harusnya membawa kebahagiaan, justru memberi banyak soal bagi manusia. Di Malaysia, misalnya, segepok kitab Injil ditolak masuk ke negeri itu karena memakai kata "Allah'. Kata itu, ujar penguasa setempat, sudah lebih dulu milik kaum Muslim. Di Bosnia, umat Muslim diburu dengan kebuasan tak terbayangkan. Tak kurang, di negeri ini kita mengingat kisah sedih Ahmadiyah. Para jamaahnya harus meninggalkan masjid tempat mereka bersujud kepada Tuhan.

Perang atas nama agama meletus sejak berabad-abad silam, tapi amis darahnya terus merambat sampai zaman ini. Semuanya yakin Tuhan "Yang Maha Pengasih" berada di pihak mereka. Tapi Sihite toh bukan `rasul' dengan mukjizat. Dia tak punya apa-apa. Dia tak bisa apa-apa meredam angkara berabad-abad itu. Dia cuma bisa memberi tanda seru: sebaiknya kaum beragama kembali inti ajaran Tuhan, pada kitab masing-masing.

Dia juga tak mengguncang, misalkan, seperti ramalan kiamat pada 2012 itu. Anda yang telah menyaksikan dahsyatnya kehancuran, seperti tergambar pada kehebohan film 2012 di sejumlah bioskop itu, mungkin akan kehilangan nafsu mengejar apa pun di dunia.

Kiamat? Ini kelebihan Sihite. Dia tak risau tentang akhir zaman, yang bagi sebagian orang adalah mimpi buruk. "Waktu persis kiamat adalah rahasia Tuhan," ujar sang `rasul' melalui telepon genggam. Keyakinan akhir zaman segera tiba, juga membakar perang berlarut-larut antara Yahudi, Kristen dan Islam. Semua ingin segera tuntas sebelum bumi digulung, dan langit runtuh, seperti disitir Lawrence E Joseph dalam buku Apocalypse 2012.

Tapi, Sihite serius. Anak muda bermuka tirus dan keras itu, memilih berhenti bekerja demi `berdakwah' di blognya. Dia sarjana hukum, dan sempat menjadi staf bagian legal di satu perusahaan penerbangan. "Saya berhenti, dan kini saatnya saya menyampaikan ajaran Tuhan", ujarnya.

`Kerasulan'nya datang, seperti diakui Sihite, dari mimpi. Dia mengalami hal mistis sejak dua tahun silam. Puncaknya, pada 1 Ramadan dua tahun lalu, Sihite melihat ruh Tuhan. Dia, seperti diakui Sihite, berupa cahaya atau energi hijau, dan datang "memenuhi rongga dada saya," tulisnya di blog, dengan tajuk "Pertanyaan Seputar Kerasulan". Sang `rasul' menulisnya dalam bentuk FAQ (frequenly asked questions).

Induksi energi itu, kata Sihite, seperti membakar jantungnya. Lalu, ada suara, sayup tapi terang dan berulang-ulang, "engkau adalah rasulullah, engkau adalah rasulullah.". Tiga pekan kemudian, Sihite menyatakan dirinya sebagai rasul.

Sihite tak berapi-api, dan mungkin juga harus lebih senyap kelak. Majelis Ulama Indonesia akan menyelidiki kegiatannya, seperti diungkap Ketua MUI Ma'ruf Amin: "Jika meresahkan, Sihite bisa diseret ke pengadilan".

Kita tak tahu bagaimana akhir kisahnya. Tak penting, apakah si `rasul' benar atau salah, karena kepercayaan kepada nabi adalah bagian dari iman.

Sebuah gumaman semestinya tak harus diredam dengan kekuatan. Sihite tak punya jemaah, atau tempat ibadah. Dia juga tak mengajak orang pindah agama. "Saya ingin orang beragama dengan benar. Jadilah Muslim yang benar, atau Nasrani yang benar," ujarnya.

Tapi, "yang-benar" itu tak gampang didiskusikan, di satu wilayah dimana pembicaraan tentang agama masih penuh sangkaan. Sihite mungkin akan dihujat lebih dalam, jika dia dinilai meresahkan. Polisi telah menyatakan akan memburu pemuda penyewa kamar di Jalan Swasembada Timur, Tanjung Priok itu. Mengaku menjadi nabi, kata polisi setempat, bisa dijerat Pasal 156 KUHP, dengan tuduhan penistaan agama.

Sesuatu "yang-benar", sepertinya harus selalu menentramkan. Sihite tak berapi-api. Dia memang tak percaya kiamat tiba tiga tahun lagi. Tapi mungkin dia harus menghadapi satu `kiamat' lain: mereka yang murka atas ucapan si `rasul'.

Sumber: Oleh Nezar Patria Vivanews 23 November 2009

Komunikasi Politik Masih Tersendat

2009-12-22T19:39:00.005+07:00

Oleh Achmad Bintoro

SEKITAR 40 kursi di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur, sebelah ruang kerja Sekprov Kaltim, sudah hampir penuh saat saya tiba. Tapi empat kursi di depan kosong. Saya dan rekan-rekan wartawan lain, korespoden, berikut pimpinan berbagai media di Kaltim masih menunggu Gubernur Awang Faroek Ishak.

Gubernur mendadak ingin bertemu para pimpinan media. Pagi itu baru satu bulan lewat tiga hari masa kepemimpinannya. Ia dilantik Mendagri pada 17 Desember 2008, seusai mengalahkan tiga rivalnya dalam dua putaran Pilgub.Tiga rival itu adalah pasangan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, dan Jusuf SK-Luther Kombong.

Di deret kursi sebelah kiri, tempat saya duduk, Wapemred Kaltim Post Syafril Teha Noer sedang berbincang ringan dengan Kepala Biro LKBN Antara Iskandar Zulkarnaen serta Pemred Majalah Bongkar Charles Siahaan. Maturidi, Kepala Biro Tribun Kaltim di Samarinda, nimbrung bersama mereka. Di deret kursi lain terlihat TVRI Kaltim, RRI Samarinda, pimpinan harian dan tabloid lain, beberapa wartawan senior, serta para koresponden media cetak dan elektronik Jakarta.

Pukul 08.05, Gubernur akhirnya masuk ruang rapat. Satu per satu kami disalami. "Hai, Bin. Apa kabar? Lama tidak kelihatan," sapanya. Ia mengisi tempat duduk di depan, didampingi M Jauhar Effendi, Karo Humas Setprov Kaltim saat itu. Pandangannya sekilas menyapu semua kursi yang sudah terisi. Awang melebarkan lagi senyumnya. Agak mengejutkan memang. Biasanya, rekan- rekan pers paling malas untuk menghadiri undangan pagi.

"Pertemuan semacam ini saya kira sangat penting. Kalau perlu kita buat sebulan sekali agar tidak ada dusta di antara kita," kata Awang. Pertemuan atau Coffe Morning ini diawali santap bersama. Nasi kuning telah terhidang di setiap meja.
*****

AWANG menyatakan tidak ingin ada miskomunikasi, baik dengan pers maupun masyarakat. Karenanya pertemuan semacam itu menjadi penting dan ia berjanji akan menggelarnya sebulan sekali. Namun Awang juga manusia. Ia bisa saja lupa. Ia bisa pula berubah dalam menilai skala prioritas. Sehingga ketika tidak pernah ada lagi pertemuan lanjutan pada bulan-bulan berikutnya, boleh jadi itu karena faktor-faktor itu. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir.

Bagi pers sebenarnya tak harus dalam forum semacam itu untuk mendapatkan informasi. Banyak cara dan kesempatan lain. Tapi acapkali keterangan yang disampaikan tidak tuntas. Sehingga tak semua gagasan pembangunan dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat. Terlebih beberapa persoalan yang selama ini terus menjadi pertanyaan publik, dijawab hanya sepotong-potong oleh gubernur. Publik pun bingung.

Sebutlah gagasan membangun jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda. Beberapa bulan kemudian berganti menjadi freeway. Awang tak mau lagi menggunakan istilah tol. Hingga acara peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jalan tersebut, di Km 13 Balikpapan, 24 November 2009, Awang masih menyebut freeway. Tapi, seminggu kemudian, Kepala Dinas PU Kaltim Husinsyah menyatakan sepakat menerima usulan anggota Komisi III DPRD Kaltim untuk mengubah konsep freeway menjadi tol.

Ketua Komisi III H Syahrun mengaku ragu konsep freeway bisa diwujudkan. Kalaupun nantinya terwujud, ia khawatir masyarakat akan menilainya sebagai pembohongan publik. Satu sisi selalu digemborkan sebagai freeway sehingga masyarakat kelak tidak perlu dikenai tarif. Kenyataannya pemprov mengajak pula investor. Kalau investor dilibatkan, dengan sendirinya akan memungut tarif layaknya jalan tol.

"Nah, kalau ini kita setujui, kan kita di DPRD yang kena getahnya. Jadi, kenapa tak sekalian saja dibangun tol, tak usah lagi digemborkan sebagai freeway" kata Syahrun.
Syahrun baru periode ini duduk di DPRD Kaltim. Selama ini ia menjadi pengurus Partai Golkar. Ia juga bos dari perusahaan yang banyak menggarap proyek pemerintah terutama dibidang konstruksi, baik jalan maupun bangunan. Ketua Gapensi Kaltim ini kini sudah mempunyai sebuah mal, Plaza Mulia. Saat peresmian pembangunan freeway di Km 13 Balikpapan, 24 November 2009 lalu, ia tidak diundang oleh Pemprov. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal pun tidak diundang. Mukmin membenarkan bahwa dirinya tidak diundang. "Saya hanya ditelpon Pak Awang usai acara itu, intinya minta dukungan dewan. Yah, saya hanya bilang, kita lihat saja nanti," jelasnya.

Sebut pula masalah divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) pasca-pencabutan gugatan arbitrase. Banyak pertanyaan publik yang belum terjelaskan. Misalnya, kenapa gubernur tidak meneruskan gugatan arbitrase? Padahal banyak analisis meminta Kaltim lebih baik memilih opsi itu. Kalaupun damai yang dipilih, kenapa gubernur tak ngotot untuk menagih kompensasi Rp 285 miliar pada BUMI? Kenapa setelah BUMI dianggap wanprestasi, gubernur tidak kunjung bersikap secara jelas serta tegas?

Publik melihat ada perbedaan sikap yang ditunjukkan Awang Faroek terhadap divestasi PT KPC kali ini dengan ketika dia masih menjadi Bupati Kutim. Saat itu, Awang Faroek terlihat sebagai sosok pejuang yang gigih untuk masyarakat Kaltim.

"Yang saya tahu, Pak Awang itu memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan divestasi saham KPC untuk Kutim dan Kaltim. Itu terlihat sejak beliau Bupati. Apalagi jika baca bukunya, kita akan lebih tahu betapa kuatnya komitmen beliau memperjuangkan hak rakyat Kaltim lewat divestasi saham KPC," kata Isran Noor saat saya telpon akhir Pebruari silam.

Buku yang dimaksud Isran adalah sebuah buku setebal 487 halaman berjudul "Divestasi Saham KPC: Memperjuang Hak Rakyat Kalimantan Timur." Buku ini ditulis Awang Faroek ketika dia menjadi Bupati Kutim dan bersiap bertarung melawan Suwarna AF dalam Pilgub Kaltim. Buku itu dicetak kali pertama Mei 2003.

Menurut Awang Faroek, dalam bukunya, adalah pantas di daerah yang kaya sumberdaya alam, masyarakatnya juga harus hidup sejahtera. Itulah mengapa ia berjuang keras agar dalam divestasi saham KPC, Pemkab Kutim mendapat bagian yang memadai. Apalagi karena PT KPC memang beroperasi di wilayah Kutim.

Barangkali tulisan di buku tidak harus dimaknai secara sama saat berhadapan dengan kenyataan? Semestinya tidak.
*****

SEKALI lagi, ini sebuah problem komunikasi. Ada komunikasi politik yang tersendat. Komunikasi tersendat, bisa karena faktor kesibukan Kepala Biro Humas Zairin Zain (sekarang) dan Gubernur. Bisa pula karena ada sesuatu yang disembunyikan. Apa pun itu, penting dibangun sebuah komunikasi yang baik dan terbuka dengan semua pihak untuk membangkitkan interes dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Kalau saja komunikasi terjalin baik, barangkali seorang Carolus Tuah tidak perlu bersikap sinis dalam mengapresiasi gagasan Awang Faroek. "Lihatlah Gubernur. Di mana pun dan kapan pun bicara, kalau bukan soal Maloy pasti Freeway," sindir Tuah. Tuah Direktur Pokja 30 Samarinda, sebuah LSM yang memberi perhatian terhadap masalah kebijakan publik. Dengan begitu energi gubernur dan pejabat pemprov bisa lebih fokus untuk benar-benar menyelesaikan 10 persoalan yang sudah diinventarisir di awal pemerintahan, dan tidak terkuras hanya untuk melakukan counter atau menutupi sesuatu.(*)

10 PERSOALAN KALTIM
1. Kemandirian dan kedaulatan pangan
2. Kemiskinan
3. Pengangguran
4. Keterbatasan akses dalam permodalan
5. Pelayanan publik masih buruk
6. Mutu lingkungan merosot
7. Memacu iklim investasi
8. Kualitas pendidikan
9. Layanan kesehatan
10. Pembangunan perbatasan

Ketika Kuli Tinta Bergaji di Bawah Kuli

2009-12-17T20:50:00.007+07:00

Oleh Achmad Bintoro

WARTAWAN acapkali menyebut dirinya sebagai "kuli tinta". Saya tidak tahu persis kenapa ada sebutan semacam itu. Jauh sebelum saya menjadi wartawan, ungkapan itu sudah sering saya dengar. Kini sebutannya memang sedikit lebih keren, menjadi "kuli disket". Lalu bergeser lagi jadi "kuli flashdisk" bahkan ada yang menyebut "kuli laptop". Tapi toh tetap tak beranjak dari kata "kuli".

Padahal, kuli bermakna orang yang bermata pencarian sebagai pekerja kasar. Apakah ini berarti wartawan dengan sengaja mengidentikkan dirinya sebagai pekerja kasar, hanya karena sebagian waktunya mengharuskan di lapangan? Entahlah. Saat diskusi publik "Menakar Kelayakan Upah dan Profesionalisme Wartawan" di Hotel Mesra Internasional Samarinda, Sabtu (5/12) pekan lalu, saya juga tidak bisa memberi jawaban pasti.

Diskusi ini menghadirkan narasumber HR Daeng Naja (pengamat ekonomi dan hukum), Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Kaltim HS Alwy Alaydrus, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat yang juga bos Harian Suara Merdeka Semarang Sasongko Tedjo, Kabid HI Disnakertrans Kaltim Isran Nafiah, dan saya sendiri selaku Ketua Tim Survei Upah PWI Kaltim.

Yang saya pahami, pekerjaan wartawan jauh dari bayangan seorang kuli. Tanpa bermaksud merendahkan kuli, apalagi saya juga pernah menjalani pekerjaan kuli dalam pengertian yang sebenarnya, kegiatan yang digeluti wartawan berbeda jauh dari yang digeluti para kuli angkut, kuli bangunan, dan kuli-kuli lain.

Kerja otak lebih memegang peran dalam diri seorang wartawan, sebelum ia kemudian menggunakan kaki, tangan, dan peluhnya untuk menerjemahkan hal-hal yang sudah dipikirkannya lebih dulu. Pada banyak kesempatan tatap muka dengan wartawan pemula, saya selalu katakan, Anda tidak cukup hanya dengan menyorongkan alat perekam, kemudian mengetik apa yang terekam. Anda tidak bisa bekerja mechanical begitu.

Wartawan harus bekerja cerdas. Dan itu mesti dimulai sejak melakukan serangkaian wawancara, riset, sampai ia menuliskannya. Ia harus selalu skeptis lalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berdaya untuk mendapatkan informasi yang eksklusif.
***

Selama dua bulan terakhir ini, saya bersama tim kecil Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim menyebar kuisioner dan mewawancarai sekitar 40 wartawan media cetak, elektronik dan online terkait survei upah wartawan Samarinda. Survei ini untuk mengetahui besaran upah yang diterima wartawan, sekaligus komponen kebutuhan minimal mereka. Target responden adalah lajang, bekerja kurang dari dua tahun, dan sudah menjadi karyawan tetap. Tim juga memantau biaya hidup wartawan berdasar pergerakan indeks harga konsumen (IHK) dan kebiasaan konsumsi mereka.

Hasilnya, 80 persen responden menerima upah pada rentang Rp 401.000-700.000. Bahkan ada yang bergaji hanya Rp 200 ribu. Beberapa responden lain mengaku tidak menerima upah sepeser pun dari media tempatnya bekerja. Institusi medianya hanya memberikan surat tugas atau kartu pers yang menandakan bahwa yang bersangkutan adalah wartawan.

Sekarang kita lihat upah di sektor lain. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2010 baru saja diumumkan sebesar Rp 1.002.000. Upah kuli bangunan, rata-rata Rp 60.000 per hari. Dikurangi libur setiap pekan, maka seorang kuli bangunan bisa mendapatkan upah Rp 1.560.000 per bulan. Artinya, upah wartawan di Kaltim, khususnya Samarinda, sebagian besar masih jauh di bawah upah kuli bangunan.

Hasil survei ini memang tidak mengejutkan. Hampir semua wartawan mafhum dengan fakta ini. Tapi mereka enjoy saja. Sebanyak 95 persen responden malah mengakui mencintai pekerjaannya. Alasannya beragam. Mulai dari panggilan nurani, minat, bakat, tambah wawasan, hingga karena merasa sesuai latar pendidikan. Alasan-alasan ini pula barangkali yang membuat wartawan terkesan pasrah menerima keadaan, meski upah yang ia terima hanya Rp 200 ribu.

Ketua Umum PWI Pusat Margiono mengatakan, kalau ada wartawan yang diam saja menerima upah Rp 200 ribu, itu berarti wartawan bodoh, tidak profesional. "Kalau dia profesional, tidak mungkin dia mau digaji segitu. Dia pasti akan pindah cari media yang mau berikan gaji tinggi. Itu hanya wartawan yang bodoh dan tidak profesional saja, sehingga dia tidak memiliki posisi tawar tinggi," katanya.@

photo credit by journalist.com

Upah Layak Wartawan Samarinda Rp 3,7 Juta

2009-12-17T19:27:00.007+07:00

Oleh Achmad Bintoro

"Kenapa bisa sebesar itu?", tanya anggota Dewan Pengupahan Kota Samarinda Ahmad Syaukani saat saya kemukakan hasil survei upah layak wartawan Samarinda. Hasil survei PWI Kaltim itu menyebut upah layak minimal bagi wartawan lajang di Samarinda adalah Rp 3,7 juta. Tepatnya Rp 3.743.497.

Angka itu, tentu saja, sangat jauh di atas angka kebutuhan hidup layak para buruh atau pekerja umum yang dibahasnya. Selama ini Dewan Pengupahan memang rutin pula menggelar survei kebutuhan hidup layak pekerja. Ia mengacu pada Permenaker No 17MEN/VIII//2005. Hasil survei lalu dijadikan bahan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), setelah dikawinkan dengan faktor eksternal seperti kemampuan pengusaha dan inflasi.

UMP Kaltim tahun 2010 hanya Rp 1.002.000. Jadi, bisa dipahami kalau Ahmad Syaukani kontan bertanya kenapa upah layak minimum bagi wartawan segedhe itu. Faktor apa yang membuat wartawan perlu mendapat upah hampir empat lipat UMP. Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim Taufan Tirkaamiana, dan pengamat hukum perburuhan Abdul Khakim yang di sebelahnya, juga penasaran. Dahi keduanya berkerut.

Acuan tim survei PWI sebenarnya sama dengan yang digunakan oleh Dewan Pengupahan ketika menyurvei pekerja, yakni Permenaker No 17/2005. Hanya saja, untuk wartawan, ada tambahan beberapa komponen. Sehingga kebutuhan dasar wartawan yang dicatat mencapai 57 komponen. Dewan Pengupahan hanya 46 komponen.

Komponen itu terbagi enam bidang kebutuhan. Yakni pangan, sandang, papan (tempat tinggal), alat kerja, tabungan/asuransi, dan kebutuhan lain. Pada kebutuhan sarana transportasi misalnya, ukurannya bukan dengan tarif angkot pulang pergi. Sebab faktanya tidak ada lagi wartawan yang naik angkot dalam menjalankan pekerjaannya. Melainkan menggunakan sepeda motor, sebuah alat transportasi favorit wartawan.

Tim juga memasukkan komponen kebutuhan komunikasi (ponsel berikut pulsanya), kebutuhan alat kerja (laptop, modem, pulsa internet), serta kebutuhan tabungan dan asuransi. Termasuk pula kebutuhan membeli buku/majalah dan membayar angsuran rumah tipe 21. Sedang untuk pangan, kebutuhannya relatif sama antara wartawan dan pekerja lain.

"Kebutuhan dasar wartawan dan pekerja lain seperti buruh pabrik plywood misalnya, jelas tidak sama. Wartawan perlu alat kerja khusus, perlu alat transportasi untuk menunjang mobilitasnya, dan komponen kebutuhan lainnya. Jadi kalau acuannya hanya UMP 2010, responden nyatakan itu belum cukup," kata saya kepada mereka bertiga. Mereka akhirnya memahami dan memaklumi itu terlebih dengan resiko-resiko yang dihadapi wartawan.

Upah Rp 3,7 juta merupakan upah layak wartawan kedua terbesar di Tanah Air. Tertinggi adalah upah layak wartawan Jakarta yang dirilis oleh AJI Jakarta, sebesar Rp 4,5 juta. Ketua Umum SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) Dahlan Iskan malah merilis angka lebih tinggi. Menurut CEO Jawa Pos itu, upah layak wartawan minimal lima kali UMP. Artinya, kalau UMP Kaltim 1 juta, maka, wartawan mestinya bergaji minimal Rp 5 juta.

Tetapi masalahnya tidak semua perusahaan pers mampu menggaji wartawannya sebesar itu. Juga tidak banyak wartawan yang pantas mendapatkan upah sebesar itu karena kemampuannya belum baik. Posisi tawar mereka rendah.

"Saya setuju sekali dengan besaran upah layak itu. Tapi karena banyak yang belum profesional ya mari kita tingkatkan dulu kualitas wartawan. Kalau kualitasnya baik, posisi tawarnya pasti tinggi. Saya kira masih banyak tempat bagi wartawan yang profesional di media yang profesional," kata Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, yang juga bos harian Suara Merdeka Semarang.

Jadi upah layak minimum bagi wartawan Kaltim sebesar Rp 3,7 juta adalah untuk wartawan yang profesional. Wartawan profesional adalah wartawan yang memiliki kemampuan teknis, etik dan bekerja dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Apakah Anda termasuk dalam kategori ini? Atau jangan-jangan Anda tak pernah membaca Kode Etik Jurnalistik? Hah, hare gini...@

SURVEI KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
UNTUK WARTAWAN SAMARINDA TAHUN 2009

No Komp Kriteria Kbuthan Satuan Harga Nilai

(Rp) (Rp)
I PANGAN
1. Beras 10.00 Kg 6.500 65.000
2. Sumber Protein:
a. Daging Sedang 0.75 Kg 70.000 52.500
b. ikan Segar Sedang 1.20 Kg 18.000 21.600
c. Telur Ayam Baik 1.00 Piring 34.000 34.000
3. Kacang2-an:
Tempe/Tahu Baik 15.00 Potong 2.000 30.000
4. Susu Bubuk Sedang 0.90 Kg 54.900 49.410
5. Gula Pasir Sedang 3.00 Kg 10.950 32.850
6. Minyak Goreng Kemasan 2.00 Lt 12.500 25.000
7. Sayuran Baik 7.20 Kg 6.000 43.200
8. Buah2-an Sedang 7.50 Kg 8.050 60.375
9. Teh atau Celup 1.00 Dus isi 25 4.150 4.150
Kopi Sachet 4.00 75 Gram 3.750 15.000
10. Karbohidrat lain Sedang 3.00 Kg 11.550 34.650
11. Minuman liputan Kemasan 13.00 Kaleng 1.350 37.800
12. Bumbu-bumbuan (nilai 1 s/d 11) 15.00 % 75.830
Jumlah 581.365

II SANDANG
12. Celana panjang/rok Katun 8/12 Potong 89.000 59.333
13. Kemeja lengan pendek/blus 8/12 Potong 64.900 43.267
14. Kaos oblong/BH 8/12 Potong 22.900 15.267
15. Sarung/kain panjang 1/12 Potong 50.000 4.166
16. Sepatu Kulit sintetis 2/12 Pasang 79.900 13.316
17. Sandal jepit Karet 2/12 Pasang 10.000 1.817
18. Sandal Kulit sintetis 1/12 Pasang 79.950 6.662
19. Handuk mandi Besar 1/12 Helai 69.900 5.825
20. Perlengkapan ibadah Sajdah 1/12 Paket 25.000 2.083
21. Kemeja lengan panjang 4/12 Potong 69.900 23.300
22. Sepatu kets 2/12 Pasang 144.900 24.150
Jumlah 199.186

III PAPAN
23. Sewa Kamar Sedang 1.00 1 bulan 450.000 450.000
24. Dipan/Tempat tidur No 3 1 (48) Buah 475.000 9.895
25. Kasur dan bantal 1 (48) Buah 280.000 5.833
26. Sprei dan Sarung Bantal 2 (12) Set 150.000 25.000
27. Meja dan kursi 1 meja/4 kursi 1 (48) Set 452.900 9.435
28. Lemari Pakaian Kayu 1 (48) Buah 449.000 9.354
29. Sapu ijuk/plastik 1 (12) Buah 25.000 2.083
30. Perlengkapan makan
a. Piring Polos 3 (12) Buah 33.800 8.450
b. Gelas Polos 3 (12) Buah 21.900 5.475
c. Sendok dan garpu Sedang 3 (12) Pasang 12.900 3.225
31. Ceret alumunium Ukuran 25 cm 1 (24) Buah 121.900 5.079
32. Wajan alumunium Ukuran 32 cm 1 (24) Buah 39.000 1.625
33. Panci Ukuran 2 (12) buah 34.900 5.186
34. Sendok masak alumunium 1 (12) buah 24.900 2.075
35. Kompor gas Dua mata 1 (48) buah 250.000 5.208
36. Tabung Gas 12 Kg 1 (96) Buah 750.000 7.813
37. Ember plastik Isi 20 ltr 2 (12) buah 34.900 5.816
38. Setrika listrik Sedang 1 (24) buah 62.950 2.622
39. Listrik 450 Watt 1 buah 60.000 60.000
40. Bola lampu Energy save 6 (12) buah 23.500 11.750
41. Air bersih Standar PDAM 10 M3 1.980 19.800
42. Sabun cuci cream/deterjen 1.5 Kg 12.250 18.375
43. Kipas angin Sedang 1 (36) unit 150.000 4.166
44. Angsuran rumah sederhana T211 (180) unit 45.000.000 250.000
Jumlah 928.265

IV LAINNYA
45. Bacaan
a. Koran Lokal 30 Eks 2.000 60.000
b. Majalah Nasional 4 Eks 24.700 98.800
c. Buku soft cover 1 buah 85.000 85.000
d. TV 14 Inc 1 (36) buah 475.000 13.194
e. Radio 4 band 1 (48) buah 350.000 7.292
46. Sarana Kesehatan
a. Pasta gigi 1 buah 2.950 2.950
b. Sabun mandi 80 Gram 2 buah 2.350 2.350
c. Shampo Produk Nas 1 100 ml 11.500 11.500
d. Pembalut atau Isi 10 1 dus
alat cukur 1 set 4.000 4.000
47. Obat anti nyamuk Bakar 3 Dus 3.0000 3.000
48. Potong rambut Di tkg/salon 6 (12) kali 10.000 5.000
49. Komunikasi
a. Telepon seluler Low end 1 (36) unit 550.000 15.278
b. Pulsa telepon Jaringan 100 Rp 150.000 150.000
50. Transportasi
a. Sepeda Motor 110 cc 1 (36) unit 14.200.000 394.444
b. Oli Baik 1 Kaleng 30.000 30.000
c. BBM Premium 30 Ltr 4.500 125.000

Jumlah 1.007.808

V ALAT KERJA
51. Laptop Sedang 1 (48) unit 6.000.000 125.000
52. Modem Sedang 1 (36) unit 850.000 23.611
53. Pulsa internet Normal 200 unit 200.000 200.000
Jumlah 348.611

VI TABUNGAN DAN ASURANSI
54. Rekreasi Dalam Kota 2 kali 100.000 200.0000
55. Asuransi Jiwa Sedang 1 paket 200.000 200.000
56. Asuransi Kesehatan Sedang 1 paket 100.000 100.000
57. Tabungan
(5% dari nilai 1 s/d 56) 178.262
Jumlah 678.262

JUMLAH TOTAL 3.743.497

Kemarin Wakar Besok Wartawan

2009-12-17T19:17:00.008+07:00

Oleh Achmad Bintoro

Siapakah yang layak disebut wartawan? Rusbandi, teman semasa kuliah, mengatakan, ia mempunyai seorang tetangga yang setiap hari keluar rumah dengan menenteng tustel dan berompi. Di punggungnya tertulis "Wartawan Investigasi" warna merah. Ukuran hurufnya besar, sehingga masih terbaca jelas dalam jarak 50 meter. Ia ada di banyak event dan seremoni. Potret sana potret sini. Selalu ikut sodorkan tape perekam di mulut pejabat, meski tak pernah bertanya.

Saat tertentu ia menyodorkan amplop besar warna coklat kepada seorang pengusaha. Pengusaha itu tersenyum melihat gambar dirinya bersama gubernur yang dikemas dalam bingkai berukuran 10R. Sedetik kemudian keduanya menuju balik sekat di sudut ruang. "Dia wartawan, meski kami sendiri tidak pernah melihat tulisannya," kata teman saya.

Tetangganya itu, dulu seorang wakar di sebuah perusahaan kayu. Setelah terkena PHK, sekitar 10
tahun lalu, ia banting stir. Bersama sejumlah kawan begadangnya yang setia menemaninya saban malam, ia mendirikan tabloid mingguan. Edisi perdana pun terbit. Edisi II menyusul enam bulan kemudian. Usai itu macet hingga kini. Tapi seperti kata bijak, tidak ada istilah "eks wartawan", ia pun masih aktif potret sana potret sini dan mengantongi kartu pers.

Wartawan dadakan seperti yang dikisahkan teman saya, bukan cuma satu dua. Tanpa pernah ikut pendidikan tertentu, siapa pun bisa dengan mudah mengangkat dirinya menjadi Pemred atau wartawan. Wartawan kini mungkin satu-satunya bidang pekerjaan yang paling gampang diraih. Gagal menjadi PNS, besok pun Anda bisa berstatus wartawan. Pers juga menjadi pelarian yang menarik saat pekerjaan lain sulit diraih. Sekalian menjalin lobi, siapa tahu bisa dapat pekerjaan lebih baik.

Fenomena ini muncul pascareformasi saat membuat koran tidak lagi memerlukan SIUP. Dewan Pers merilis, selama 32 tahun era Orde Baru hanya berdiri 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio. Setahun pascareformasi, jumlahnya melonjak menjadi 1.687 media cetak, naik 600 persen. Jadi, dalam setahun muncul 1.389 media cetak baru, 40 per bulan atau hampir lima media per hari. Kini tingga 830 yang bertahan. Selebihnya bangkrut. Jumlah wartawan 40.000 orang lebih. Tapi hanya 20 persen yang benar-benar paham kode etik. Yang nongkrong di DPR misalnya, sekitar 3.000 wartawan tapi tak lebih dari delapan persen yang menulis berita secara terus menerus.

Daeng Naja mengatakan, jika siapa pun bisa dengan mudah jadi wartawan, akan merugikan citra profesi ini. Ke depan perlu dibuat akreditasi khusus. Hanya mereka yang lolos uji serta mendapat sertifikat sajalah yang berhak menyandang sebutan 'wartawan'. Seperti advokat, belum boleh dia menyandang sebutan itu sebelum menempuh pendidikan khusus dan lulus ujian.

"Jangan seperti sekarang. Dari latar apa pun dan tanpa memiliki standar kompetensi bisa sandang sebutan wartawan. Adanya akreditasi sekaligus untuk menaikkan posisi tawar wartawan," ungkap notaris yang pernah menjadi wartawan di Makassar itu.

Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, menyatakan senada. PWI bersama Dewan Pers kini sedang buat rumusan standarisasi perusahaan pers untuk bahan penyempurnaan UU No 40/1999. Kelemahan utama UU Pokok Pers itu adalah membuka keran bagi siapa pun dan dalam kondisi nyaris tanpa syarat untuk mendirikan perusahaan media. Akibatnya jadi seperti sekarang ini: begitu mudah orang menjadi wartawan.

Dewan Pers pada 3 Maret 2008 sudah mengeluarkan peraturan Standarisasi Perusahaan Pers. Ada 17 item. Di antaranya kewajiban perusahaan itu memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan usaha minimal enam bulan berturut-turut. Dalam waktu enam bulan tak terbit maka perusahaan itu dinyatakan bukan perusahaan pers, dan kartu pers yang dikeluarkannya tak berlaku lagi. Perusahaan pers juga wajib memberi upah minimal sesuai UMP dan kesejahteraan dalam bentuk lain seperti bonus, asuransi, peningkatan gaji, pembagian laba bersih (saham) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

"Kita juga ingin katakan yang layak disebut wartawan itu seperti ini. Jangan disebut wartawan kalau tidak memenuhi syarat. Dengan standarisasi itu kita berharap akan ada seleksi dan gradasi. Sehingga ketika kita menyebut wartawan, maka itu hanya mengacu pada yang sudah memiliki kompetensi," tambah Sasongko.

Peningkatan profesionalisme wartawan menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan wartawan dan media, melainkan juga untuk masyarakat. Masyarakat yang cerdas akan senantiasa membutuhkan pers yang cerdas yang diawaki oleh wartawan-wartawan yang cerdas dan reformis.
Sebaliknya, wartawan yang bodoh, tidak saja akan membodohi pembacanya, tetapi juga sekaligus memproklamirkan kebodohannya itu kepada publik melalui karyanya.

Menurut Leo Batubara, anggota Dewan Pers, untuk mengetahui wartawan itu cerdas atau tidak, profesional atau tidak, bisa dilihat dari tulisan dan gajinya."Alat ukur wartawan cerdas dan profesional dari tulisannya dan gajinya," katanya.@

photo credit by journalist.com

Pak Amins, Kami Rindu Kegaranganmu

2009-09-10T19:28:00.007+07:00

Oleh Achmad Bintoro

Bukan Achmad Amins namanya kalau tidak melontarkan kata-kata pedas yang seringkali membuat panas telinga dan memerahkan muka pejabat. Hampir seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkot Samarinda, termasuk almarhum Sekkot M Saili, hapal betul "kegarangan" bosnya ini.

Karena itu, kalau saja masih boleh memilih, banyak diantara mereka mungkin akan lebih memilih untuk tidak hadir dalam rapat, acara pelantikan maupun forum-forum bahasan resmi yang dipimpin Walikota Samarinda. Mereka rela dicap sebagai "pembolos" asalkan bisa terhindar dari semprotan sang bos yang bisa terlontar kapan pun dan dalam kondisi apa pun itu.

Menurut mereka, acapkali semprotan itu melewati batas kepatutan. Ini karena, saat memberi teguran, Amins dianggap tidak mengemasnya dengan kalimat-kalimat yang lebih bijak dan manis. Setidaknya, masih menurut klaim mereka, kalaupun harus menggunakan kata-kata yang pedas, janganlah disampaikan di depan anak buah mereka atau di depan umum, terlebih di depan watawan.

"Kami tahu teguran itu tujuannya baik. Tapi ya jangan kalimat pedas macam itu, diucapkan di muka umum dan di depan anak buah kan malu kita," kata seorang pejabat eselon IIIb yang enggan disebut namanya.

Dalam suatu rapat yang dihadiri pimpinan badan, dinas dan berbagai kalangan di Balai Kota, ia mengaku pernah tiba-tiba ditegur dengan kata-kata yang menurutnya sangat tidak etis, hanya karena ia tidak bisa datang tepat waktu. Amins mengucapkan kata-kata itu dengan menggunakan bahasa Banjar.

Seorang camat, yang memimpin daerah terluas di Samarinda, juga mengakui "kebiasaan" bosnya itu. Tetapi lepas dari penilaian minus para pejabat itu, Amins memang dikenal tegas dalam mengkritisi kinerja para pegawainya. Satu di antara yang ia kritisi adalah soal kebiasaan para pejabat dan pegawainya yang suka beramai-ramai menghadiri undangan ke luar kota.

Amins mengetahui banyak pegawainya yang suka bolak-balik ke Jakarta dan ke kota-kota lain di luar Kaltim. Dengan dalih menghadiri sebuah undangan seminar, pelatihan atau lokakarya, mereka acapkali pergi berbondong-bondong. Malah tak jarang, pegawai itu mengontak panitia di Jakarta meminta undangan, meski sebenarnya tidak termasuk dalam daftar yang turut diundang, hanya agar ada alasan untuk berangkat.

"Lho, yang diundang satu dua orang. Tapi yang berangkat kok sampai 12 orang, apa- apaan ini. Mirip parade sirkus saja," sindir Amins, dengan bahasa yang masih halus.

Teguran ini ia ungkapkan di depan para pejabat, pimpinan DPRD dan sejumlah undangan yang memenuhi ruang pendopo Rumah Jabatan Walikota Samarinda di Jalan S Parman pada acara pelantikan pejabat eselon.

Walikota kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, yang kadang suka keluyuran sendiri di Pantai Talise Palu ini mengakui masih banyak pegawainya yang belum disiplin. Etos kerja mereka amat rendah. Ia berpesan kepada Sekkot Samarinda untuk lebih ketat menyeleksi tiap undangan. Jika tidak perlu dan bermanfaat bagi kemajuan kota tidak usah dihadiri daripada buang uang rakyat saja.

"Bila Anda (Sekkot Samarinda) pun tidak becus bekerja, minggu depan pun Anda bisa dilengserkan," tambahnya tegas di depan Sekkot.

Masih terkait dengan kedisiplinan, Amins juga menyindir pegawainya yang bertugas menangani proyek pembongkaran rumah di sepanjang tepian Sungai Karangmumus. Suatu ketika, pernah Amins bertanya kepada anak buahnya, kapan relokasi rumah itu bisa dirampungkan.

"Dijawab, 12 bulan pak ai, Tapi kenyataannya sekarang ini sudah 13 bulan jalan dan proyek itu belum juga tuntas. Jadi memang ada eselon II yang ibarat pahat, bila kada digatuk kada bagawi (bila tidak ditegur, tidak bekerja)," kata Amins.

*****
Begitulah Amins. Tegas dan apa adanya. Sayang sekali, Amins kini jarang menyemprotkan kata-kata pedas kepada pejabat atau stafnya. Apakah itu pertanda bahwa kinerja pejabat dan stafnya sudah lebih baik dan banyak permasalahan kota sudah bisa diatasi?

Tapi rasanya kok tidak juga bila diasumsikan macam itu. Freekwensi kebakaran rumah toh masih tinggi. Belakangan malah kian sering. Pernah dalam tiga hari berturut-turut kebakaran terjadi bergantian di tempat terpisah. Terakhir, si jago merah menghanguskan 49 ruko dan puluhan petak pedagang di Blok A Pasar Segiri hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 200 miliar. Sejak Januari hingga tulisan ini diposting, tercatat sudah 63 kali terjadi peristiwa kebakaran di kota berpenduduk 700 ribu jiwa ini.

Tapi toh sejauh ini tidak terdengar dan tak terlihat aksi yang lebih greget dari pemkot untuk mengingatkan warganya untuk lebih waspada. Tak ada pula komentar dari Amins. Kondisi fasilitas umum juga tidak menjadi lebih baik. Beberapa ruas jalan kota masih berlubang. Acapkali sekedar untuk mengaspal kembali bekas galian yang cuma beberapa meter saja saja dibutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan menahun. Kerusakan ruas jalan di depan Pelabuhan, yang berada di tengah kota, sudah terjadi berbulan-bulan. Kondisinya parah dan kotor karena berbaur dengan tumpukan sampah. Ah, masih terlalu banyak untuk ditulis kalau harus menjelaskan satu per satu keadaan kota yang masih jauh dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (Tepian).

Kalau begitu kenapa Walikota meninggalkan kebiasaan lamanya itu, yang dalam batas tertentu sebenarnya bisa memberikan efek jera kepada para pejabat untuk tidak lagi lalai dalam mengurus kota ini.

Warga melihat greget Amins sudah mulai berkurang dalam mengurus kota. Intensitasnya mulai menurun setelah ia gagal memenangkan Pilgub Kaltim 2008 lalu. Padahal masa bhaktinya sebagai Walikota masih setahun lagi, sampai 2010. Pak Wali, warga merindukan "kegaranganmu" yang dulu. Meski mungkin terdengar pedas, tapi kalau itu bisa mencambuk para pejabat untuk lebih memperhatikan layanan kota dan menjadikan kota ini bisa lebih maju, ya kenapa tidak. Jangan biarkan kotamu yang dibelah oleh Sungai Mahakam yang mempesona, dengan potensi yang tak terbilang besarnya itu, menjadi kotor, semrawut dan membuat kenyamanan warga menjadi berkurang.(*)

Batubara Habis, Migas Habis, Lalu Apa Lagi?

2009-07-21T17:10:00.007+07:00

Oleh Achmad Bintoro

Mendapat kemelimpah-ruahan sumberdaya alam, ternyata tidak lantas membuat Kaltim menjadi sejahtera. Yang terjadi malah sebaliknya, Kaltim dalam "paradox of plenty", meminjam istilah Terry Lynn Karl, profesor Ilmu Politik pada Stanford University. Begitu banyak paradoksal di bumi kaya sumber alam ini, dan entah kapan akan sirna. Kalau minyak bumi, gas alam, batu bara dan bahan esktraktif lainnya pun habis, entah pendapatan dari sektor apa lagi yang bisa dibanggakan dan dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kaltim mungkin tak bisa lagi berbangga diri dengan julukan "Si Jamrud Katulistiwa". Kenyataannya tak ada lagi rimbun hutan di banyak kawasan di bumi Kaltim. Jengkal lahan yang dulu riap lebat oleh pohon Ulin dan Meranti kini telah berubah menjadi lahan-lahan gersang penuh ilalang. Tak ada lagi yang dapat dibanggakan, selain secuil kisah bahwa Kaltim pernah menjadi pemasok kayu terbesar di Indonesia dan dunia.

Dulu para pemuda bisa membusungkan dada dapat bekerja di Kalimanis Group atau perusahaan HPH lainnya di Kaltim. Tapi setelah ribuan chainsaw membabat habis hutan Kaltim, perusahaan-perusahaan itu pun seperti kehilangan sumber kekuatannya. Mereka bangkrut satu demi satu.

Pernah tercatat ada 105 HPH dan 26 industri kayu lapis, kini yang bertahan tidak lebih dari jumlah jari di tangan. Itu pun dengan nafas tersengal. Puluhan ribu pekerja ter-PHK. Bekerja di sektor kehutanan bukan lagi menjadi mimpi anak-anak kita. Fakultas Kehutanan Unmul yang dulu menjadi incaran ribuan calon mahasiswa, kini nyaris tak diminati. Punahnya hutan juga membawa bencana. Banjir meluas di segala tempat, dari hulu hingga hilir. Selama puluhan tahun Kaltim mendapat dari hasil eksploitasi hutan itu berupa bagian Iuran Hasil Hutan (IHH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan pajak lainnya.

Tapi, apakah pendapatan itu telah membuat masyarakat Kaltim menjadi sejahtera? Apakah pendapatan itu telah membuat infrastruktur di Kaltim menjadi lebih baik dan angka kemiskinan terkikis? Jawabanya adalah tidak! Kalau hutan gundul mungkin tidak terlalu membuat kita risau. Sebab suatu saat masih bisa tumbuh lagi. Tetapi bagaimana kalau yang habis itu berupa cadangan minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya?

Kalau bahan-bahan mineral itu habis, maka akan habis selamanya. Jika habis berarti Kaltim tidak akan terima lagi pendapatan dari hasil sektor ekstraktif. Tak ada lagi pendapatan lifting migas dan batubara yang selama empat tahun terakhir saja mencapai Rp 49,89 triliun.

Jadi, ungkap Direktur Pokja 30 Samarinda Carolus Tuah, mumpung masih memiliki sumberdaya alam, Kaltim harus dapat memanfaatkan pendapatan dari sektor ekstraktif itu untuk menyejahterakan rakyat. Celakanya para pejabat publik penyelenggara pemerintahan cenderung berpikir pendek, mementingkan untuk memperkaya diri. Sehingga berkah besar dari bagi hasil migas dan tambang yang diperoleh sejak era otda, hanya melahirkan "kutukan" dan ajang korupsi.

Acapkali proses penganggaran bersifat elitis dan tidak transparan. Akses publik ke dokumen anggaran amat kurang. "Kalau saya bisa dapatkan itu karena saya punya dua jurus. Pertama, mencuri, dan kedua mencuri lagi. Padahal sudah banyak peraturan yang menjamin keterbukaan informasi. Musrenbang juga tidak optimal dan hanya formalitas," katanya.

Karena tak ada transparansi dan akuntabilitas, praktis roda pemerintahan bersifat oligarki, yakni pola pemerintahan yang dijalankan beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu. APBD/APBN akhirnya dibedah dan dimanfaatkan berdasar kepentingan mereka. Lobi atau bisik- bisik di parlemen dan di pemerintah oleh kroni bisnis akhirnya menjadi yang didengar dan mereka perjuangkan daripada teriakan keras rakyat.

"Transparansi adalah pangkal akuntabilitas. Kekayaan sumberdaya alam ini mestinya bisa menciptakan ekonomi negara/daerah yang kuat bila dikelola secara akuntabel dan transparan. Botswana, Cili, serta Norwegia contohnya," tambah Ridaya Laodengkowe, Koordinator PWYP Indonesia.

Bahkan, negara kaya minyak seperti Bahrain ternyata menyadari bahwa minyak bumi suatu saat pasti habis. Mereka lalu menggunakan petrodolar dari penjualan minyak itu untuk meningkatkan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan dan membangun wisata dan citra baru sebagai surga belanja dunia. Tak akan lagi andalkan minyak setelah dua dekade ke depan. Bangunan hotel dan pusat perbelanjaan modern pun mereka bangun.(*)

Kaltim dan Kutukan SDA

2009-04-07T21:16:00.008+07:00

Oleh Achmad Bintoro

Di Kutai Timur ada KPC, salah satu tambang batu bara terbesar dunia. Tapi kemiskinan di sana ternyata begitu tinggi, 48 persen dari total penduduk yang cuma 203.156 jiwa (2005). Kukar lebih ironi. Daerah ini kaya minyak, gas dan batu bara. Disebut-sebut sebagai kabupaten terkaya di Indonesia, dengan APBD Rp 5,5 triliun. Tapi penduduk miskin malah melonjak 145,25 persen dari 73.250 jiwa (2005) menjadi 179.648 jiwa (2006) atau 33 persen dari total penduduk.

Dari waktu ke waktu, jumlah penduduk miskin di Kaltim memang terus bertambah.Tahun 2005 tercatat 299.100 jiwa kemudian naik menjadi 324.800 jiwa (2007) atau 11,04 persen dari jumlah penduduk. Provinsi kaya sumberdaya alam ini juga miskin infrastruktur. Jalan lubang, berlumpur bak kubangan kerbau, dan berdebu saat terik, tidak terhitung lagi sebaran serta panjangnya. Listrik byar pet menjadi hal yang lumrah di seluruh kota. Padahal Kaltim adalah lumbung energi nasional.

Produksi batubaranya saja mencapai 120,5 juta ton tahun 2008. Kaltim memasok 65 persen produksi nasional. Dengan harga US$ 44 per ton saja, berarti nilai produksi batu bara dari Kaltim sebesar US$ 5.280 juta (Rp 52,8 triliun dengan nilai tukar Rp 10.000). Harga itu mengacu pada harga rata-rata yang berlaku di Pelabuhan Newcastle. Di daerah pesisir Negara Bagian New South Wales, Australia yang menjadi pintu keluar masuk lebih 1.500 kapal pengangkut itu, indeks harga bahkan pernah menyentuh US$ 172,10 per ton.

Sedang produksi gas dan minyak buminya, masing-masing 1.072,8 ribu MMBTU dan 52,81 juta barel (2007). Gas Kaltim memberikan kontribusi 37 persen produksi nasional, dan 6,1 persen untuk minyak. Dari lifting produksi migas serta batu bara saja, Kaltim mendapat Rp 40,89 triliun selama 2005-2008. Lalu kemana saja hasil dari pengelolaan kekayaan SDA sebanyak itu?

Kondisi mengenaskan macam ini bukan monopoli Kaltim. Penduduk miskin di Papua malah lebih tinggi, 80 persen. Padahal Papua memiliki Gresberg, sebuah pegunungan tinggi menjilat langit berisi kandungan emas, tembaga dan perak terbesar di dunia. Gresberg mendulang berkah bagi Freeport, melejitkannya dari sebuah perusahaan penambangan sulfur kelas menengah menjadi raksasa tambang kelas dunia. Ini tentu saja membuat McMoran beserta pemegang saham lainnya tak pernah kehilangan senyum.

Kutai Barat dulu juga pernah memiliki tambang emas. Kandungan emas di bukit Kelian itu digali sejak 1992 dan ditutup tahun 2005. Setiap tahun menghasilkan 14 ton emas. Namun toh penduduk miskin di Kubar masih tinggi. Dan setelah perusahaan milik Rio Tinto itu hengkang, Kelian kini tak ubahnya jadi ghost town, nyaris sama dengan Sanga-sanga.

Keadaan ini yang oleh Joseph E Stiglitz, pakar ekonomi peraih nobel, disebut sebagai "resource curse" (kutukan sumberdaya alam). Kutukan sumberdaya alam adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kegagalan negara-negara kaya sumber alam, termasuk daerah, dalam mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki.

Rakyat Kaltim mestinya bisa lebih sejahtera dengan kekayaan alam yang berlimpah itu. Tapi, ironinya, kata Direktur Pokja 30 Samarinda Carolus Tuah, cerita-cerita yang muncul justru soal kemiskinan yang tak kunjung terentaskan, infrastruktur minim, layanan kesehatan dan pendidikan yang rendah, serta layanan publik yang jauh dari memadai. Dan belakangan kasus-kasus korupsi mulai terkuak di mana-mana.

"Di Kabupaten Kukar misalnya, satu per satu pejabatnya ditangkap dan dijebloskan ke bui," katanya, Tuah menambahkan, kutukan sumber daya alam muncul dalam ketidakmampuan untuk menerima dan mengelola kenaikan pendapatan dan orientasi belanja yang buruk. Ini terjadi karena rendahnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.[@]

Ketergantungan Warga Tiada Akhir

2009-03-27T21:58:00.007+07:00

Oleh Achmad Bintoro

SIAPA yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kontraktor lokal, dan sebagainya? Demikian satu dari sekian banyak pertanyaan untuk Survei Persepsi yang diajukan kepada lebih dari 2.000 responden di 29 desa dalam dua kecamatan di Kutai Timur.

Survei dibuat tahun 2005 oleh tim dari sebuah universitas ternama di Pulau Jawa dengan maksud untuk mengetahui pemahaman masyarakat setempat terhadap peran PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam pembangunan. Pertanyaan itu, Senin (23/3) dikutip lagi oleh Nurul Karrim, superintendent di External Affairs & Sustainable Development KPC dalam seminar "Menggagas Strategi Kontrol dan Pengawasan Industri Ekstraktif di Kaltim". Seminar ini digelar Pokja 30 Samarinda dan Publish What You Pay (PWYP) Jakarta.

Pertanyaannya menarik. Namun, lebih menarik adalah jawabannya. Sebanyak 78,1 responden, yang umumnya para pemangku kepentingan seperti kepala rumah tangga, Ketua RT, Kepala Desa, guru, anggota DPRD, PNS, paramedis, dan pemilik warung, menjawab tanggung jawab KPC. Sedang yang menilai sebagai tanggung jawab pemerintah hanya 20,4 persen. Sisanya, 1,5 persen responden melihatnya sebagai tanggung jawab masyarakat.

Bagi KPC, terlebih di tengah sorotan masyarakat atas sejumlah persoalan, jawaban itu tentu bermakna mendalam. "Artinya, harapan dan kepercayaan masyarakat di sekitar tambang terhadap KPC itu masih sangat tinggi," kata Nurul.

Jawaban itu juga bermakna KPC masih dianggap memiliki peran penting sebagai agen pembangunan, termasuk dalam konteks pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dan kontribusinya yang telah dirasakan manfaatnya. Padahal tanggung jawab itu mestinya dipikul oleh pemerintah.

Nurul tak keliru. Tapi bukan pula kekeliruan kalau banyak peserta seminar menafsirkan lain hasil survei itu bahwa kemandirian masyarakat sekitar belum tercipta. Sudah 16 tahun KPC beroperasi. Selama itu, telah ratusan juta ton batu bara yang dikeruk dari bumi Kutim. Lalu apakah dengan sisa waktu 11 tahun ke depan, sampai kontrak PKP2B berakhir 2021, ketergantungan warga bisa berakhir?

Menanggapi survei itu, Setiawati dari Center Social Forestry (CSF) Unmul tersenyum geli. Ia katakan, KPC memiliki banyak karyawan dan konsultan yang pintar. Begitu pintarnya sampai-sampai survei pun bisa dibuat begitu rupa, dipelintir halus sehingga menghasilkan persepsi macam itu.

"Harusnya kan muncul pertanyaan mengenai tingkat kepuasan terhadap perusahaan. Kalau pertanyaan itu yang muncul, barangkali hasilnya akan lain. Satu hal yang pasti, hasil survei tersebut dapat dimaknai bahwa ketergantungan warga tehadap KPC masih tinggi. Lalu apa CSR bisa menyejahterakan warga? Saya kok meragukannya," ujarnya.

Nurul menyatakan bisa. Tapi dengan syarat, perlu sinergi antara pemda dengan perusahaan tambang. Perlu pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas kontraktor lokal, dan pemahaman bahwa dana CSR itu hanya sebagian kecil dari manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Dan manfaat itu telah lama dinikmati masyarakat.

Ia lalu menghitung berapa besar dampak positip keberadaan tambang KPC. Selain memberi program CSR senilai US$ 5 juta, ada kontribusi lain seperti pendapatan untuk negara berupa royalti dan pajak. Tahun 2007 KPC membayar US$ 220. 95 juta. Lalu transaksi pengadaan barang jasa mencapai US$ 476.52 juta. Penyerapan tenaga kerja 15.916 orang, yang mana 2.321 orang di antaranya karyawan langsung KPC. Dan masih banyak kontribusi lainnya.

"Belum lagi bicara dampak KPC terhadap pembentukan output. Besarnya output yang dinikmati warga Kutim mencapai Rp 14,5 triliun atau 65 persen dari total output Rp 22,3 triliun. Jadi, sinergi penting tapi tanggung jawab juga harus dipikul secara proporsional. Jangan semua dibebankan kepada perusahaan, agar ketergantungan warga kepada perusahaan bisa berkurang lebih cepat," kata Nurul.(1 of 3)

Bad News is Good News?

2009-03-09T20:45:00.006+07:00

Oleh Achmad Bintoro

GURU besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto, memberikan nilai pas-pasan alias C pada profesionalisme wartawan di Kaltim. Nilai itu diberikan dalam dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Pofesional". Dialog digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dalam rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dan HUT PWI ke-63 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (28/2). Selain Sarosa, empat pembicara lain (Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Dahri Yasin, Asisten I Setprov Kaltim Abdussamad, dan Ketua PWI Kaltim Maturidi) dan sejumlah peserta turut memberikan kritik. Saya bertindak sebagai pemandu dialog itu. Berikut catatannya.

NILAI C bukanlah nilai yang bisa membuat kita menjadi sangat happy. Tapi tentu masih lebih baik daripada mendapatkan D. Artinya, profesionalisme wartawan Kaltim tak jelek- jelek amat, tapi juga tidak bisa dibilang teramat bagus. Not bad!

Suka atau tidak suka inilah potret diri sebenarnya wartawan Kaltim. Di luar sisi baik pers Kaltim yang turut membangun dan menjadi alat bagi publik untuk mengontrol kekuasaan, hampir semua pembicara dan peserta yang memberikan pandangan dan pertanyaan dalam dialog itu memberikan penilaian yang seragam bahwa profesionalisme pers Kaltim masih jauh dari harapan.

Keluhan muncul misalnya ketika melihat penampilan sejumlah wartawan yang cenderung semau gue. Berkaos oblong, rambut gondrong, bau lagi. Maklum, jam kerja wartawan yang tidak normal membuat dia tidak sempat mencuci. Tapi narasumber tidak bisa memaklumi penampilan macam ini. Sudah begitu hanya bersandal pula. Padahal dia sedang meliput acara resmi di kantor Gubernur Kaltim yang hampir semua bersepatu mengkilap, berbaju rapi bahkan berdasi dan jas.

"Ya, tidak perlu harus berdasi dan berjas. Tetapi berpakaianlah yang rapi dan bersepatu itu sudah cukup. Contohlah penampilan wartawan dari daerah dan negara-negara lain, rapi dan malah tidak mengesankan kalau dia wartawan. Mirip eksekutif yang dia wawancarai," tutur Zairin Zain, Karo Humas Pemprov Kaltim. Pernah pula dia menjumpai wartawan yang saat wawancara masih dengan helm di kepala.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengeluhkan penampilan wartawan yang demikian itu. "Saya sangat kecewa bila ada rekan wartawan datang ke kantor saya bersandal jepit," tandasnya. Mestinya, kalaupun tidak berseragam, wartawan itu berpakaian rapi dan melengkapi diri dengan kartu tanda pengenal.

Celakanya, sudah penampilannya acak-acakan sehingga terkesan kurang menghargai diri sendiri dan narasumber, karyanya pun dibawah standar. Acapkali berita yang ditulis lepas dari substansi bahasan, malah bias. Kualitas tulisan rendah. Selain karena cara penulisan yang urang enak dibaca, logikanya pun terbalik-balik, dan tidak memberikan informasi yang lengkap serta berimbang.

"Pembaca sering kali tidak mendapat nilai tambah apa pun, nyaris tak ada informasi berharga yang bisa mencerdaskan dari berita-berita macam ini," kata Fauzi. Sarosa menambahkan, sudah waktunya media di Kaltim dituntut untuk mampu menyajikan berita yang lengkap dan bisa memberi pengetahuan kepada pembaca.

Wartawan dan pers bisa disebut profesional, kata Sarosa, kalau setidaknya sudah memiliki kesadaran dan pemahaman akan tugasnya (terkait kode etik), dan terampil (kemampuan menulis atau menyiarkan). Abdussamad, Asisten I Setprov Kaltim, mewakili Gubernur, menyebut empat syarat yang harus dimiliki, yakni attitude, behavior, ketrampilan dan pengetahuan. "Dengan melihat semua faktor itu, saya hanya bisa memberikan nilai C pada profesionalisme wartawan Kaltim. Kalaupun sedikit naik, ya C plus-lah," tutur Sarosa.

***

MENDAPAT kesempatan untuk mengkritik pers, rupanya dianggap momen langka. Begitu moderator membuka kesempatan pertama untuk tanya jawab, puluhan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional", kontan serentak mengacungkan tangan. Mereka agaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.

"Ya, kapan lagi bisa mendapat kesempatan mengkritik pers kalau bukan sekarang," tutur Kepala Bagian Humas Pemkab Kutai Kartanegara Sri Wahyuni. Tapi karena mengalah dengan penanya lain, perempuan berparas ayu ini kehilangan kesempatan menyampaikan uneg-unegnya. Waktu sudah menunjuk angka 12.00, sehingga moderator harus menyudahi dialog ini.

"Ini jadi pelajaran bagi saya, lain kali jangan pernah sia-siakan kesempatan pertama," tutur Sri, masih dengan senyum manis.

Beragam kritikan dilontarkan mereka, sebagian disampaikan oleh orang-orang yang lembaganya acap disorot pers. Mulyadi, Kepala Humas Unmul mengeluhkan pers yang selama ini cenderung melihat berita hanya dari sisi negatipnya saja. Kritik terhadap Unmul di koran bukan sekali dua. Tapi bertubi- tubi hingga seakan-akan berita menarik itu cuma yang jelek-jelek saja.

"Tidak selalu berita itu harus menggunakan konsep lama seperti ketika 'manusia menggit anjing'. Di Unmul pun banyak berita positip, tapi entah kenapa jarang dilirik media," ungkap Mulyadi. Ia mengutip konsep berita yang dilontarkan John Bogart, redaktur The Sun, New York berbunyi "When a dog bites a man, that's not news. But when a man bites a dog, that is news".

Tapi apa harus demikian selalu, apa harus selalu bad news is good news? Kritik lain menyebut bahwa pers di Kaltim belum dewasa. Daeng Naja mengemukakan panjang lebar bagaimana dia merasa dicekal oleh sebuah harian di Kaltim, tanpa alasan yang jelas. Nama dirinya tiba- tiba menjadi sesuatu yang haram untuk disebut. Lucunya, saat namanya coba ditulis dengan sebutan yang tidak akrab, menjadi "Hasanudin Rahman", ternyata bisa muncul di harian itu.

Pernah pula dia mengaku diwawancarai wartawan bersama sejumlah narasumber lain. Ternyata, namanya tidak muncul. Padahal, semua pendapat yang dimuat di koran itu adalah pendapat yang dia lontarkan kepada wartawan. Namun entah kenapa, namanya dicomot begitu saja lalu diganti dengan nama orang lain. Seolah-olah yang berkomentar adalah narasumber lain.

"Dengan iluastrasi itu saya ingin mengatakan bahwa pers di Kaltim itu belum dewasa. Lihat saja misalnya, saat Tribun membuat acara, Kaltim Post tidak mau memuat. Sebaliknya begitu. Ini kan menunjukkan ketidakdewasaan pers," tutur jebolan sekolah hukum yang kini sedang menikmati profesi baru sebagai "WTS". WTS di sini bukanlah singkatan dari Wartawan Tanpa Surat kabar, tetapi Writer, Trainer, dan Speaker.

Penilaian serupa diungkapkan Miftah dari BEM Unmul. "Cekal merupakan bentuk pers yang tak profesional. Pers harus bisa melepaskan persoalan-persoalan pribadi, obyektif dan jujur," timpal Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Pers yang belum dewasa, menurutnya bukanlah pers yang profesional.

Bagaimana bisa disebut dewasa kalau hak jawab saja misalnya, ungkap Asisten I Setprov Kaltim Abdussamad tak diakomodir oleh media. Alasannya pun dianggap mengada-ada bahwa tidak ada space. Hak jawab itu lalu disiasati menjadi sebuah berita lanjutan. Ada kesan pers belum berani mengakui kesalahan. Pers merasa dirinya yang paling benar. Daeng menyebut, "pers bukan tidak sekedar menjadi manusia super, tapi sakti."

Pers yang profesional dan dewasa, mestinya bukanlah pers yang tidak pernah salah, namun pers yang mau jujur mengakui kesalahan. Keberanian mengakui kesalahan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu ditumbuhkembangkan guna mendorong pers tampil lebih profesional. [@]

Wartawan Malu-malu Bicara Kesejahteraan

2009-03-09T20:38:00.004+07:00

Oleh Achmad Bintoro

KELUHAN mengenai kualitas wartawan Kaltim yang pas-pasan mendominasi materi kritik para pembicara dan peserta dialog "Pers di Mata Anda: Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional" di ruang Serbaguna Kantor Gubernur, Sabtu (28/2). Mereka berpendapat, mengintensifkan diklat saja tidak cukup. Peningkatan kesejahteraan harus pula diwujudkan. Tapi wartawan cenderung malu-malu bicara soal kesejahteraan diri sendiri.

SEJUMLAH insan pers terlibat dalam perbincangan kecil di sudut ruang Serbaguna Kantor Gubernur, sesaat sebelum dialog dimulai. Ragam hal dibincangkan, diselingi canda dan sapa kepada rekan-rekan seprofesi dan relasi yang hadir dalam dialoh itu. Satu di antaranya mengenai kemungkinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim melakukan survei sekaligus menghitung berapa kira-kira standar gaji wartawan di Kaltim. Gagasan ini berangkat dari keprihatinan tentang masih rendahnya kesejahteraan wartawan.

Kualitas dan kesejahteraan dianggap saling berpengaruh. Namun perbincangan kecil itu terputus di tengah jalan tanpa kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Mereka yang terlibat dalam bincang kecil pagi itu harus bubar karena dialog pers yang digelar PWI Kaltim segera dimulai. Di luar dugaan, kritik pembicara dan peserta dialog juga menyinggung soal perlunya peningkatan gaji dan kesejahteraan wartawan.

Abrianto Amin, pegiat LSM, menuturkan, dirinya menghargai wartawan. Wartawan semestinya seorang yang pintar cum "seniman". Wartawan yang seniman biasanya memiliki kemampuan menulis yang baik. Namun belakangan, jarang dijumpai wartawan muda yang sekaligus menjadi seniman. Analisa dan kualitas tulisan mereka masih jauh dari harapan.

"Karena wartawan itu seharusnya orang yang pintar dan harus memiliki kemampuan menulis yang baik, gaji wartawan seharusnya tinggi. Gaji yang tinggi akan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan," tandas Abrianto.

Ketua Kadin Kaltim Fauzi A Bahtar juga mengaku prihatin dengan masih rendahnya kesejahteraan wartawan. Sikap wartawan yang tidak profesional menurutnya, sedikit banyak dipengaruhi oleh kesejahteraan wartawan yang masih rendah. Hal senada diungkapkan Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim. Ia juga mempertanyakan sikap perusahaan pers bahkan organisasi wartawan seperti PWI yang tidak berupaya mendorong agar kesejahteraan wartawan ditingkatkan.

"Banyak kegiatan usaha bisa maju lewat iklan koran. Tapi herannya, kok persnya tidak maju-maju. Kesejahteraan wartawannya dari dulu hingga sekarang tak juga meningkat. Ini kan ironi," tandasnya.

Terkait nasib wartawan itu, guru besar Fisipol Unmul, Sarosa Hamongpranoto menyindir bahwa status wartawan tidak jelas. Di mana sebenarnya status mereka. Kalau dianggap buruh, faktanya tidak pernah terdengar atau terbentuk serikat buruh wartawan. Dan kalau dianggap layaknya kalangan profesional lainnya, faktanya kesejahteraan mereka umumnya rendah.

Yang lebih mengherankan peserta dialog, selama ini wartawan gencar memperjuangkan buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka aktif membantu memberitakan agar kesejaheraaan para buruh itu tertingkatkan. Tapi ketika wartawan diminta berbicara mengenai kesejahteraan diri sendiri, mereka cenderung malu-malu.

Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim Hazairin Zain dan Sarosa mengatakan, perlu ada solidaritas dari seluruh insan pers dan organisasi wartawan untuk memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Caranya, berupaya menggolkan masalah kesejahteraan masuk sebagai salah satu pasal khusus dalam amandemen UU Pers No 44/1999. Harus ada jaminan bahwa perusahaan pers bisa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan. Dewan Pers juga perlu segera mengeluarkan standar perusahaan pers. Tapi, keinginan meningkatkan kesejahteraan wartawan akan sulit untuk terwujud jika wartawan masih selalu malu-malu membicarakan "dapur" mereka sendiri.[@]